123Berita – 04 Mei 2026 | Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel menegaskan pada Sabtu (2 Mei 2024) bahwa ancaman militer AS kini semakin berbahaya bagi kedaulatan dan keamanan nasional Kuba. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers resmi di Istana Pemerintahan Havana, di mana ia menyoroti kebijakan terbaru pemerintah Amerika Serikat yang, menurutnya, memperburuk ketegangan yang sudah lama berlangsung antara kedua negara.
Langkah paling menonjol yang menjadi fokus kritikan Díaz-Canel adalah perintah eksekutif yang baru‑baru ini dikeluarkan oleh mantan Presiden Donald Trump. Perintah tersebut memperketat embargo ekonomi yang sudah berlangsung sejak awal 1960‑an, menambahkan pembatasan baru pada perdagangan, investasi, dan perjalanan ke Kuba. Menurut pihak Kuba, kebijakan ini tidak hanya menambah beban ekonomi, tetapi juga menandakan niat agresif yang dapat berujung pada tindakan militer.
Berikut adalah poin‑poin utama yang tercantum dalam perintah eksekutif Donald Trump:
- Meningkatkan tarif pada produk pertanian dan manufaktur Kuba yang diimpor ke Amerika Serikat.
- Melarang warga Amerika melakukan kunjungan wisata ke Kuba tanpa izin khusus dari Departemen Keamanan Dalam Negeri.
- Memperluas larangan penjualan peralatan militer dan teknologi dual‑use kepada entitas Kuba.
- Mengizinkan penegakan hukum ekstra‑nasional terhadap individu atau organisasi yang dianggap mendukung rezim Kuba.
Díaz-Canel menuduh bahwa serangkaian langkah tersebut merupakan bentuk “ancaman militer” yang melampaui sekadar tekanan ekonomi. Ia menekankan bahwa kebijakan semacam ini melanggar prinsip kedaulatan suatu negara dan berpotensi memicu respons militer yang tak terhindarkan. “Kami tidak akan tinggal diam melihat kebijakan unilateral yang mengancam keselamatan rakyat kami,” tegasnya.
Pihak Amerika Serikat, melalui juru bicaranya, menanggapi bahwa perintah eksekutif tersebut bersifat defensif dan ditujukan untuk menegakkan kepatuhan terhadap hak asasi manusia serta menekan rezim yang dianggap otoriter. Namun, hingga kini tidak ada pernyataan resmi yang menanggapi tuduhan Díaz‑Canel mengenai ancaman militer langsung.
Reaksi di kawasan Amerika Latin beragam. Beberapa negara, seperti Venezuela dan Bolivia, menyatakan dukungan penuh kepada Kuba, menilai kebijakan AS sebagai tindakan imperialistik yang harus dikecam secara kolektif. Di sisi lain, pemerintah regional lainnya menyerukan dialog diplomatik sebagai jalan keluar, mengingat risiko eskalasi yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.
Hubungan AS‑Kuba telah lama dibayangi oleh embargo ekonomi yang diterapkan sejak 1962, yang kemudian diperkuat oleh berbagai undang‑undang dan kebijakan administrasi berikutnya. Sejak era Presiden Barack Obama, terdapat upaya pelonggaran, termasuk pembukaan kembali kedutaan dan peningkatan kunjungan wisata. Namun, kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Trump menandai kebalikan tajam, mengembalikan ketegangan ke level yang lebih tinggi.
Para analis internasional menilai bahwa peningkatan tekanan ekonomi dan ancaman militer dapat memaksa Kuba untuk mencari aliansi baru, baik dengan negara‑negara seperti Rusia, China, maupun dengan blok regional yang lebih bersahabat. Di sisi lain, Kuba juga dihadapkan pada tantangan internal, termasuk krisis energi, kelangkaan obat, dan inflasi yang melambungkan beban hidup masyarakat.</n
Dalam konteks ini, Díaz‑Canel menyerukan komunitas internasional untuk mengutuk tindakan AS dan memberikan dukungan politik serta ekonomi kepada Kuba. Ia menutup konferensinya dengan harapan agar dialog yang konstruktif dapat menggantikan kebijakan konfrontatif, serta menegaskan kesiapan pemerintah Kuba untuk melindungi kedaulatan negaranya dengan segala cara yang sah.
Secara keseluruhan, pernyataan Presiden Kuba menegaskan bahwa ancaman militer AS tidak dapat dianggap remeh. Kebijakan terbaru yang diambil oleh Washington dianggap oleh Havana sebagai langkah provokatif yang dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi stabilitas regional dan hubungan bilateral di masa mendatang.
