123Berita – 07 April 2026 | Peternak ayam kampung di seluruh Indonesia kini berada di persimpangan krusial. Penurunan tajam harga telur yang mencapai titik terendah dalam tiga tahun terakhir bersamaan dengan lonjakan harga pakan ternak menempatkan para peternak rakyat pada risiko kegagalan usaha yang mengancam ketahanan pangan nasional. Menyikapi situasi ini, Menteri Pertanian, Syahrul Menteri Sarmuji, menegaskan perlunya langkah cepat pemerintah melalui mekanisme MBG (Mekanisme Bagi Hasil) sebagai solusi jangka pendek untuk menjaga kelangsungan usaha peternak.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Jakarta pada awal pekan ini, Menteri Sarmuji menegaskan bahwa intervensi melalui MBG akan menjadi jaring pengaman utama. “Situasi ini membutuhkan langkah cepat dari Pemerintah sebagai solusi jangka pendek untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat ke depannya,” tegasnya. MBG dirancang untuk menyalurkan subsidi langsung kepada peternak dengan mekanisme bagi hasil antara pemerintah, produsen pakan, dan peternak, sehingga beban biaya produksi dapat ditekan.
Berikut ini rangkaian langkah yang dijelaskan oleh tim Kementerian Pertanian:
- Pembentukan Dana Bantuan MBG: Pemerintah mengalokasikan dana khusus sebesar Rp2,5 triliun untuk subsidi pakan selama 12 bulan ke depan. Dana ini akan disalurkan melalui bank pertanian dan koperasi peternak.
- Skema Bagi Hasil: Peternak yang terdaftar akan menerima pakan dengan harga diskon hingga 40 persen, sementara produsen pakan mendapatkan insentif pajak sebagai kompensasi.
- Pengawasan dan Verifikasi: Tim teknis Kementerian Pertanian akan melakukan verifikasi lapangan secara berkala untuk memastikan dana tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.
- Peningkatan Akses Pasar: Pemerintah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perdagangan untuk memfasilitasi pemasaran telur secara langsung ke konsumen akhir, mengurangi perantara yang biasanya menambah biaya.
Program MBG tidak hanya berfokus pada penurunan biaya produksi, tetapi juga pada peningkatan produktivitas peternak melalui pelatihan manajemen kandang, penggunaan pakan alternatif yang lebih murah, serta adopsi teknologi pemantauan suhu dan kelembaban. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Pertanian (LPP) untuk menyebarkan modul pelatihan daring dan lokakarya di daerah‑daerah utama produksi telur, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.
Pengamat ekonomi pertanian menilai bahwa intervensi ini dapat memberikan dampak positif jangka menengah jika diikuti dengan kebijakan struktural. “Subsidi pakan memang penting dalam situasi darurat, tetapi pemerintah harus memperkuat rantai pasok bahan baku pakan secara berkelanjutan, misalnya dengan mendukung produksi jagung dan kedelai dalam negeri,” ujar Dr. Andi Wijaya, dosen Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada.
Selain itu, kenaikan harga pakan dipicu oleh fluktuasi harga energi global, yang memengaruhi biaya produksi pakan. Pemerintah berencana meninjau kembali kebijakan tarif listrik bagi pabrik pakan, serta mengeksplorasi penggunaan energi terbarukan untuk menurunkan biaya produksi jangka panjang.
Di lapangan, respons peternak terhadap program MBG masih beragam. Sebagian besar peternak di Jawa Barat menyambut baik bantuan pakan dengan diskon, mengaku dapat mempertahankan produksi telur dan mengurangi tekanan finansial. Sementara itu, peternak di wilayah timur Indonesia mengeluhkan keterbatasan infrastruktur distribusi, yang membuat mereka sulit mengakses subsidi tepat waktu.
Untuk menanggulangi masalah distribusi, Kementerian Pertanian mengumumkan kerjasama dengan perusahaan logistik nasional guna memperluas jaringan pengiriman pakan ke daerah terpencil. Sistem pelacakan berbasis GPS akan memastikan pakan tiba tepat waktu dan dalam kondisi baik.
Secara keseluruhan, intervensi MBG diharapkan dapat menstabilkan harga telur di pasar domestik, menjaga pendapatan peternak, serta mengurangi potensi inflasi makanan. Pemerintah menargetkan bahwa dalam enam bulan pertama pelaksanaan program, harga telur akan kembali berada pada kisaran Rp10.000‑Rp12.000 per butir, sementara biaya pakan dapat ditekan hingga 25 persen dari tingkat saat ini.
Meski demikian, keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, produsen pakan, dan peternak itu sendiri. Pengawasan yang ketat, transparansi alokasi dana, serta adaptasi teknologi modern menjadi kunci utama untuk mengatasi krisis yang sedang melanda sektor peternakan ayam kampung Indonesia.
Ke depan, Kementerian Pertanian berencana mengintegrasikan program MBG ke dalam kebijakan agribisnis jangka panjang, termasuk peningkatan produksi pakan berbasis bahan baku lokal dan pengembangan pasar ekspor telur. Dengan langkah proaktif ini, diharapkan peternak rakyat tidak hanya selamat dari tekanan harga saat ini, tetapi juga dapat berkembang dalam iklim ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.
