123Berita – 06 April 2026 | Direktur Jenderal Bina Marga, Maruarar, baru-baru ini mengungkapkan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo melalui Panglima TNI, Prabowo Subianto, terkait kepemilikan lahan negara yang saat ini berada di tangan pihak-pihak non‑pemerintah. Menurut Maruarar, Prabowo menekankan urgensi agar lahan‑lahan strategis tersebut segera diambil alih dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, khususnya dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan ruang publik yang layak.
Pengungkapan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik atas fenomena lahan negara yang secara tidak sah atau tidak transparan dikuasai oleh entitas swasta atau kelompok kepentingan tertentu. Berbagai kasus sebelumnya telah menimbulkan sorotan, termasuk dugaan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri tanpa prosedur yang jelas, serta akuisisi lahan perkotaan yang mengakibatkan konflik agraria dengan masyarakat setempat.
Maruarar menjelaskan bahwa arahan Prabowo bersifat strategis dan tidak bersifat sektoral. “Arahan tersebut menitikberatkan pada percepatan proses pengambilalihan lahan yang kini berada di luar kontrol pemerintah, sehingga dapat segera dioptimalkan untuk program pembangunan nasional,” ujarnya dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Kantor Bina Marga, Jakarta. Ia menambahkan bahwa langkah ini akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian PUPR, serta aparat penegak hukum.
Dalam konteks kebijakan pertanahan, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang memperkuat mekanisme pengawasan atas penggunaan lahan negara. Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menjadi landasan hukum utama yang memungkinkan pemerintah melakukan pengadaan lahan dengan prosedur yang adil dan transparan. Namun, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh proses birokrasi yang panjang dan resistensi dari pemilik lahan atau pihak yang memiliki kepentingan ekonomi.
Prabowo, yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Pertahanan, menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan pertahanan dan pembangunan infrastruktur. “Keamanan nasional tidak lepas dari ketersediaan ruang yang memadai untuk instalasi militer, jaringan transportasi, serta fasilitas publik. Jika lahan negara berada di tangan pihak lain, hal itu berpotensi menurunkan efektivitas pertahanan dan menghambat pertumbuhan ekonomi,” kata Prabowo dalam pertemuan internal yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi.
Implementasi arahan tersebut diperkirakan akan melibatkan proses verifikasi kepemilikan lahan melalui basis data nasional, audit independen, serta penetapan prioritas lahan yang paling mendesak. Maruarar menambahkan bahwa kementerian terkait telah menyiapkan tim khusus yang akan melakukan survei lapangan, mengidentifikasi legalitas kepemilikan, serta menyusun rekomendasi aksi cepat. Tim tersebut juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak yang terbukti melanggar aturan pertanahan.
Reaksi dari kalangan akademisi dan LSM pertanahan menunjukkan dukungan terhadap inisiatif ini, namun juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik. Prof. Ahmad Fauzi, pakar hukum agraria di Universitas Indonesia, menilai bahwa langkah pengambilalihan harus dilaksanakan dengan prosedur yang tidak menimbulkan pelanggaran hak atas tanah. “Jika prosesnya tidak adil, maka risiko konflik sosial akan meningkat, dan hal itu justru dapat merusak tujuan utama kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan asosiasi pengembang properti menilai bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan ketidakpastian investasi, terutama bagi proyek yang sudah berada dalam tahap perencanaan. Mereka mengingatkan pentingnya kepastian hukum bagi pelaku usaha agar tidak mengurangi minat investasi dalam jangka panjang.
Ke depan, pemerintah berjanji akan menyampaikan laporan berkala mengenai progres pengambilalihan lahan, termasuk data kuantitatif tentang luas lahan yang berhasil direbut kembali, nilai ekonominya, serta manfaat yang dirasakan masyarakat. Maruarar menegaskan komitmen untuk memastikan setiap langkah diambil dengan dasar hukum yang kuat dan melibatkan stakeholder terkait.
Dengan arahan tegas dari Prabowo, diharapkan proses pengambilan alih lahan negara dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan akuntabel, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta penguatan keamanan nasional.
