123Berita – 09 April 2026 | Seorang siswa SMP di Kabupaten Siak, Riau, meninggal dunia setelah mengalami ledakan saat mengikuti ujian praktik sains pada Senin (8 April 2024). Insiden tersebut memicu sorotan tajam dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menilai kasus ini mengandung potensi pelanggaran pidana berat. Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menuntut pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keamanan dan standar operasional di sekolah‑sekolah, terutama pada kegiatan praktik laboratorium yang melibatkan bahan kimia berbahaya.
Kejadian tragis ini terjadi di sebuah SMP negeri di Siak ketika siswa sedang mengerjakan percobaan kimia sebagai bagian dari ujian praktik. Menurut laporan saksi, terdapat kebocoran pada tabung reaksi yang menyebabkan percikan cairan kimia beracun menyentuh kulit siswa. Reaksi kimia selanjutnya memicu ledakan kecil yang menimbulkan luka bakar serius dan mengakibatkan korban kehilangan nyawanya di lokasi. Tim medis yang dikerahkan tidak mampu menyelamatkan nyawa korban.
Abdullah, anggota Komisi III yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, menyatakan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Keahlian (Kemendikbudristek), ia menekankan perlunya audit independen atas prosedur ujian praktik sains di seluruh Indonesia. “Kita tidak dapat membiarkan satu nyawa hilang karena kelalaian dalam pengelolaan bahan kimia. Jika terbukti ada kesengajaan atau kelalaian berat, pelaku harus dijerat dengan hukuman maksimal sesuai KUHP,” ujar Abdullah.
Komisi III DPR juga menyoroti bahwa standar keamanan laboratorium di banyak sekolah belum memadai. Beberapa sekolah masih menggunakan peralatan usang, tidak memiliki ventilasi yang cukup, serta kurangnya pelatihan bagi guru dalam menangani bahan kimia. Abdullah mengusulkan lima langkah strategis yang harus diambil segera:
- Peninjauan kembali kurikulum praktik sains untuk memastikan hanya bahan kimia berbahaya yang memang diperlukan yang diizinkan.
- Pemberlakuan sertifikasi wajib bagi guru laboratorium, termasuk pelatihan penanganan darurat.
- Pemasangan sistem alarm kebakaran dan ventilasi otomatis di setiap ruang laboratorium.
- Pembentukan tim inspeksi independen yang berwenang melakukan audit keamanan secara berkala.
- Penegakan sanksi pidana bagi pihak yang terbukti lalai, termasuk kepala sekolah, guru, dan penyedia alat laboratorium.
Selain itu, Abdullah menekankan pentingnya transparansi dalam proses investigasi. “Keluarga korban berhak mengetahui seluruh fakta, termasuk siapa yang bertanggung jawab dan apa langkah perbaikan yang akan diambil,” tegasnya. Ia juga mengajak lembaga legislatif, eksekutif, serta organisasi profesi pendidikan untuk berkolaborasi dalam menyusun regulasi yang lebih ketat.
Pihak kepolisian dan Komisi Penyidikan (Kompol) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah membuka penyelidikan tindak pidana. Menurut informasi awal, terdapat indikasi kelalaian dalam penyimpanan dan penandaan bahan kimia, serta kurangnya prosedur evakuasi darurat. Jika terbukti, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat atau Pasal 359 tentang menyebabkan kematian dengan cara melawan hukum.
Kasus ini menambah panjang daftar tragedi yang menimpa dunia pendidikan Indonesia, mulai dari kebakaran di sekolah menengah hingga kecelakaan kendaraan dalam perjalanan pulang sekolah. Setiap insiden menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan reformasi kebijakan keselamatan di lingkungan pendidikan. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, diharapkan segera menyusun pedoman operasional standar (SOP) yang dapat diimplementasikan secara nasional, sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan di tingkat provinsi dan kabupaten.
Dalam beberapa hari ke depan, Komisi III DPR berencana mengadakan rapat lanjutan dengan perwakilan kementerian, kepolisian, serta asosiasi guru untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret. Harapannya, tidak ada lagi siswa yang menjadi korban karena ketidaksiapan sistem pendidikan dalam menangani risiko laboratorium.
Tragedi di Siak menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa keselamatan siswa tidak boleh menjadi agenda sampingan. Dengan tindakan tegas, evaluasi menyeluruh, dan penegakan hukum yang adil, diharapkan kejadian serupa tidak akan terulang di masa depan.
