123Berita – 27 April 2026 | Pakar hukum terkemuka Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, kembali menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dalam menilai capaian swasembada pangan Indonesia. Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah akademisi, peneliti, dan pengamat kebijakan, Azmi menekankan bahwa perdebatan mengenai ketahanan pangan harus didasarkan pada fakta yang terukur, bukan sekadar asumsi atau kepentingan politik.
Dalam sesi diskusi, beberapa poin utama yang diangkat meliputi:
- Pengukuran produksi pangan secara real‑time dengan memanfaatkan teknologi satelit dan sensor tanah.
- Evaluasi dampak kebijakan subsidi pupuk dan benih terhadap produktivitas petani kecil.
- Analisis perbandingan antara produksi domestik dan impor pada komoditas strategis seperti beras, jagung, dan kedelai.
- Peran lembaga penelitian dalam menyajikan data independen yang dapat diakses publik.
Azmi menegaskan bahwa dialog yang konstruktif harus dimulai dari dasar, yaitu data yang dapat dipertanggungjawabkan. “Jika kita tidak memiliki data yang jelas, maka segala kebijakan yang kita susun hanya akan menjadi spekulasi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa akademisi memiliki keahlian metodologis yang diperlukan untuk mengolah data besar, serta kemampuan untuk menafsirkan implikasi sosial‑ekonomi dari temuan mereka.
Selain menyoroti pentingnya data, Azmi juga mengingatkan tentang tantangan struktural yang menghambat pencapaian swasembada pangan. Di antaranya adalah kurangnya infrastruktur penyimpanan yang memadai, distribusi logistik yang tidak merata, serta ketergantungan pada pasar internasional untuk bahan pangan tertentu. Semua faktor tersebut, bila tidak diatasi secara terpadu, dapat mengurangi efektivitas program swasembada.
Para akademisi yang hadir memberikan pandangan mereka masing‑masing. Dr. Siti Nurhaliza, seorang pakar agronomi dari Universitas Gadjah Mada, menyampaikan bahwa inovasi teknologi pertanian, seperti penggunaan varietas tahan iklim dan praktik pertanian presisi, harus diintegrasikan dalam strategi nasional. Sementara itu, Prof. Budi Santoso dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia menekankan perlunya kebijakan fiskal yang mendukung petani kecil, termasuk akses kredit yang lebih mudah dan insentif pajak bagi produksi lokal.
Diskusi juga menyentuh isu keamanan pangan di era perubahan iklim. Azmi menekankan bahwa data historis harus dikombinasikan dengan proyeksi iklim masa depan untuk merumuskan kebijakan yang tahan banting. “Kita tidak dapat mengandalkan pola produksi yang sama seperti dekade lalu,” katanya. “Data iklim harus menjadi bagian integral dari perencanaan pangan nasional.”
Sejumlah rekomendasi konkret muncul dari pertemuan tersebut, antara lain:
- Pembentukan pusat data pangan nasional yang dikelola secara independen, dengan akses terbuka bagi peneliti dan publik.
- Peningkatan kapasitas laboratorium penelitian pertanian di perguruan tinggi melalui pendanaan pemerintah dan swasta.
- Pengembangan platform digital untuk monitoring produksi harian, yang dapat membantu mengidentifikasi potensi surplus atau defisit secara cepat.
- Kolaborasi lintas sektor antara kementerian, universitas, dan lembaga riset internasional untuk transfer teknologi dan pengetahuan.
Azmi menutup pertemuan dengan harapan bahwa dialog berbasis data ini akan menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih efektif. Ia mengajak semua pihak untuk tidak hanya menunggu hasil akhir, tetapi juga berperan aktif dalam proses pengumpulan dan verifikasi data sejak awal.
Dengan semakin menajamnya tantangan global terhadap ketahanan pangan, langkah proaktif yang diusung oleh Azmi Syahputra dan akademisi Indonesia menjadi sinyal positif. Jika dialog ini berlanjut dan menghasilkan kebijakan berbasis bukti, peluang Indonesia untuk mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan akan semakin kuat.
Kesimpulannya, keberhasilan swasembada pangan tidak dapat dipisahkan dari kualitas data, kolaborasi lintas sektoral, dan inovasi teknologi. Semua elemen ini harus digabungkan dalam strategi nasional yang terintegrasi, demi memastikan bahwa setiap warga Indonesia dapat mengakses pangan yang cukup, aman, dan terjangkau.
