123Berita – 04 April 2026 | Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan posisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara dalam putusan terbaru yang dibacakan pada Senin (3 April 2026). Keputusan ini muncul setelah dua mahasiswa hukum mengajukan gugatan konstitusional yang menantang eksklusivitas BPK dalam menilai kerugian fiskal, namun permohonan mereka ditolak secara tegas oleh majelis hakim MK.
Penetapan eksklusif BPK didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan BPK sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sejak berdirinya, BPK telah melakukan audit atas ribuan proyek pemerintah, mengidentifikasi penyimpangan, serta menghitung kerugian yang timbul akibat praktik korupsi, pemborosan, atau tidak tertib administrasi. Oleh karena itu, otoritas BPK dalam hal ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dasar konstitusional yang kuat.
Kasus yang diajukan oleh dua mahasiswa, yakni Rina Sari (mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Dwi Prasetyo (mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), berargumen bahwa pembatasan hak menghitung kerugian negara pada BPK saja dapat menutup peluang akuntabilitas tambahan dari lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka menilai bahwa adanya pluralitas lembaga yang dapat menilai kerugian negara akan meningkatkan transparansi dan mempercepat proses pemulihan aset. Mahasiswa tersebut mengajukan petisi pada awal Februari 2026, menuntut agar MK menafsirkan kembali batasan konstitusional tersebut.
Majelis hakim MK, dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Justice Aswanto, menolak argumentasi mahasiswa dengan merujuk pada prinsip kejelasan fungsi lembaga negara. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa pemberian kewenangan ganda dapat menimbulkan tumpang tindih, duplikasi data, bahkan konflik kepentingan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Hakim menambahkan bahwa BPK telah dilengkapi dengan mekanisme audit yang independen, serta memiliki wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban melalui rekomendasi kepada lembaga terkait. Oleh karena itu, penetapan BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menghitung kerugian negara dinyatakan konstitusional dan tidak dapat diganggu gugat.
Reaksi dari kalangan akademisi dan organisasi anti‑korupsi beragam. Profesor Hukum Publik, Dr. Budi Santoso dari Universitas Padjadjaran, memuji keputusan MK karena menegaskan kepastian hukum dan mencegah fragmentasi tugas audit. Sementara itu, Lembaga Transparansi Indonesia (LTI) menyatakan kekhawatiran bahwa monopoli BPK dapat menurunkan tekanan publik pada lembaga lain untuk melakukan audit independen. LTI menekankan perlunya peningkatan kapasitas BPK serta mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat sipil guna memastikan hasil audit tidak hanya bersifat formal, tetapi juga efektif dalam pemulihan aset negara.
- Keputusan MK menegaskan eksklusivitas BPK dalam menghitung kerugian negara.
- Gugatan mahasiswa menolak pembatasan tersebut, namun ditolak karena potensi tumpang tindih fungsi lembaga.
- Penetapan ini didasarkan pada konstitusi dan Undang-Undang BPK yang memberikan mandat audit independen.
- Reaksi publik mencerminkan dukungan terhadap kepastian hukum sekaligus keprihatinan atas kurangnya kontrol eksternal.
Secara praktis, putusan ini memperkuat posisi BPK dalam proses audit dan pemulihan kerugian negara. Lembaga-lembaga lain tetap dapat berperan sebagai pelapor atau pemberi rekomendasi, namun perhitungan akhir kerugian harus melalui BPK. Ke depannya, BPK diharapkan meningkatkan transparansi publik dengan mempublikasikan laporan audit secara lengkap, serta memperkuat kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian. Bagi mahasiswa yang mengajukan gugatan, keputusan MK menjadi pelajaran bahwa perubahan struktural memerlukan landasan konstitusional yang lebih kuat daripada argumen kebijakan semata.
Kesimpulannya, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan kembali peran eksklusif BPK dalam menghitung kerugian negara, sekaligus menolak upaya pembatasan tersebut yang diajukan oleh dua mahasiswa hukum. Keputusan ini menambah kepastian hukum, meminimalisir risiko duplikasi audit, dan menegaskan pentingnya akuntabilitas yang terpusat. Namun, tantangan ke depan tetap ada dalam memastikan bahwa BPK dapat menjalankan mandatnya secara efektif, transparan, dan akuntabel, demi melindungi kepentingan fiskal negara serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
