123Berita – 07 April 2026 | Bangunan baru yang seharusnya menjadi ruang belajar yang nyaman bagi siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kutakarang 3, Kecamatan Cibit, Pandeglang, kini menjadi contoh kegagalan konstruksi. Hanya setahun setelah selesai dibangun, gedung tersebut sudah amblas, memaksa ribuan anak-anak untuk menempati dapur sekolah sebagai ruang kelas darurat.
Insiden ini terungkap pada awal minggu ini ketika sejumlah orang tua murid melaporkan kondisi bangunan yang berbahaya kepada pihak berwenang. Retakan‑retakan lebar mulai muncul pada dinding, lantai bergoyang, dan sebagian atap bahkan terlepas. Pemeriksaan lanjutan mengungkapkan bahwa struktur beton tidak memenuhi standar teknis, serta terdapat kelalaian dalam proses pengawasan mutu selama pembangunan.
Akibat kerusakan tersebut, seluruh kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke ruang dapur yang biasanya dipakai untuk memasak makanan sekolah. Dapur yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai tempat menyiapkan makanan kini bertransformasi menjadi kelas darurat dengan meja belajar seadanya. Kondisi pencahayaan yang minim, sirkulasi udara yang buruk, serta kebisingan dari aktivitas dapur menambah tantangan bagi proses belajar mengajar.
Para guru dan siswa harus beradaptasi dengan situasi yang tidak ideal ini. “Kami mencoba memaksimalkan ruang yang ada, namun tentu saja tidak sebanding dengan kelas yang seharusnya,” kata Ibu Siti Nurhaliza, salah satu guru kelas 3. “Anak‑anak menjadi lebih cepat lelah, konsentrasi menurun, dan kami khawatir akan berdampak pada prestasi mereka,” tambahnya.
Orang tua murid juga mengungkapkan keprihatinannya. “Saya tidak mengharapkan anak saya belajar di tempat yang tidak layak. Kami menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang membangun dan pemerintah daerah,” ujar Bapak Agus Pratama, ayah dari seorang siswa kelas 5. Keluhan serupa muncul dari sejumlah orang tua lain, yang bahkan mengancam akan menuntut ganti rugi bila perbaikan tidak segera dilakukan.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Pendidikan menanggapi insiden ini dengan menyatakan akan melakukan audit menyeluruh terhadap proses pembangunan gedung. Sekretaris Dinas Pendidikan, Ibu Rina Widyastuti, menyampaikan bahwa mereka telah membentuk tim investigasi yang melibatkan insinyur sipil, arsitek, dan ahli pengawas konstruksi. “Kami akan menelusuri akar masalah, mulai dari perencanaan, tender, hingga pelaksanaan. Jika ditemukan pelanggaran, akan ada sanksi tegas,” jelasnya.
Sementara proses investigasi berlangsung, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk menyediakan fasilitas sementara yang layak. Rencana sementara termasuk pemasangan tenda kelas yang dilengkapi dengan papan tulis, kursi, dan pencahayaan buatan. Namun, kebutuhan akan ruang kelas permanen yang aman tetap menjadi prioritas utama.
Kasus ini menimbulkan perdebatan lebih luas mengenai kualitas konstruksi publik di Indonesia, khususnya pada proyek‑proyek yang dibiayai oleh anggaran pemerintah. Beberapa pakar konstruksi mengingatkan bahwa kontrol kualitas yang lemah, kurangnya transparansi dalam proses tender, serta tekanan untuk menyelesaikan proyek dengan cepat dapat meningkatkan risiko kegagalan struktural.
Di sisi lain, masyarakat setempat menunjukkan solidaritas dengan mengirimkan sumbangan perlengkapan belajar, makanan, dan bantuan lainnya. Relawan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat juga membantu menyiapkan ruang kelas darurat di dapur, memastikan keamanan listrik dan kebersihan lingkungan belajar.
Kasus gedung amblas ini menjadi peringatan keras bagi semua pemangku kepentingan untuk menegakkan standar konstruksi yang ketat, mengutamakan keselamatan, dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab. Ke depan, diharapkan adanya kebijakan yang lebih transparan, audit independen, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan proyek publik.
Dengan upaya bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas, diharapkan anak‑anak SDN Kutakarang 3 dapat kembali belajar di ruang kelas yang layak dan aman, sehingga proses pendidikan mereka tidak lagi terhambat oleh infrastruktur yang tidak memadai.
