123Berita – 06 April 2026 | Tokoh senior Nahdlatul Ulama (NU), Gus Lilur, menegaskan kembali pentingnya menyingkirkan praktik politik uang dalam persiapan Muktamar Nasional Umat Islam (MUI) yang akan datang. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa keberadaan uang dalam proses politik internal dapat mengancam integritas organisasi dan bahkan menggadaikan masa depan gerakan keagamaan terbesar di Indonesia.
Gus Lilur, yang dikenal aktif dalam diskursus kebijakan internal NU, menyampaikan bahwa Muktamar bukan sekadar agenda politik biasa, melainkan forum utama untuk menentukan arah strategis umat Islam di negeri ini. Oleh karena itu, ia mengingatkan para peserta, termasuk tokoh daerah, kader, dan pemuda NU, agar menolak segala bentuk tawaran atau imbalan yang bersifat materiil yang dapat memengaruhi keputusan kolektif.
Selain menegaskan bahaya politik uang, Gus Lilur menyoroti pentingnya menegakkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pemilihan kepengurusan. Ia mengajak seluruh elemen NU untuk bersama-sama membangun budaya politik bersih yang selaras dengan ajaran Islam dan prinsip-prinsip demokrasi internal organisasi.
Gus Lilur juga mengingatkan bahwa Muktamar NU memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi pemimpin yang akan mengelola isu-isu sosial, ekonomi, dan politik nasional. Jika praktik politik uang dibiarkan, maka kualitas kepemimpinan akan terdistorsi, mengakibatkan keputusan yang tidak berpihak pada kepentingan umat melainkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- Menolak suap atau hadiah yang dapat memengaruhi pemungutan suara.
- Mendorong mekanisme pemilihan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Menetapkan sanksi tegas bagi pelaku politik uang.
- Menguatkan pendidikan politik internal yang berbasis nilai agama.
Dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, Gus Lilur mengusulkan pembentukan komisi independen yang bertugas mengawasi proses Muktamar. Komisi ini diharapkan dapat menindaklanjuti laporan pelanggaran, mengaudit keuangan, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mencegah praktik tidak etis.
Dengan menegakkan standar moral dan etika yang tinggi, Gus Lilur yakin NU dapat mempertahankan posisinya sebagai pilar keagamaan yang kuat, sekaligus menjadi contoh bagi organisasi keagamaan lain di Indonesia. Ia menekankan bahwa masa depan NU tidak boleh dijadikan komoditas untuk kepentingan jangka pendek, melainkan harus dijaga demi keberlanjutan nilai-nilai keislaman yang moderat dan inklusif.
Kesimpulannya, peringatan Gus Lilur menegaskan bahwa politik uang di Muktamar NU bukan sekadar isu administratif, melainkan ancaman eksistensial yang dapat menggoyahkan fondasi organisasi. Dengan komitmen bersama untuk menolak praktik tersebut, NU dapat melangkah ke depan dengan kepemimpinan yang bersih, kredibel, dan mampu menghadapi tantangan zaman.
