123Berita – 09 April 2026 | Data terbaru yang dirilis oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkap bahwa sekitar 15,3 juta warga produktif di Indonesia masih belum memiliki rekening bank pribadi. Angka ini menunjukkan bahwa target pemerintah untuk memastikan seluruh penduduk memiliki rekening dalam tiga tahun ke depan masih jauh dari realisasi.
LPS, sebagai lembaga yang bertugas menjamin simpanan nasabah bank, menegaskan pentingnya penetrasi rekening bank sebagai fondasi stabilitas sistem keuangan. Menurut laporan internal LPS, sebagian besar individu yang belum memiliki rekening berada pada segmen usia produktif 20‑55 tahun, yang seharusnya menjadi kontributor utama dalam perekonomian.
Target pemerintah, yang dicanangkan dalam program Nasional Financial Inclusion (FInI), menyebutkan bahwa pada tahun 2026 semua warga negara harus memiliki rekening bank atau setara digital. Pemerintah mengandalkan kombinasi kebijakan regulasi, insentif bagi lembaga keuangan, serta penguatan infrastruktur digital untuk mencapai tujuan tersebut.
- Target: 100% penduduk memiliki rekening pribadi pada 2026.
- Realita 2024: 15,3 juta warga produktif belum memiliki rekening.
- Persentase belum terjangkau: sekitar 5,7% dari total populasi usia produktif.
Berbagai faktor menjadi penghambat pencapaian target tersebut. Di wilayah perkotaan, kendala utama adalah kurangnya literasi keuangan serta persepsi bahwa layanan perbankan tradisional terlalu birokratis. Sementara di daerah pedesaan, akses fisik ke kantor cabang bank masih terbatas, meski layanan keuangan digital mulai merambah.
| Wilayah | Populasi Produktif | Tanpa Rekening | Persentase |
|---|---|---|---|
| Jawa Barat | 12,4 juta | 1,2 juta | 9,7% |
| Sumatera Utara | 8,1 juta | 0,9 juta | 11,1% |
| Kalimantan Timur | 4,3 juta | 0,5 juta | 11,6% |
| Indonesia (total) | 274 juta | 15,3 juta | 5,6% |
Pemerintah telah meluncurkan sejumlah inisiatif untuk menutup kesenjangan ini. Program “Rekening Karya” yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan pekerja informal, sementara “Bank Digital Nasional” yang sedang dirintis berfokus pada layanan berbasis aplikasi yang dapat diakses melalui ponsel pintar.
Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan regulasi yang mempermudah pembukaan rekening secara online tanpa harus mengunjungi kantor cabang. Dengan verifikasi identitas melalui e‑KTP dan teknologi biometrik, proses pembukaan rekening dapat diselesaikan dalam hitungan menit.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa peningkatan inklusi keuangan akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan PDB. Penelitian Bank Indonesia menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam penetrasi rekening dapat menambah kontribusi sektor konsumsi rumah tangga sebesar 0,2% terhadap PDB.
Namun, tantangan keamanan data dan perlindungan konsumen menjadi sorotan utama. LPS menekankan pentingnya edukasi tentang keamanan transaksi digital, terutama bagi kelompok usia yang belum terbiasa menggunakan teknologi.
Dalam upaya mempercepat pencapaian target, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp 5 triliun pada tahun anggaran berikutnya untuk memperluas jaringan agen bank, meningkatkan program literasi keuangan, dan memperkuat kolaborasi dengan fintech.
Secara keseluruhan, meskipun angka 15,3 juta warga produktif yang belum memiliki rekening masih signifikan, langkah-langkah kebijakan yang terintegrasi antara LPS, OJK, Kementerian Keuangan, serta sektor swasta diharapkan dapat menurunkan angka tersebut secara dramatis sebelum batas waktu 2026.
Keberhasilan program inklusi keuangan tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memperkuat ketahanan sistem perbankan nasional, meningkatkan aliran kredit ke sektor riil, dan mendukung agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan.
