123Berita – 07 April 2026 | Pada Rabu, 8 April 2026 pukul 19.00 WIB, dunia politik dan ekonomi Indonesia akan menyaksikan sebuah debat terbuka yang dijanjikan menggerakkan opini publik. Podcast “Bikin Terang” mempertemukan Andro Rohmana, pendiri dan wajah publik Backstagers Indonesia, dengan aktivis anti‑korupsi Said Didu. Kedua tokoh ini akan membahas tuduhan serius terkait praktik korupsi Event Organizer (EO) yang diklaim meresap dalam proyek‑proyek pemerintah bernilai triliunan rupiah.
Andro Rohmana, yang dikenal melalui jaringan Backstagers Indonesia, telah lama menonjol dalam sektor event dan konsultasi strategis. Backstagers, sebuah konsultan yang menggelar acara‑acara besar, sering kali menjadi jembatan antara pemerintah dan dunia usaha. Namun, beberapa laporan internal dan investigasi media mengindikasikan adanya praktik suap, mark‑up biaya, dan pemberian kontrak tidak transparan yang melibatkan EO dalam proyek infrastruktur, energi, dan pembangunan kota.
Said Didu, di sisi lain, adalah aktivis anti‑korupsi yang aktif menelusuri jejak aliran dana publik. Ia telah menulis sejumlah laporan investigatif mengenai penyalahgunaan anggaran di sektor publik, khususnya yang melibatkan perantara bisnis yang tidak jelas. Didu menuduh bahwa sejumlah EO, termasuk yang berafiliasi dengan Backstagers, menggunakan posisi mereka untuk mengamankan komisi gelap yang berpotensi menggerogoti anggaran negara.
Isu utama yang akan diangkat dalam debat ini adalah dugaan bahwa EO telah menambah nilai proyek hingga melampaui anggaran yang ditetapkan, memanfaatkan kurangnya transparansi dalam proses lelang, serta melakukan kolusi dengan pejabat pemerintah. Menurut beberapa sumber, total kerugian yang diakibatkan oleh praktik semacam itu dapat mencapai ratusan triliun rupiah, sebuah angka yang menimbulkan kegelisahan di kalangan pengawas keuangan negara.
Debat ini tidak hanya menjadi panggung adu argumen antara dua tokoh publik, namun juga menjadi ajang pengujian kepercayaan publik terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan latar belakang pemilihan umum yang semakin dekat, isu korupsi dalam proyek‑proyek besar menjadi topik sensitif yang dapat memengaruhi persepsi pemilih dan agenda reformasi birokrasi.
Berikut beberapa topik utama yang diperkirakan akan dibahas selama sesi debat:
- Struktur dan mekanisme kerja EO dalam proyek pemerintah.
- Bukti konkret tentang mark‑up biaya dan suap yang melibatkan Backstagers.
- Peran lembaga pengawas seperti KPK dan BPK dalam mengidentifikasi penyimpangan.
- Strategi pencegahan korupsi yang dapat diterapkan pada masa mendatang.
- Dampak sosial‑ekonomi dari kerugian triliunan rupiah akibat praktik EO.
Para pengamat menilai bahwa debat ini dapat menjadi titik balik bagi upaya pemberantasan korupsi di sektor publik. Jika Andro Rohmana dapat memberikan penjelasan terperinci dan bukti yang mendukung integritas Backstagers, hal tersebut berpotensi menenangkan keresahan publik. Sebaliknya, jika tuduhan Said Didu terbukti kuat, tekanan politik dapat meningkat, mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi pengadaan EO dan meningkatkan transparansi.
Beberapa pakar kebijakan publik menambahkan bahwa masalah ini mencerminkan kelemahan sistem kontrol internal pada kementerian terkait. Mereka menyoroti perlunya reformasi digital, seperti implementasi e‑procurement yang lebih ketat, serta peningkatan akuntabilitas melalui publikasi data kontrak secara real‑time.
Di luar arena politik, masyarakat sipil dan organisasi non‑pemerintah juga memantau perkembangan ini dengan seksama. Kelompok Transparansi Indonesia menyatakan bahwa mereka akan menyebarkan rangkuman hasil debat melalui media sosial dan laporan singkat, guna memastikan informasi tidak hanya beredar di kalangan elit.
Apabila debat ini menghasilkan konsensus atau setidaknya mengidentifikasi celah‑celah kritis dalam proses pengadaan, maka kemungkinan besar akan muncul rekomendasi legislatif baru. RUU pengadaan publik yang sedang dibahas di DPR dapat mengalami perubahan signifikan, menambahkan klausul khusus yang mengatur keterlibatan EO dan memperketat sanksi bagi pelanggar.
Secara keseluruhan, debat terbuka antara Andro Rohmana dan Said Didu bukan sekadar acara hiburan semata, melainkan sebuah forum penting yang dapat menggerakkan agenda reformasi anti‑korupsi di Indonesia. Dengan menyoroti praktek EO yang diduga merugikan negara, debat ini berpotensi menambah tekanan pada pihak‑pihak terkait untuk memperbaiki tata kelola proyek pemerintah, melindungi anggaran publik, dan memulihkan kepercayaan warga.
Waktu penyiaran yang dijadwalkan pada pukul 19.00 WIB memberikan kesempatan bagi jutaan pendengar untuk menyimak secara langsung, sekaligus memberikan ruang bagi para analis untuk menilai argumentasi masing‑masing pihak. Hasil diskusi ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan penting bagi pembuat kebijakan, pengawas keuangan, dan seluruh elemen masyarakat yang menuntut akuntabilitas dalam penggunaan dana negara.
