123Berita – 09 April 2026 | Fenomena semakin banyak perempuan di Indonesia yang memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan suami bukanlah hal baru. Perubahan pola kerja, peningkatan partisipasi wanita di dunia profesional, serta perkembangan ekonomi digital mendorong keseimbangan penghasilan dalam rumah tangga menjadi lebih dinamis. Namun, muncul pertanyaan penting: apakah suami tetap wajib menafkahi keluarga ketika istri menjadi pencari nafkah utama?
Berbeda dengan pandangan tradisional yang menganggap laki-laki sebagai pencari nafkah utama, hukum Indonesia menekankan pada asas keadilan dan kemampuan. Jika istri memperoleh pendapatan yang lebih besar, ia tetap dapat berkontribusi dalam menafkahi keluarga, namun tidak serta merta menghilangkan kewajiban suami. Kewajiban tersebut tetap ada selama suami memiliki kemampuan untuk memberikan sebagian dari pendapatannya, sekurang‑kurangnya untuk menutupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
Beberapa faktor yang memengaruhi besaran nafkah antara lain:
- Kapasitas ekonomi suami: Jika suami masih memiliki penghasilan, walaupun lebih kecil, ia diharapkan menyumbang sesuai kemampuan.
- Kebutuhan keluarga: Jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan anak, serta kondisi kesehatan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran nafkah.
- Kesepakatan bersama: Pasangan dapat membuat perjanjian tertulis mengenai pembagian tanggung jawab finansial, asalkan tidak melanggar ketentuan hukum.
Dalam praktiknya, bila suami tidak mampu memberikan nafkah karena tidak memiliki penghasilan atau sedang dalam masa transisi pekerjaan, maka istri secara otomatis akan menanggung seluruh beban keuangan. Namun, situasi ini bukan berarti suami dibebaskan dari kewajiban secara permanen; ia tetap diharapkan untuk mencari cara agar dapat berkontribusi kembali setelah kondisi membaik.
Pengadilan agama di Indonesia telah menegaskan beberapa putusan yang menyoroti prinsip keadilan dalam pembagian nafkah. Sebagai contoh, pada suatu kasus di Jakarta, pengadilan memutuskan bahwa meskipun istri memiliki penghasilan lebih tinggi, suami tetap wajib menafkahi istri dan anak-anaknya sebesar 30% dari penghasilan bersihnya, dengan catatan bahwa suami mampu melakukannya tanpa mengganggu kebutuhan pokoknya.
Selain aspek hukum, terdapat pula pertimbangan sosial dan psikologis. Keterlibatan suami dalam menafkahi keluarga dapat memperkuat ikatan emosional, mengurangi potensi konflik, serta menciptakan rasa keadilan di antara pasangan. Sebaliknya, bila suami sepenuhnya menyerah pada peran istri tanpa adanya dialog terbuka, hal ini dapat menimbulkan rasa tidak berdaya atau kehilangan identitas pada pihak laki‑laki.
Dalam konteks ekonomi keluarga modern, banyak pasangan memilih pendekatan fleksibel, di mana masing‑masing menyumbang sesuai kemampuan masing‑masing, bukan sekadar mengikuti pola tradisional. Model ini disebut “model pembagian beban ekonomi” yang menekankan kolaborasi, transparansi, dan penyesuaian periodik sesuai perubahan pendapatan.
Berikut adalah langkah‑langkah praktis yang dapat diterapkan pasangan yang menghadapi perbedaan pendapatan signifikan:
- Evaluasi kebutuhan bersama: Buat daftar semua pengeluaran rumah tangga, mulai dari kebutuhan pokok hingga biaya pendidikan dan hiburan.
- Analisis kemampuan masing‑masing: Identifikasi penghasilan bersih, potensi kenaikan, serta sumber pendapatan tambahan.
- Rumuskan proporsi kontribusi: Tentukan persentase kontribusi yang adil, misalnya berdasarkan persentase pendapatan masing‑masing.
- Dokumentasikan kesepakatan: Buat perjanjian tertulis yang mencakup jumlah, frekuensi, dan mekanisme penyesuaian.
- Tinjau kembali secara berkala: Lakukan evaluasi tiap enam bulan atau setahun untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi keuangan.
Penting untuk diingat bahwa tujuan utama adalah kesejahteraan seluruh anggota keluarga, bukan sekadar mematuhi aturan formal. Komunikasi terbuka antara suami dan istri menjadi kunci utama agar tidak timbul rasa tidak adil atau frustrasi.
Jika pasangan mengalami kesulitan mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta bantuan mediator keluarga, konselor pernikahan, atau penasihat hukum yang berpengalaman dalam masalah perkawinan. Pendekatan profesional dapat membantu mengidentifikasi solusi yang bersifat win‑win serta mencegah potensi sengketa di kemudian hari.
Secara ringkas, meskipun istri memiliki penghasilan yang lebih tinggi, suami tetap memiliki kewajiban hukum untuk menafkahi keluarga selama ia memiliki kemampuan finansial. Kewajiban tersebut bersifat relatif, bergantung pada kemampuan ekonomi masing‑masing serta kebutuhan rumah tangga. Kunci utama terletak pada kesepakatan bersama yang adil, transparan, dan berlandaskan pada prinsip keadilan serta kesejahteraan bersama.
