123Berita – 09 April 2026 | Pengusaha tembakau asal Madura, Jawa Timur, H. Khairul Umam yang lebih dikenal dengan sebutan Haji Her, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah menjalani pemeriksaan selama tiga jam di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan dalam kasus penggelapan cukai rokok, sebuah isu yang telah menimbulkan keprihatinan luas di kalangan regulator dan masyarakat umum.
Haji Her, yang memimpin perusahaan tembakau berskala menengah, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apapun dengan praktik korupsi yang disangkakan. Dalam pernyataan yang diberikan kepada wartawan setelah selesai menjalani pemeriksaan, ia menyatakan, “Saya tidak pernah terlibat dalam praktik penggelapan cukai rokok. Saya menjalankan usaha secara transparan dan patuh pada peraturan yang berlaku.” Pernyataan tersebut disampaikan dengan tenang, meski suasana di ruangan pemeriksaan terkesan tegang.
KPK mengkonfirmasi bahwa Haji Her dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait jaringan distribusi rokok yang diduga melakukan manipulasi data cukai. Menurut pejabat KPK, pemeriksaan tersebut bukan merupakan penetapan tersangka, melainkan langkah awal dalam rangka mengumpulkan fakta-fakta yang diperlukan untuk menyusun berkas penyidikan lebih lanjut. “Kami melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pelaku dalam industri tembakau untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaporan cukai,” ujar salah satu juru bicara KPK, yang tidak disebutkan namanya demi menjaga kerahasiaan proses.
Kasus cukai rokok di Indonesia memang tidak baru. Pemerintah secara rutin meningkatkan tarif cukai sebagai bagian dari upaya mengendalikan konsumsi tembakau dan meningkatkan penerimaan negara. Namun, tingginya tarif juga mendorong munculnya praktik ilegal, termasuk penyelewengan data, penyelundupan, dan manipulasi laporan produksi. Sejumlah pengusaha tembakau besar telah menjadi subjek investigasi KPK dalam beberapa tahun terakhir.
Haji Her, yang memulai usahanya pada awal 2000-an, telah dikenal sebagai tokoh bisnis yang aktif di komunitas Madura. Perusahaannya memproduksi beragam jenis rokok kretek, dengan pasar utama di wilayah Jawa Timur dan beberapa provinsi lain. Meskipun tidak sebesar konglomerat tembakau nasional, perusahaan Haji Her mencatat pertumbuhan penjualan yang signifikan selama dekade terakhir, berkat strategi pemasaran yang menargetkan konsumen kelas menengah.
Pengamat ekonomi menilai bahwa kasus ini dapat menjadi contoh penting bagi industri tembakau dalam menegakkan kepatuhan pajak. “Jika pelaku usaha tembakau merasa diawasi secara ketat, mereka akan lebih berhati-hati dalam melaporkan cukai. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi praktik ilegal,” ujar Dr. Andi Prasetyo, dosen ekonomi di Universitas Airlangga.
Sementara itu, reaksi publik di media sosial beragam. Sebagian netizen menyatakan simpati kepada Haji Her, menilai bahwa ia menjadi korban kebijakan anti-korupsi yang terlalu agresif. Di sisi lain, ada pula yang menuntut transparansi penuh, mengingat pentingnya peran industri tembakau dalam struktur ekonomi daerah.
Dalam konteks hukum, apabila KPK menemukan bukti kuat yang mengaitkan Haji Her dengan praktik penggelapan cukai, maka proses hukum selanjutnya dapat melibatkan penyidikan formal, penetapan tersangka, dan potensi persidangan di pengadilan. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi mengenai penetapan tersangka atau dakwaan formal.
Ke depan, KPK berjanji akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh pelaku industri tembakau, terutama dalam hal kepatuhan cukai. “Kami tidak akan segan-segan menindak siapa pun yang melanggar peraturan, tanpa pandang bulu,” tegas juru bicara KPK dalam konferensi pers yang diadakan beberapa hari setelah pemeriksaan.
Haji Her, di sisi lain, menegaskan komitmennya untuk terus beroperasi secara legal dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah. “Saya akan terus membuktikan bahwa bisnis kami dapat berjalan sesuai dengan aturan, dan saya berharap proses ini dapat menyelesaikan semua keraguan yang ada,” pungkasnya.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam industri tembakau, serta menegaskan peran KPK sebagai lembaga penegak hukum anti-korupsi di Indonesia. Masyarakat kini menantikan hasil akhir dari penyelidikan ini, yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
