123Berita – 04 April 2026 | Washington memerintahkan Wakil Duta Besar Iran, Saadat Aghajani, untuk meninggalkan Amerika Serikat pada awal Desember setelah Departemen Luar Negeri (Deplu) mengirimkan pemberitahuan resmi kepada misi Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Keputusan tersebut diklaim sebagai tindakan yang diperlukan demi keamanan nasional Amerika, menandai eskalasi terbaru dalam ketegangan diplomatik antara kedua negara.
Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang batasan kebebasan diplomatik di dalam negeri host nation. Para ahli hubungan internasional menekankan bahwa meskipun negara tuan rumah berhak melindungi keamanan nasionalnya, tindakan mengusir diplomat secara sepihak dapat memicu dampak negatif terhadap norma-norma diplomatik yang sudah mapan. “Pengusiran ini menguji prinsip‑prinsip Vienna Convention on Diplomatic Relations, terutama pasal yang mengatur perlindungan diplomatik,” ujar Dr. Ahmad Rizki, dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia.
Pengusiran Saadat Aghajani juga menambah daftar panjang insiden serupa yang melibatkan Iran. Sejak pengambilan kembali nuclear deal (JCPOA) pada 2015, Amerika Serikat telah menegaskan komitmennya untuk menekan Tehran melalui serangkaian kebijakan keras, termasuk penutupan fasilitas diplomatik Iran di beberapa negara Barat. Namun, langkah di New York ini menjadi sorotan khusus karena PBB merupakan arena multilateral dimana semua negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi.
Reaksi dari pihak Iran tidak kalah tegas. Kementerian Luar Negeri Tehran menilai tindakan Amerika sebagai “aksi sepihak yang tidak berdasar” dan menuduh Washington mencoba mengintervensi urusan internal Iran dengan dalih keamanan. Dalam sebuah pernyataan resmi, Iran mengklaim bahwa diplomat yang diusir tidak terlibat dalam aktivitas yang membahayakan keamanan Amerika, melainkan menjalankan fungsi diplomatik biasa di kantor PBB.
Di sisi lain, pihak Amerika menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah evaluasi intelijen yang menunjukkan potensi ancaman yang belum terungkap secara publik. “Keamanan warga negara Amerika adalah prioritas utama, dan kami tidak akan ragu mengambil langkah tegas bila ada indikasi risiko,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri dalam konferensi pers singkat.
Langkah ini juga menimbulkan spekulasi mengenai dampaknya pada agenda kerja PBB, terutama mengenai resolusi‑resolusi yang melibatkan Iran. Beberapa negara anggota PBB, termasuk Uni Eropa dan Jepang, menyuarakan keprihatinan mereka atas potensi terjadinya politisasi agenda PBB yang seharusnya bersifat netral. Mereka menyerukan dialog konstruktif antara Tehran dan Washington, alih-alih tindakan yang dapat memperburuk hubungan bilateral.
Pengusiran tersebut sekaligus menyoroti peran New York sebagai kota diplomatik yang sangat sensitif. Kedutaan Besar Iran di PBB, yang berlokasi di Manhattan, menjadi titik fokus perhatian keamanan. Pihak keamanan lokal, termasuk Federal Bureau of Investigation (FBI), dilaporkan meningkatkan pengawasan di area tersebut untuk mencegah potensi insiden keamanan yang lebih luas.
Para pengamat geopolitik menilai bahwa keputusan ini dapat memperdalam jurang antara dua kekuatan besar. “Jika Amerika terus mengusir diplomat Iran, Tehran mungkin akan merespons dengan langkah balasan diplomatik, termasuk penarikan duta besar Amerika dari Teheran,” ujar Prof. Lina Hadi, pakar politik Timur Tengah. “Hal ini dapat memperburuk iklim diplomatik dan mempersulit upaya mediasi di masa mendatang,” tambahnya.
Selain dampak bilateral, langkah ini juga berpotensi mempengaruhi dinamika regional. Negara‑negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang telah menyesuaikan kebijakan mereka terhadap Iran, kini harus menilai kembali posisi mereka di tengah ketegangan yang meningkat. Beberapa analis menilai bahwa pengusiran diplomat Iran dapat menjadi faktor pendorong bagi Tehran untuk memperkuat aliansi dengan Rusia dan China, yang secara konsisten menolak sanksi AS.
Meski demikian, Washington tetap menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganggu fungsi PBB secara keseluruhan. “Kami tetap berkomitmen pada kerja sama multilateral, namun tidak akan mengorbankan keamanan nasional demi kepentingan politik,” tegas juru bicara Departemen Luar Negeri.
Secara keseluruhan, insiden pengusiran Saadat Aghajani memperlihatkan betapa kompleksnya hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara Amerika mengklaim tindakan tersebut demi keamanan, Iran menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran terhadap prinsip diplomatik internasional. Kejadian ini menambah ketegangan yang sudah lama berlangsung, dan menuntut dialog intensif untuk mencegah eskalasi lebih lanjut yang dapat mempengaruhi stabilitas regional dan agenda global di PBB.
