123Berita – 06 April 2026 | Jakarta, 5 April 2026 – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid menegaskan kembali bahwa penerapan kerja dari rumah (WFH) tidak boleh mengorbankan kualitas layanan publik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi internal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang membahas penyesuaian pola kerja pasca pandemi COVID-19.
Meutya menyoroti bahwa transformasi digital dan perubahan pola kerja merupakan langkah strategis bagi pemerintah, namun hasil kerja tetap harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kita tidak boleh membiarkan fleksibilitas kerja menjadi alasan untuk menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat,” ujar Menkominfo dalam sambutan pembukaan rapat.
- Kepemimpinan Adaptif: Pemimpin harus mampu menetapkan target yang jelas, memberikan arahan yang konsisten, serta memastikan tim memiliki akses ke teknologi dan sumber daya yang dibutuhkan.
- Monitoring Transparan: Penggunaan sistem pelaporan digital, dashboard kinerja, dan evaluasi berbasis data menjadi kunci untuk memantau progres pekerjaan secara real time.
- Budaya Hasil: Fokus pada output dan capaian, bukan sekadar jam kerja, sehingga karyawan dapat mengatur waktu kerja secara optimal tanpa mengorbankan kualitas layanan.
Meutya juga menekankan pentingnya pelatihan digital bagi aparatur negara. “Tidak cukup hanya menyediakan perangkat, tapi juga memastikan aparatur memahami cara mengoptimalkan alat-alat tersebut dalam melayani publik,” tambahnya. Ia menyebut bahwa kementerian telah merancang program pelatihan intensif yang mencakup penggunaan platform kolaborasi, keamanan siber, dan manajemen proyek daring.
Di samping itu, Menkominfo menyoroti beberapa tantangan yang masih harus diatasi. Salah satunya adalah kesenjangan infrastruktur jaringan internet di daerah terpencil, yang dapat memperlambat respons layanan publik. “Kami berkomitmen untuk mempercepat pembangunan jaringan fiber optic dan mengoptimalkan layanan 5G, khususnya di wilayah yang masih minim akses,” kata Meutya.
Untuk memastikan tidak terjadi penurunan kualitas layanan, Meutya menginstruksikan unit kerja terkait untuk melakukan audit kinerja secara periodik. Hasil audit akan menjadi dasar perbaikan prosedur operasional standar (SOP) dan penyesuaian target kerja. “Audit bukan sekadar formalitas, melainkan alat untuk mengidentifikasi hambatan dan menemukan solusi konkret,” tegasnya.
Pernyataan Meutya datang bersamaan dengan laporan internal yang menunjukkan bahwa sebagian besar layanan digital Kominfo tetap beroperasi dengan tingkat kepuasan publik di atas 85 persen. Namun, ada indikasi penurunan responsifitas pada layanan tertentu yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat, seperti layanan perizinan online dan pusat panggilan (call center).
Menanggapi temuan tersebut, Menkominfo mengumumkan beberapa langkah strategis, antara lain:
- Peningkatan kapasitas pusat panggilan dengan menambah staf berbasis remote yang dilengkapi dengan sistem monitoring kualitas suara.
- Integrasi sistem tiket layanan publik berbasis AI untuk mempercepat penanganan permintaan masyarakat.
- Kolaborasi dengan operator telekomunikasi untuk menyediakan kuota data khusus bagi aparatur negara yang bekerja dari rumah.
Meutya menutup rapat dengan mengingatkan bahwa layanan publik adalah mandat utama pemerintah, dan setiap inovasi kerja harus selalu kembali pada prinsip kepuasan masyarakat. “Kita tidak boleh terjebak dalam retorika fleksibilitas tanpa hasil. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan tersebut berdampak positif bagi warga negara,” pungkasnya.
Dengan arahan tegas tersebut, diharapkan seluruh unit kerja Kominfo dapat menyeimbangkan antara adaptasi teknologi modern dan tanggung jawab utama dalam memberikan layanan publik yang cepat, tepat, dan terpercaya.
