123Berita – 22 April 2026 | Harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa bulan terakhir, memicu perdebatan sengit di kalangan pembuat kebijakan tentang strategi penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Di tengah tekanan eksternal tersebut, Darmin Nasution, yang pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian pada masa pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, mengeluarkan peringatan tegas kepada pemerintah agar berhati-hati dalam menahan harga BBM.
Nasution, seorang ekonom senior yang pernah memimpin Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, kembali menegaskan peran penting kebijakan harga BBM dalam menjaga stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang terlalu lunak atau terlalu keras dapat menimbulkan dampak domino pada sektor-sektor lain, terutama pada sektor transportasi dan industri manufaktur yang sangat bergantung pada pasokan bahan bakar yang terjangkau.
Data terbaru menunjukkan bahwa harga minyak mentah Brent telah melampaui US$85 per barel, naik lebih dari 30% dibandingkan awal tahun. Kenaikan ini secara otomatis meningkatkan biaya produksi dan distribusi BBM di Indonesia. Historisnya, setiap kali harga minyak dunia naik tajam, pemerintah biasanya menyesuaikan harga eceran BBM melalui mekanisme penyesuaian harga BBM bersubsidi (PBH) dan BBM non-subsidi (Premium, Pertamax). Namun, kebijakan penyesuaian tersebut sering kali menimbulkan protes publik bila kenaikannya dianggap terlalu tinggi.
Nasution mengusulkan beberapa langkah strategis yang dapat dipertimbangkan pemerintah:
- Meninjau kembali struktur subsidi dengan mengarahkan bantuan langsung ke rumah tangga miskin melalui program cash transfer, sehingga beban subsidi BBM dapat ditekan.
- Meningkatkan efisiensi rantai pasok BBM dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meminimalisir kebocoran dan penyelewengan.
- Mengoptimalkan penggunaan cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, yang berpengaruh pada biaya impor minyak.
- Memperkuat kebijakan diversifikasi energi, termasuk pengembangan bahan bakar nabati dan energi terbarukan, sebagai upaya jangka panjang mengurangi ketergantungan pada minyak impor.
Jika pemerintah memilih untuk menahan harga BBM secara agresif tanpa menyesuaikan subsidi, risiko inflasi dapat melambung tajam. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok, terutama pangan, dapat memperburuk kondisi rumah tangga berpendapatan rendah. Sebaliknya, penyesuaian harga BBM yang terlalu cepat dapat menimbulkan kerusuhan sosial, sebagaimana terlihat pada beberapa aksi demonstrasi di beberapa kota besar Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya.
Pemerintah kini berada dalam posisi yang sulit, harus menyeimbangkan antara stabilitas harga BBM dan kesehatan fiskal negara. Beberapa pejabat kementerian keuangan telah menyatakan kesediaan untuk melakukan penyesuaian secara bertahap, sambil memperkuat program bantuan sosial bagi kelompok rentan. Di sisi lain, asosiasi industri transportasi menuntut kepastian kebijakan agar dapat merencanakan operasional dengan lebih baik.
Dengan mempertimbangkan pandangan veteran ekonomi seperti Darmin Nasution, diharapkan pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang bersifat komprehensif, transparan, dan berkelanjutan. Keputusan akhir akan sangat menentukan arah perekonomian Indonesia dalam menghadapi volatilitas pasar energi global, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat luas.
