123Berita – 03 Mei 2026 | Seniman senior grup lawak legendaris Warkop DKI, Indro (Indrodjojo Kusumonegoro), mengeluarkan pernyataan keras menyoroti tingginya kasus “bonceng anak” lawan arah di jalan raya Indonesia. Menurutnya, tindakan tersebut tidak sekadar melanggar etika berkendara, melainkan merupakan aksi kriminal yang membahayakan nyawa semua pengguna jalan.
Indro menuturkan keprihatinannya setelah menyaksikan video‑video beredar di media sosial menampilkan orang tua atau pengasuh yang menumpangkan anak di belakang motor, namun menumpang dengan posisi menghadap arah berlawanan. Praktik ini, katanya, menimbulkan risiko terserang kecelakaan fatal, terutama bila terjadi tabrakan frontal.
“Saya melihat fenomena bonceng anak lawan arah terus meningkat. Ini bukan sekadar kelalaian, melainkan tindakan yang melanggar hukum dan mengancam keselamatan,” ujar Indro dalam sebuah wawancara eksklusif. “Jika terjadi kecelakaan, anak menjadi korban utama, dan pelakunya seharusnya diproses secara tegas oleh aparat hukum.”
Berbagai data kepolisian menguatkan pernyataan Indro. Menurut statistik Korlantas Polri pada tahun 2023, lebih dari 12.000 kecelakaan lalu lintas melibatkan penumpang motor anak di bawah usia 12 tahun, dengan angka kematian mencapai 1.800 jiwa. Sebagian besar kasus tersebut terkait dengan penumpang yang tidak menggunakan helm atau menumpang dengan posisi terbalik.
Berikut beberapa dampak kritis yang diidentifikasi oleh para pakar transportasi:
- Kurangnya perlindungan fisik: Posisi menghadap arah berlawanan membuat tubuh anak tidak terpelindung oleh kerangka motor, meningkatkan risiko cedera parah pada leher dan kepala.
- Kehilangan kontrol: Pengemudi sulit mengantisipasi gerakan anak yang dapat mengganggu keseimbangan kendaraan, khususnya saat melakukan pengereman mendadak.
- Pelanggaran hukum: Undang‑Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 melarang penumpang anak menumpang di belakang motor tanpa helm, apalagi dalam posisi terbalik.
Indro menekankan bahwa solusi bukan hanya menegakkan hukum secara tegas, melainkan juga meningkatkan edukasi kepada masyarakat. “Kita harus menanamkan budaya keselamatan sejak dini. Orang tua perlu memahami bahwa menumpang anak secara tidak aman adalah bentuk pengabaian tanggung jawab,” tegasnya.
Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, seperti program kampanye “Jaga Anak, Jaga Jalan” dan pelatihan bagi pengendara motor. Namun, Indro berpendapat bahwa implementasinya masih jauh dari harapan. “Kita butuh penegakan hukum yang konsisten, mulai dari patroli rutin hingga sanksi yang nyata bagi pelanggar,” ujarnya.
Para aktivis keselamatan jalan pun menanggapi seruan Indro dengan dukungan penuh. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melaporkan praktik bonceng anak lawan arah kepada pihak berwenang, serta mengedukasi lingkungan sekitar tentang pentingnya penggunaan helm standar untuk anak.
Selain itu, sejumlah organisasi non‑pemerintah telah meluncurkan aplikasi mobile yang memudahkan warga melaporkan pelanggaran lalu lintas secara anonim. Diharapkan, data yang terkumpul dapat menjadi dasar bagi otoritas dalam melakukan operasi penertiban di titik‑titik rawan.
Dalam konteks budaya, fenomena ini mencerminkan kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan anak di ruang publik. Indro mengajak semua pihak, termasuk media, untuk menyoroti isu ini secara berkelanjutan, sehingga tekanan publik dapat mendorong perubahan perilaku yang signifikan.
Dengan menegaskan bahwa bonceng anak lawan arah adalah tindakan kriminal, Indro berharap dapat memicu perdebatan publik yang konstruktif dan mendorong perbaikan regulasi serta penegakan hukum yang lebih tegas. Ia menutup pernyataannya dengan harapan bahwa generasi mendatang dapat menikmati jalan yang lebih aman, bebas dari praktik berbahaya yang selama ini dianggap sepele.
Kesimpulannya, fenomena bonceng anak lawan arah tidak boleh dianggap remeh. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan tokoh publik seperti Indro untuk mengubah pola pikir dan praktik berkendara demi melindungi keselamatan anak-anak Indonesia.
