123Berita – 07 April 2026 | Jakarta, 7 April 2026 – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang akrab dipanggil Purbaya, memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya video viral yang menampilkan ribuan motor listrik berlogo BGN di sejumlah jalan utama Indonesia. Video tersebut menimbulkan spekulasi luas bahwa pemerintah tengah menyiapkan program besar-besaran pengadaan motor listrik dengan merek BGN untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor.
Purbaya menegaskan bahwa pihak Kementerian Perhubungan tidak pernah menandatangani atau menyetujui usulan pengadaan motor listrik berlogo BGN pada tahun lalu. Menurutnya, proposal yang pernah diajukan oleh pihak ketiga pada 2023 ditolak secara tegas karena tidak memenuhi standar teknis, administratif, serta kriteria keberlanjutan yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Kami menerima sejumlah proposal dari berbagai produsen kendaraan listrik, termasuk yang mengusung merek BGN, namun semua harus melalui proses evaluasi yang ketat. Proposal BGN tidak lolos pada tahap awal karena tidak menyertakan data uji performa yang memadai serta rencana layanan purna jual yang kurang jelas,” ungkap Purbaya dalam sebuah konferensi pers virtual pada Senin (6/4/2026).
Berbeda dengan spekulasi publik, penolakan tersebut tidak berarti pemerintah menutup pintu bagi kendaraan listrik secara umum. Sebaliknya, Kementerian Perhubungan terus mengupayakan skema pembelian motor listrik yang bersinergi dengan program Nasional Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) yang direncanakan akan diluncurkan pada akhir 2026.
Berikut beberapa poin utama yang dijelaskan Purbaya dalam sambutannya:
- Proposal BGN tidak menyertakan dokumen sertifikasi keselamatan yang diakui secara internasional.
- Rencana produksi BGN tidak dapat menjamin pasokan spare part selama lima tahun ke depan, yang menjadi syarat utama dalam kontrak pemerintah.
- Harga per unit yang diajukan jauh melebihi anggaran yang dialokasikan untuk program listrik tahun 2023.
- Kemampuan BGN dalam membangun jaringan pengisian daya publik masih belum terbukti.
Selain menolak proposal tersebut, Purbaya menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia menambahkan, “Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, terutama dalam sektor strategis seperti transportasi hijau. Kami tidak akan mengorbankan kualitas demi kuantitas.”
Pengungkapan tersebut datang di tengah meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap kendaraan listrik, baik sepeda motor maupun mobil. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan pertumbuhan penjualan motor listrik sebesar 42 persen pada kuartal pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun, tantangan infrastruktur masih menjadi penghalang utama. Menurut Asosiasi Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Aikli), jaringan stasiun pengisian daya publik baru mencapai 1.200 titik, jauh di bawah target pemerintah yang menargetkan 5.000 titik pada akhir 2026.
Viral video yang menampilkan motor BGN berlogo BGN menimbulkan kebingungan di kalangan netizen. Beberapa pengguna media sosial menuduh adanya “operasi rahasia” pemerintah untuk mengamankan pasokan kendaraan listrik dari satu produsen tertentu. Purbaya menolak keras tuduhan tersebut dan menekankan bahwa proses seleksi melibatkan panel independen yang terdiri dari ahli teknis, keuangan, dan lingkungan.
Dalam menanggapi pertanyaan tentang langkah selanjutnya, Menteri Perhubungan mengungkapkan bahwa Kementerian akan membuka kembali lelang pengadaan motor listrik dengan kriteria yang lebih jelas dan terbuka. “Kami mengundang semua produsen, baik domestik maupun internasional, yang dapat memenuhi standar teknis, keamanan, dan keberlanjutan. Proses ini akan dipublikasikan secara real time melalui portal pengadaan resmi,” ujarnya.
Purbaya juga menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan dalam sektor transportasi. Ia menegaskan, “Kita tidak hanya ingin mengurangi emisi karbon, tetapi juga memastikan bahwa sumber energi yang menggerakkan kendaraan listrik berasal dari energi bersih seperti tenaga surya dan angin.”
Sejumlah analis industri menilai penolakan terhadap proposal BGN sebagai langkah realistis. Mereka berpendapat bahwa standar kualitas dan keberlanjutan harus menjadi prioritas, terutama ketika pemerintah menyiapkan insentif fiskal untuk pembelian motor listrik bagi masyarakat luas.
Kesimpulannya, viral motor listrik berlogo BGN bukanlah indikasi kebijakan pemerintah yang sedang berjalan, melainkan hasil dari spekulasi publik yang belum didukung oleh fakta resmi. Penolakan proposal BGN pada tahun lalu menegaskan komitmen Kementerian Perhubungan untuk menjamin kualitas, keamanan, dan keberlanjutan dalam setiap program kendaraan listrik yang akan diluncurkan.
Dengan menegakkan proses pengadaan yang transparan dan berbasis data, diharapkan Indonesia dapat mempercepat transisi ke mobilitas listrik tanpa mengorbankan standar teknis maupun kepentingan konsumen.
