123Berita – 06 April 2026 | Jakarta – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, menegaskan pentingnya menghubungkan pemberdayaan perempuan dengan akses pendidikan yang mudah dan bermutu. Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin, 6 April 2026, menjelang peluncuran inisiatif Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan yang digalakkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Rerie menilai bahwa pendidikan adalah jembatan utama untuk membuka pengetahuan, membangun kepercayaan diri, dan memperluas ruang kepemimpinan perempuan. Ia menambahkan bahwa tanpa pendidikan yang berkualitas, upaya pemberdayaan akan tetap terhambat, terutama dalam konteks persaingan global dan agenda pembangunan Indonesia Emas 2045.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menandai April 2026 sebagai Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan dengan tema “Pemberdayaan Perempuan: Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Tema ini dirancang untuk menyoroti kesenjangan yang masih ada, sekaligus memotivasi seluruh pemangku kepentingan agar berkolaborasi dalam menciptakan peluang belajar yang setara bagi perempuan di seluruh pelosok negeri.
Data yang diungkapkan Rerie menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Indonesia mencatat skor Indeks Kesenjangan Gender (Gender Gap Index) sebesar 0,692 menurut World Economic Forum. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-97 dari 148 negara dan peringkat ke-7 di antara 10 negara ASEAN. Skor menengah‑bawah ini mencerminkan tantangan struktural yang masih harus diatasi untuk mencapai kesetaraan gender yang sesungguhnya.
Meski ada kemajuan, statistik Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) perempuan usia 7‑18 tahun tetap lebih tinggi dibandingkan laki‑laki, yakni 99,42 % pada kelompok usia 7‑12 tahun dan 79,56 % pada kelompok usia 16‑18 tahun. Angka partisipasi yang tinggi ini menandakan akses formal ke pendidikan dasar dan menengah telah tercapai, namun kualitas dan relevansi kurikulum masih menjadi titik kritis.
Rerie menyoroti kesenjangan signifikan di bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM). Menurut data International Labour Organization (ILO) tahun 2024, hanya 35 % lulusan STEM perempuan, dan hanya 8 % yang bekerja di sektor yang sama. Kondisi ini menandakan bahwa perempuan masih kurang terwakili dalam bidang yang diproyeksikan menjadi penggerak utama ekonomi masa depan.
Untuk menutup celah tersebut, Rerie mengusulkan serangkaian langkah strategis, antara lain: peningkatan beasiswa khusus bagi perempuan yang menempuh studi STEM, penyediaan laboratorium modern di sekolah menengah, serta program mentorship yang melibatkan profesional perempuan sebagai panutan. Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyediakan transportasi aman dan fasilitas belajar yang ramah gender.
Selain kebijakan pendidikan, Rerie menekankan perlunya perubahan sikap sosial yang mendukung perempuan untuk mengejar karier di bidang teknologi dan sains. Kampanye kesadaran publik, pelatihan guru gender‑sensitif, serta kolaborasi dengan sektor swasta dipandang sebagai pilar utama untuk menciptakan ekosistem yang inklusif.
Rerie menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa pendidikan bermutu bukan sekadar tujuan akhir, melainkan fondasi untuk mengubah angka-angka ketimpangan gender. Ia berharap generasi perempuan yang lebih kompeten, berdaya saing, dan siap mengambil peran strategis dalam pembangunan bangsa, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Secara keseluruhan, inisiatif Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan yang diluncurkan pada April 2026 menandai komitmen pemerintah untuk memperkuat fondasi pendidikan perempuan. Dengan data‑data yang menunjukkan kemajuan namun tetap menyoroti kesenjangan, tantangan ke depan terletak pada implementasi kebijakan yang terintegrasi, dukungan lintas sektor, dan perubahan budaya yang menghargai peran perempuan dalam semua bidang kehidupan.
