123Berita – 04 April 2026 | Seorang ibu yang kehilangan bayinya karena dugaan kelalaian rumah duka di Hull, Inggris, menuntut agar mantan pemiliknya, yang dikenal sebagai “bos pemakaman,” bertanggung jawab secara penuh atas kerugian yang diderita keluarganya. Kasus ini memicu sorotan publik terhadap praktik operasional rumah duka yang selama ini dianggap suci namun kini terjerat kontroversi.
Kasus ini menambah deretan laporan kelam yang melibatkan Legacy Funerals selama beberapa bulan terakhir. Sejumlah media, termasuk Sky News dan The Guardian, mengungkapkan praktik “flat-pack” coffin (keranda yang dirakit secara mandiri), penggunaan bunga buatan DIY, serta penunggakan pembayaran kepada pemasok. Lebih mengkhawatirkan, penyelidikan polisi mengungkap keberadaan lebih dari tiga puluh jenazah yang belum teridentifikasi, sebagian besar beredar di area penyimpanan rumah duka tersebut.
Penegakan hukum kini telah mengambil langkah lebih jauh. Pada awal September, seorang pria berusia 38 tahun yang bekerja di Legacy Funerals mengaku bersalah atas tuduhan menghalangi pemakaman yang sah untuk 30 jenazah. Ia dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun, menandakan bahwa otoritas setempat tidak lagi menutup mata atas praktek ilegal yang merusak integritas industri pemakaman.
Selain itu, BBC melaporkan bahwa staf rumah duka menemukan “pemandangan yang tak dapat dimaafkan” saat memeriksa ruang-ruang penyimpanan setelah pihak berwenang menginterogasi pemiliknya. Foto-foto yang diambil mengungkapkan kondisi penyimpanan yang memprihatinkan, termasuk tumpukan peti mati yang tidak teratur, serta sisa-sisa bahan kimia yang tidak sesuai standar.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai regulasi industri pemakaman di Inggris. Selama bertahun-tahun, rumah duka kecil di kota-kota seperti Hull diatur oleh peraturan yang relatif longgar, mengandalkan kepercayaan masyarakat dan asosiasi profesional untuk menjamin kualitas layanan. Namun, munculnya skandal ini memaksa pemerintah daerah untuk meninjau kembali kebijakan pengawasan, termasuk persyaratan lisensi, inspeksi rutin, dan pelaporan transparan atas semua jenazah yang ditangani.
Para ahli kesehatan masyarakat menekankan pentingnya prosedur standar dalam penanganan jenazah, terutama bagi bayi dan anak-anak yang memerlukan penanganan khusus. “Setiap langkah dalam proses pemakaman memiliki implikasi medis dan emosional,” ujar Dr. Emily Carter, pakar bioetika di University of Leeds. “Kegagalan dalam memastikan kebersihan, identifikasi, dan dokumentasi dapat menambah trauma bagi keluarga yang sudah berduka.
Di sisi lain, organisasi konsumen menyoroti hak keluarga untuk mendapatkan kompensasi yang adil. Ibu bayi yang menjadi korban menuntut ganti rugi finansial dan permintaan maaf publik dari pihak Legacy Funerals. Ia menambahkan, “Kami tidak hanya kehilangan anak kami, tetapi juga kepercayaan pada institusi yang seharusnya membantu kami melewati masa sulit ini.”
Reaksi publik pun menggelora di media sosial, dengan banyak netizen menuntut transparansi dan tindakan tegas terhadap pelaku. Tagar #JusticeForBabies dan #HoldFuneralBossAccountable menjadi trending di platform seperti Twitter dan Facebook, menunjukkan kepedulian masyarakat internasional terhadap standar etika dalam layanan pemakaman.
Sejumlah legislator di Parlemen Inggris kini mengajukan usulan perubahan undang-undang yang akan memperketat persyaratan lisensi rumah duka, memperkenalkan audit tahunan, serta meningkatkan sanksi bagi pelanggar. Jika disetujui, perubahan ini dapat menjadi tonggak penting dalam melindungi hak keluarga dan menjaga martabat jenazah di seluruh wilayah Inggris.
Kasus Legacy Funerals menjadi contoh tragis bagaimana kurangnya pengawasan dapat berujung pada penderitaan berkelanjutan bagi keluarga yang berduka. Sementara proses hukum masih berjalan, harapan masyarakat adalah agar pelajaran ini dijadikan landasan reformasi kebijakan yang lebih kuat, demi menghindari kejadian serupa di masa depan.
