123Berita – 06 April 2026 | Internet di Iran kini berada dalam kondisi terputus total selama lebih dari tiga puluh hari, menjadikannya pemadaman nasional terlama yang pernah tercatat. Keputusan tersebut diambil pemerintah Tehran pada pertengahan Maret 2024, bertepatan dengan gelombang protes yang meluas di beberapa kota besar. Pemadaman tidak hanya meliputi layanan akses publik, melainkan juga menonaktifkan jaringan seluler dan infrastruktur komunikasi penting, menimbulkan kekhawatiran serius bagi kebebasan informasi dan kestabilan ekonomi digital negara itu.
Akibatnya, jutaan warga Iran kehilangan kemampuan untuk mengakses platform media sosial, layanan perbankan online, dan sumber berita internasional. Sektor bisnis terutama yang bergantung pada e‑commerce dan layanan cloud melaporkan penurunan pendapatan hingga 40 persen dalam minggu pertama pemadaman. Pendidikan daring yang sebelumnya menjadi tulang punggung pembelajaran selama pandemi juga terhenti, memaksa ribuan siswa dan dosen untuk kembali ke metode konvensional. Selain itu, aktivis hak asasi manusia melaporkan kesulitan dalam berkoordinasi, sementara keluarga yang terpisah tidak dapat berkomunikasi secara real time.
Komunitas internasional dan lembaga hak asasi manusia mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap kebebasan berpendapat dan akses informasi. Amnesty International menyatakan bahwa pemadaman ini “menyusupkan ruang gerak bagi represi politik”. Dibandingkan dengan blackout yang pernah terjadi di Myanmar (2021) dan Sudan (2023), Iran mencatat durasi terpanjang sekaligus intensitas pemblokiran yang lebih luas. Pengamat geopolitik menilai langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk mengekang penyebaran informasi yang dapat memperkuat gerakan protes, sekaligus mengendalikan narasi internal sebelum situasi politik menjadi lebih tidak stabil.
Meski kondisi ini tampak suram, warga Iran mulai beralih ke alternatif teknis seperti jaringan virtual private network (VPN) yang di‑unduh secara offline, aplikasi mesh networking, dan bahkan penggunaan satelit pribadi untuk mengakses internet. Namun, penggunaan teknologi tersebut juga menghadapi risiko hukum yang tinggi, mengingat pemerintah telah memperketat sanksi terhadap penyedia layanan VPN. Pada saat yang sama, para pakar memperingatkan bahwa pemulihan jaringan tidak dapat diprediksi; tergantung pada dinamika politik dalam negeri serta tekanan internasional yang menuntut pengembalian hak digital. Secara keseluruhan, blackout nasional ini menjadi titik tolak penting dalam perdebatan global tentang kedaulatan digital dan kebebasan sipil, menandai tantangan baru bagi Iran dalam menyeimbangkan kontrol keamanan dan kebutuhan masyarakat akan konektivitas.
