123Berita – 04 April 2026 | Pemerintah Kota Ambon mengumumkan pelaksanaan sistem kerja dari rumah (WFH) bergilir yang mulai diterapkan pada awal tahun 2026. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi operasional dan adaptasi terhadap dinamika kerja modern, sekaligus memastikan bahwa layanan publik tetap dapat diakses secara optimal oleh seluruh warga Ambon.
Direktur Utama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Ambon, Dr. Ahmad Fauzi, menjelaskan bahwa model WFH bergilir dirancang untuk membagi tenaga kerja menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan menjalankan tugas secara remote pada hari-hari tertentu, sementara kelompok lain tetap hadir di kantor untuk melayani publik secara langsung. Siklus bergilir ini diharapkan dapat meminimalkan kepadatan di lingkungan kerja, mengurangi risiko penyebaran penyakit menular, serta meningkatkan produktivitas melalui fleksibilitas waktu.
Berikut adalah rincian pelaksanaan WFH bergilir yang telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai pemerintah kota:
- Kelompok A: bekerja dari rumah pada Senin, Rabu, dan Jumat.
- Kelompok B: bekerja dari rumah pada Selasa, Kamis, dan Sabtu.
- Kelompok C: hadir di kantor pada semua hari kerja, namun dengan jam kerja yang disesuaikan untuk menangani layanan yang memerlukan kehadiran fisik, seperti perizinan, layanan kependudukan, dan bantuan sosial.
Setiap kelompok diberikan akses penuh ke sistem informasi pemerintahan melalui jaringan VPN yang terjamin keamanannya. Selain itu, pelatihan penggunaan aplikasi kolaborasi digital, seperti video conference dan platform manajemen tugas, telah dilaksanakan secara intensif selama tiga bulan terakhir. Hal ini bertujuan untuk memastikan transisi ke model kerja jarak jauh tidak mengganggu alur layanan kepada masyarakat.
Implementasi WFH bergilir juga didukung oleh peningkatan infrastruktur teknologi informasi (TI) di kantor-kantor Pemerintah Kota Ambon. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus sebesar Rp 12 miliar untuk memperkuat server pusat, meningkatkan kapasitas bandwidth internet, serta menyediakan perangkat keras (laptop, webcam, headset) bagi pegawai yang belum memiliki peralatan memadai. Investasi ini diharapkan dapat menurunkan latensi akses data dan meminimalkan potensi gangguan selama jam operasional layanan publik.
Namun, tidak semua pihak menyambut kebijakan ini tanpa keberatan. Beberapa serikat pekerja mengemukakan kekhawatiran mengenai beban kerja yang berpotensi meningkat akibat penyesuaian jadwal. Sebagai respons, Pemerintah Kota Ambon membentuk tim monitoring yang terdiri dari perwakilan pegawai, serikat pekerja, dan pihak teknis untuk mengevaluasi efektivitas sistem secara berkala. Tim ini akan menyusun laporan bulanan yang mencakup indikator kinerja utama (KPI), tingkat absensi, serta feedback pengguna layanan.
Di sisi lain, sektor swasta dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Ambon juga mendapatkan manfaat dari kebijakan ini. Dengan berkurangnya kepadatan lalu lintas pada jam-jam sibuk, distribusi barang menjadi lebih lancar, dan akses ke layanan perizinan dapat diproses secara online tanpa harus mengunjungi kantor secara fisik. Hal ini diyakini dapat meningkatkan iklim investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.
Untuk memastikan bahwa layanan publik tetap berjalan optimal, Pemerintah Kota Ambon meluncurkan portal layanan terpadu yang memuat seluruh prosedur permohonan izin, pengajuan bantuan sosial, dan pencatatan kependudukan. Portal ini dilengkapi dengan fitur pelacakan status permohonan secara real time, sehingga warga dapat memantau progres dokumen mereka tanpa harus menghubungi petugas secara langsung.
Penerapan WFH bergilir bukan sekadar respons sementara, melainkan bagian dari strategi jangka panjang Pemerintah Kota Ambon untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan responsif. Dengan mengintegrasikan teknologi digital, menata ulang pola kerja, dan meningkatkan kualitas layanan, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang adaptif terhadap perubahan serta mendukung kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, Pemerintah Kota Ambon berencana untuk memperluas skema WFH bergilir ke unit-unit pemerintahan lain, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Evaluasi tahunan akan dilakukan untuk menilai dampak kebijakan terhadap produktivitas pegawai, kepuasan warga, serta efisiensi biaya operasional. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan lanjutan yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Dengan komitmen kuat terhadap inovasi layanan publik, Pemkot Ambon berharap dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dalam mengimplementasikan model kerja hybrid yang mengutamakan kepuasan warga sekaligus meningkatkan kinerja aparatur negara.
