123Berita – 05 April 2026 | Bekasi, 5 April 2026 – Badan Pengelola Pajak Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi kembali menegaskan komitmen untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui serangkaian operasi lapangan yang dirancang secara strategis. Dengan target ambisius mengumpulkan Rp3,8 triliun pada akhir tahun 2026, Bapenda mengintensifkan upaya penagihan, optimalisasi basis data wajib pajak, serta memperluas cakupan inspeksi di sektor formal dan informal.
Berikut beberapa langkah strategis yang diimplementasikan Bapenda Bekasi:
- Penguatan Tim Penyuluhan dan Penagihan – Penambahan tenaga kerja lapangan sebanyak 25 persen, termasuk petugas pajak lapangan (PPL) dan auditor yang terlatih dalam teknik negosiasi serta analisis risiko.
- Penggunaan Teknologi GIS dan Big Data – Integrasi sistem informasi geografis (GIS) untuk memetakan konsentrasi kegiatan ekonomi, dipadukan dengan analisis big data guna mengidentifikasi potensi wajib pajak yang belum terdaftar.
- Revitalisasi Program Inspeksi Rutin – Penjadwalan inspeksi periodik di kawasan industri, pasar tradisional, dan wilayah perdagangan informal, dengan melibatkan unit kerja khusus untuk sektor UMKM.
- Edukasi dan Sosialisasi Kepatuhan – Pelaksanaan workshop, seminar, serta kampanye media sosial yang menekankan manfaat kepatuhan pajak bagi pembangunan daerah.
- Penerapan Skema Insentif – Penyediaan potongan atau pengurangan denda bagi wajib pajak yang melaporkan dan melunasi pajak tepat waktu, serta penghargaan bagi perusahaan yang konsisten berkontribusi.
Strategi di atas diharapkan dapat menutup celah antara data terdaftar dan realitas ekonomi di lapangan. Pada tahap awal, Bapenda mencatat peningkatan signifikan pada basis data wajib pajak, dengan penambahan lebih dari 12.000 NPWP baru dalam tiga bulan pertama operasi intensif.
Selain itu, Bapenda menargetkan peningkatan penerimaan dari pajak daerah khususnya Pajak Hotel dan Restoran (PHR), Pajak Reklame, serta Pajak Hiburan. Sektor pariwisata dan kuliner di Bekasi menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, sehingga menjadi fokus utama dalam rangka memaksimalkan potensi pendapatan.
Pengawasan intensif juga diterapkan pada pelaku usaha yang sebelumnya terdaftar namun belum melakukan pembayaran pajak secara rutin. Tim lapangan melakukan verifikasi lapangan, mengidentifikasi penyebab keterlambatan, dan menawarkan solusi pembayaran yang fleksibel, termasuk skema cicilan.
Tak kalah penting, Bapenda bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat sinergi data. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi real‑time, sehingga proses penagihan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.
Dalam rangka mendukung transparansi, Bapenda juga mengimplementasikan portal daring yang menampilkan progres pencapaian target pendapatan secara berkala. Masyarakat dapat mengakses data tersebut, yang sekaligus berfungsi sebagai alat akuntabilitas bagi pemerintah daerah.
Berbagai tantangan tetap ada, antara lain resistensi dari sebagian pelaku usaha yang belum terbiasa dengan sistem digital, serta kendala administrasi dalam sinkronisasi data lintas instansi. Untuk mengatasi hal ini, Bapenda mengadakan pelatihan intensif bagi petugas lapangan serta menyediakan layanan bantuan teknis bagi wajib pajak yang membutuhkan.
Pengukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari angka total penerimaan, melainkan juga tingkat kepatuhan dan kepuasan wajib pajak. Survei kepuasan yang dilakukan pada kuartal pertama 2026 menunjukkan peningkatan kepuasan sebesar 18 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan bahwa pendekatan yang lebih humanis dan edukatif memberikan dampak positif.
Dengan kombinasi teknologi, tenaga kerja terlatih, serta pendekatan berbasis edukasi, Bapenda Bekasi optimis dapat mencapai atau bahkan melampaui target Rp3,8 triliun pada akhir 2026. Keberhasilan ini diharapkan tidak hanya memperkuat keuangan daerah, tetapi juga memberi contoh bagi wilayah lain dalam mengoptimalkan potensi pajak melalui operasi lapangan yang terintegrasi.
Pencapaian target pendapatan yang ambisius ini akan membuka peluang investasi infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta program kesejahteraan sosial yang lebih luas bagi masyarakat Bekasi.
