123Berita – 06 April 2026 | Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto, kembali menegaskan pentingnya memperluas jangkauan Program Bedah Rumah (PBR) ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di sebuah pertemuan dengan tokoh daerah dan aktivis perumahan, Prabowo menekankan bahwa kebijakan tersebut menjadi instrumen strategis untuk mengatasi kesenjangan akses hunian bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Prabowo menyoroti bahwa program ini, yang sebelumnya lebih terkonsentrasi di beberapa provinsi utama, perlu dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah‑daerah terpencil, terutama di wilayah timur Indonesia. Ia menambahkan, “Setiap warga negara berhak mendapatkan tempat tinggal layak, tak peduli di mana mereka tinggal. Program Bedah Rumah harus menjadi jembatan pemerataan, bukan sekadar proyek terbatas.”
Berikut beberapa langkah konkret yang diusulkan Prabowo untuk memperluas program:
- Peningkatan alokasi dana: Menambah anggaran khusus bagi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk proyek perumahan.
- Kolaborasi lintas kementerian: Mengintegrasikan upaya Kementerian PUPR dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyelaraskan kebijakan dan sumber daya.
- Penguatan peran pemerintah daerah: Memberikan pelatihan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pengadaan lahan, dan manajemen konstruksi.
- Penggunaan teknologi konstruksi: Mendorong adopsi metode bangunan modular dan bahan ramah lingkungan yang dapat mempercepat proses pembangunan di daerah dengan akses logistik terbatas.
Prabowo juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Ia menekankan bahwa setiap dana yang dialokasikan harus dipantau secara ketat melalui sistem monitoring digital, sehingga potensi kebocoran atau penundaan dapat diminimalisir.
Reaksi dari para pengamat kebijakan publik cukup positif. Mereka menilai bahwa perluasan Program Bedah Rumah dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi lokal, terutama melalui penciptaan lapangan kerja di sektor konstruksi dan peningkatan nilai properti di kawasan yang sebelumnya kurang berkembang.
Sementara itu, beberapa tokoh masyarakat dan aktivis hak asasi manusia menyoroti bahwa selain kuantitas, kualitas rumah yang dibangun harus menjadi prioritas. Mereka meminta agar standar bangunan yang memenuhi kriteria keamanan, kesehatan, dan ramah lingkungan dipertahankan, sehingga rumah yang dibangun tidak hanya sekadar tempat berlindung tetapi juga mendukung kesejahteraan jangka panjang penghuni.
Dalam konteks politik, langkah Prabowo ini juga dipandang sebagai upaya memperkuat basis dukungan di daerah‑daerah yang selama ini menjadi medan persaingan. Dengan menonjolkan agenda perumahan yang bersifat inklusif, ia berharap dapat memperluas jangkauan pemilih potensial menjelang pemilihan umum berikutnya.
Namun, tantangan tetap ada. Salah satu hambatan utama adalah permasalahan kepemilikan lahan, terutama di daerah yang masih memiliki sengketa agraria. Prabowo menekankan pentingnya penyelesaian sengketa tersebut secara adil dan cepat, agar proses pembangunan tidak terhambat.
Secara keseluruhan, seruan Prabowo untuk memperluas Program Bedah Rumah mencerminkan komitmen pemerintah untuk menanggulangi masalah perumahan yang telah lama menjadi sorotan publik. Jika kebijakan ini diimplementasikan secara terukur, diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Pemerataan akses hunian tidak hanya akan mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi juga mendukung stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta sektor swasta, Program Bedah Rumah berpotensi menjadi contoh kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
