123Berita – 07 April 2026 | Menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi menjadi agenda utama pemerintah sejak awal tahun ini. Kebijakan menahan kenaikan harga tersebut ternyata menimbulkan dilema baru, terutama pada selisih antara harga jual Pertamax CS di dalam negeri dengan harga minyak mentah dunia yang terus berfluktuasi. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengemukakan opsi strategis: melibatkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik swasta untuk menanggung selisih harga tersebut, guna melindungi konsumen akhir tanpa menambah beban subsidi negara.
Pertamax CS, varian bensin berukuran lebih kecil yang diproduksi khusus untuk kendaraan roda empat, dijual dengan harga yang dipatok pemerintah. Sementara itu, harga minyak mentah dunia, yang menjadi komponen utama dalam perhitungan biaya produksi, terus naik akibat ketegangan geopolitik dan gangguan rantai pasokan. Selisih ini, yang dapat mencapai puluhan ribu rupiah per liter, berpotensi menggerogoti margin produsen dan distributor, serta menimbulkan tekanan inflasi pada sektor transportasi dan logistik.
Pemerintah sebelumnya memilih pendekatan menahan harga jual BBM nonsubsidi agar tidak menambah beban pada neraca keuangan negara. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan konsekuensi tak terduga, seperti penurunan profitabilitas perusahaan migas, penurunan investasi di sektor energi, serta potensi kelangkaan pasokan jika produsen menolak menanggung kerugian berkelanjutan. Di sisi lain, konsumen merasakan manfaat dari harga yang tetap, tetapi risiko kenaikan harga di masa depan tetap mengintai.
Dalam rangka mencari solusi yang lebih berkelanjutan, Bahlil Lahadalia mengusulkan agar SPBU swasta menjadi penanggung selisih harga antara Pertamax CS dan harga minyak dunia. Ide tersebut mencakup beberapa skema, antara lain:
- Penyerahan selisih harga secara langsung oleh operator SPBU kepada konsumen, dengan mekanisme kompensasi yang diatur pemerintah.
- Penyediaan dana subsidi terbatas bagi SPBU melalui skema kerjasama publik‑swasta, sehingga beban keuangan tidak sepenuhnya menumpuk pada satu pihak.
- Pembentukan pool risiko bersama antara pemerintah, BUMN, dan operator SPBU, yang dapat mengalokasikan kerugian secara proporsional.
Jika diterapkan, skema ini diharapkan dapat menjaga harga jual Pertamax CS tetap stabil di pompa, sambil mengalihkan sebagian beban finansial kepada pelaku pasar swasta yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan margin keuntungan. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dapat memacu inovasi dalam manajemen rantai pasok, meningkatkan efisiensi operasional, serta menumbuhkan kompetisi yang sehat.
Respons dari asosiasi operator SPBU dan pelaku industri energi beragam. Sebagian besar mengakui urgensi menjaga kestabilan harga bagi konsumen, namun menyoroti tantangan dalam menanggung selisih yang dapat mencapai angka signifikan. Mereka mengusulkan adanya mekanisme penyesuaian berkala, transparansi harga minyak dunia, serta dukungan regulasi yang jelas untuk menghindari ketidakpastian pasar.
Di samping itu, regulator energi perlu menyiapkan kerangka hukum yang memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, termasuk mekanisme audit, pelaporan, dan penalti bila terjadi penyalahgunaan. Tantangan lain meliputi potensi peningkatan harga jual BBM di daerah terpencil jika SPBU swasta menolak menanggung selisih secara penuh, serta risiko konsentrasi pasar bila hanya beberapa pemain besar yang mampu menanggung beban tersebut.
Secara keseluruhan, usulan Bahlil Lahadalia membuka ruang diskusi baru tentang cara menyeimbangkan kepentingan konsumen, industri, dan keuangan negara dalam konteks volatilitas harga minyak dunia. Pemerintah diperkirakan akan melakukan konsultasi lebih lanjut dengan stakeholder terkait dalam beberapa minggu ke depan, sebelum menetapkan kebijakan final yang dapat mengubah pola distribusi dan penetapan harga BBM di Indonesia.
