123Berita – 08 April 2026 | Presiden Joko Widodo menyoroti bahaya pola pikir “ke-aku-an” yang sering muncul dalam ranah kementerian dan lembaga pemerintah. Dalam kesempatan yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, Prabowo Subianto menegaskan bahwa ego sektoral bukan sekadar masalah internal, melainkan pintu masuk bagi strategi “divide et impera” yang digerakkan oleh kepentingan asing.
Prabowo menambahkan bahwa fenomena ego sektoral tidak hanya menghambat sinergi antar lembaga, tetapi juga berpotensi membuka celah bagi intervensi luar negeri. Ia mencontohkan bagaimana negara-negara yang memiliki agenda geopolitik tertentu dapat memanfaatkan perbedaan internal untuk menggerakkan kebijakan yang menguntungkan mereka, baik dalam bidang ekonomi, pertahanan, maupun diplomasi.
Dalam penjelasannya, Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia telah menjadi target utama dalam persaingan geopolitik global. Dengan letak strategis, sumber daya alam melimpah, serta potensi pasar yang besar, negara kepulauan ini sering menjadi sasaran upaya memecah belah kekuatan internalnya. “Divide et impera bukanlah taktik baru, namun cara-cara baru muncul seiring perkembangan teknologi informasi dan jaringan sosial,” katanya.
Untuk mengatasi ancaman tersebut, Prabowo menekankan pentingnya penanaman mentalitas kolektif di kalangan aparatur negara. Ia mengusulkan pembentukan forum lintas sektoral yang dapat menyelaraskan kebijakan, mengurangi tumpang tindih, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap tujuan nasional. “Kita perlu menumbuhkan semangat kebangsaan yang melampaui kepentingan departemen, sehingga tidak ada ruang bagi pihak asing untuk mengendalikan narasi,” tegasnya.
Selain itu, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha, untuk berperan aktif dalam menjaga persatuan. Ia menegaskan bahwa upaya mengurangi ego sektoral harus menjadi agenda bersama, tidak hanya tugas pemerintah semata. “Jika semua pihak menyadari bahwa kepentingan nasional berada di atas kepentingan pribadi atau sektoral, maka strategi divide et impera akan kehilangan pijakan,” ujarnya.
Beberapa analis politik menilai pernyataan Prabowo sebagai upaya memperkuat narasi kedaulatan nasional di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks. Mereka menilai bahwa fokus pada internalisasi nilai kebangsaan dapat menjadi benteng kuat melawan pengaruh eksternal yang bersifat memecah belah. Namun, ada pula yang mengingatkan bahwa tantangan ego sektoral tidak dapat diatasi hanya dengan retorika, melainkan memerlukan reformasi struktural dalam mekanisme koordinasi antar lembaga.
Pemerintah pusat telah mengumumkan beberapa langkah konkret, termasuk penyempurnaan sistem manajemen data terintegrasi dan pembentukan tim koordinasi khusus yang melibatkan kementerian terkait. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalisir duplikasi kebijakan serta meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan.
Di tengah upaya tersebut, Prabowo menegaskan kembali pentingnya pendidikan nilai kebangsaan sejak dini. “Generasi muda harus dibekali dengan pemahaman yang kuat tentang persatuan dan integritas bangsa, sehingga mereka tidak mudah terjebak dalam narasi yang memecah belah,” ujarnya.
Kesimpulannya, pernyataan Prabowo Subianto tentang ego sektoral sebagai pintu masuk bagi taktik divide et impera asing menegaskan urgensi penyatuan visi dan misi nasional. Dengan menumbuhkan semangat kolektif, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan menanamkan nilai kebangsaan pada setiap lapisan masyarakat, Indonesia dapat memperkokoh pertahanan ideologisnya terhadap upaya penggoyahan dari luar. Upaya bersama ini diharapkan tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
