123Berita – 04 April 2026 | Partai Hijau (Green Party) di Britania Raya mengajukan usulan legislatif yang menargetkan penurunan batas kecepatan maksimum pada jaringan jalan raya berkecepatan tinggi (motorway) menjadi 55 mil per jam (sekitar 88 km/jam). Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan emisi karbon dioksida, meningkatkan keselamatan berkendara, serta mengurangi tingkat kebisingan di sepanjang koridor transportasi utama negara tersebut.
Usulan tersebut dipaparkan dalam dokumen kebijakan partai yang menyoroti dampak lingkungan dari transportasi darat yang masih menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca di Inggris. Menurut data resmi Departemen Transportasi, sektor transportasi menyumbang hampir 27 persen total emisi nasional, dengan kendaraan pribadi dan truk yang melaju di motorway berkontribusi signifikan. Dengan menurunkan kecepatan rata-rata, Green Party memperkirakan potensi pengurangan emisi hingga 5-7 persen per tahun.
Dalam rapat internal partai pada bulan April, pemimpin Fraksi Hijau, Carla Denyer, menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar tindakan simbolik, melainkan langkah konkret yang dapat diimplementasikan secara bertahap. “Mengurangi kecepatan di motorway tidak hanya mengurangi konsumsi bahan bakar, tetapi juga memberikan waktu reaksi lebih lama bagi pengemudi, yang pada gilirannya menurunkan angka kecelakaan fatal,” ujarnya.
Usulan ini akan diajukan ke parlemen melalui sebuah Private Member’s Bill, yang memungkinkan partai-partai minor mengajukan rancangan undang-undang tanpa harus melewati proses legislasi pemerintah. Jika diterima, perubahan batas kecepatan akan diberlakukan secara bertahap selama tiga tahun, dimulai dari wilayah dengan tingkat kepadatan lalu lintas tertinggi seperti M25 di sekitar London, kemudian menyebar ke jaringan motorway lainnya.
Berbagai pihak memberikan tanggapan beragam. Kelompok industri otomotif dan asosiasi transportasi mengkritik rencana tersebut dengan alasan bahwa penurunan kecepatan dapat mengakibatkan peningkatan waktu tempuh, menurunkan produktivitas logistik, serta menambah kemacetan pada jam sibuk. Sebaliknya, organisasi lingkungan seperti Friends of the Earth menyambut baik inisiatif tersebut, menilai bahwa manfaat jangka panjang bagi kesehatan publik dan mitigasi perubahan iklim jauh lebih signifikan.
- Pengurangan Emisi: Penurunan kecepatan rata-rata diharapkan mengurangi konsumsi bahan bakar sebesar 3-5 persen per kendaraan.
- Keselamatan: Data menunjukkan penurunan kecelakaan serius hingga 15 persen pada kecepatan 55 mph dibandingkan kecepatan 70 mph.
- Kebisingan: Turunnya kecepatan mengurangi tingkat kebisingan jalan, memberikan dampak positif bagi komunitas sekitar.
Analisis ekonomis yang disertakan dalam proposal memperkirakan biaya implementasi kebijakan ini relatif rendah, karena tidak memerlukan infrastruktur baru melainkan penyesuaian tanda rambu dan sistem pemantauan kecepatan. Pemerintah diperkirakan akan mengalokasikan dana sekitar £30 juta untuk kampanye edukasi publik dan pembaruan sistem signage selama fase transisi.
Jika kebijakan ini berhasil diterapkan, Inggris dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain di Eropa untuk meninjau kembali kebijakan kecepatan maksimum di jalan raya. Beberapa negara seperti Jerman telah menguji zona kecepatan terbatas pada jaringan autobahn mereka, dengan hasil positif pada penurunan emisi dan kecelakaan. Green Party menargetkan diskusi publik yang meluas melalui forum online, lokakarya komunitas, serta kolaborasi dengan universitas untuk memantau dampak kebijakan secara ilmiah.
Namun, tantangan politik tetap menjadi faktor penentu. Partai Konservatif yang memegang mayoritas kursi di Dewan Rakyat kemungkinan akan menolak perubahan yang dianggap menghambat kebebasan berkendara dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Green Party berencana membangun koalisi lintas partai dengan Labour, Liberal Democrats, serta kelompok-kelompok independen yang mendukung agenda hijau.
Secara keseluruhan, usulan penurunan batas kecepatan menjadi 55 mph pada motorway Inggris mencerminkan upaya partai hijau untuk mengintegrasikan kebijakan transportasi dengan tujuan iklim nasional. Keberhasilan atau kegagalannya akan memberi sinyal kuat tentang arah kebijakan lingkungan di masa depan, serta kemampuan legislatif Inggris dalam merespons tekanan perubahan iklim global.
