123Berita – 06 April 2026 | Wamendagri (Wakil Menteri Dalam Negeri) Wiyagus telah menegaskan pentingnya komitmen kuat dari pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat penuntasan kasus tuberkulosis (TBC) di seluruh wilayah Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian pertemuan koordinasi lintas sektoral yang menitikberatkan pada implementasi kebijakan berkelanjutan serta terukur dalam upaya menurunkan beban penyakit menular ini.
Indonesia masih berada pada peringkat tinggi dalam daftar negara dengan beban TBC terbanyak di dunia. Menurut data Kementerian Kesehatan, pada tahun lalu tercatat lebih dari 800 ribu kasus baru, dengan angka kematian yang masih signifikan. Kondisi ini mendorong pemerintah pusat untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, mengingat peran strategis Pemda dalam penyediaan layanan kesehatan dasar, penjangkauan masyarakat, dan penegakan regulasi lokal.
Wiyagus menekankan bahwa percepatan penanggulangan TBC tidak dapat dicapai hanya melalui program nasional semata. Dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi di tingkat daerah, meliputi:
- Peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan primer: Memastikan setiap puskesmas dan klinik desa dilengkapi dengan peralatan diagnostik cepat, seperti GeneXpert, serta tenaga medis yang terlatih dalam penanganan TBC.
- Peningkatan cakupan skrining: Mengoptimalkan program skrining TBC pada kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, dan pekerja migran, melalui kerjasama dengan dinas sosial dan pendidikan.
- Penguatan sistem rujukan: Membuat jalur rujukan yang jelas dan cepat dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke rumah sakit rujukan, sehingga pasien mendapatkan terapi tepat waktu.
- Pengawasan kepatuhan pengobatan: Mengimplementasikan mekanisme pemantauan langsung (DOTS) yang didukung teknologi digital untuk memastikan kepatuhan pasien selama masa pengobatan minimal enam bulan.
- Kolaborasi lintas sektoral: Melibatkan dinas perumahan, tenaga kerja, dan kepolisian dalam upaya mengurangi faktor risiko lingkungan yang memperparah penyebaran TBC.
Dalam konteks kebijakan berkelanjutan, Wiyagus menambahkan bahwa alokasi anggaran harus disertai dengan mekanisme evaluasi berkala. Pemerintah daerah diharapkan menyusun rencana kerja tahunan yang selaras dengan target Nasional Penanggulangan TBC, sekaligus melaporkan progresnya secara transparan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan.
Beberapa contoh inisiatif yang telah berhasil diimplementasikan di beberapa provinsi meliputi:
- Program “TBC Zero” di Provinsi Jawa Barat, yang mengintegrasikan layanan kesehatan dengan program pendidikan kesehatan di sekolah, menghasilkan penurunan kasus baru sebesar 12% dalam dua tahun pertama.
- Penggunaan aplikasi mobile untuk pelacakan pasien TBC di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang meningkatkan tingkat kepatuhan pengobatan hingga 85%.
- Kerjasama antara Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan di Kota Surabaya untuk memperbaiki ventilasi dan sanitasi di permukiman padat, mengurangi faktor penularan.
Wiyagus juga menyoroti tantangan utama yang harus dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, stigma sosial terhadap penderita TBC, serta disparitas infrastruktur kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Untuk mengatasi hal tersebut, ia mengusulkan pelatihan intensif bagi tenaga kesehatan desa serta kampanye edukasi massal yang memanfaatkan media sosial dan radio lokal.
Selanjutnya, Wiyagus menegaskan perlunya regulasi yang mendukung pengendalian TBC di tingkat lokal, seperti penetapan standar kebersihan di tempat kerja, penyediaan fasilitas isolasi bagi kasus aktif, serta insentif bagi fasilitas kesehatan yang berhasil mencapai target penurunan kasus. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi sistem kesehatan yang resilien, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Komitmen kuat dari Wamendagri ini diharapkan dapat memicu aksi cepat dari semua tingkat pemerintahan. Dengan sinergi yang terukur, Indonesia berpeluang mendekati target eliminasi TBC yang telah disepakati dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Secara keseluruhan, percepatan penanggulangan TBC memerlukan langkah strategis yang melibatkan kebijakan terukur, pendanaan berkelanjutan, serta partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah daerah, sebagai ujung tombak layanan kesehatan, memiliki peran krusial dalam mewujudkan visi Indonesia bebas TBC. Dengan dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan, diharapkan target ambisius ini dapat tercapai dalam waktu dekat.
