123Berita – 10 April 2026 | Jakarta, 10 April 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan memanggil Salisa, seorang tokoh yang diduga menjadi perantara antara pejabat DJBC dan pengusaha rokok. Pemeriksaan kali ini difokuskan pada keterlibatan Salisa dalam mengungkap perusahaan mana saja yang diduga memberikan uang kepada pihak-pihak di DJBC untuk memengaruhi proses peredaran pita cukai rokok.
Kasus ini muncul setelah serangkaian temuan internal DJBC yang menunjukkan adanya praktik suap terkait penerbitan dan pengawasan pita cukai rokok. Pita cukai merupakan dokumen resmi yang menandakan kepatuhan pajak atas produk tembakau, dan penyalahgunaannya dapat menimbulkan kerugian fiskal signifikan bagi negara. KPK menilai bahwa keberadaan perantara seperti Salisa menambah kompleksitas jaringan korupsi yang melibatkan pejabat bea cukai dan pelaku industri tembakau.
Selama proses pemeriksaan, penyidik KPK menanyakan secara detail kepada Salisa mengenai identitas perusahaan-perusahaan yang memberikan dana kepada pejabat DJBC. Salisa diminta menjabarkan alur uang, termasuk jumlah, tanggal transaksi, serta mekanisme penyalurannya. Penyidik juga menelusuri apakah uang tersebut disalurkan secara tunai, melalui rekening bank, atau melalui jalur lain yang lebih tersembunyi.
Penggalian bukti oleh KPK juga mencakup analisis data keuangan, termasuk laporan bank, catatan transfer, dan dokumen internal DJBC. Tim penyidik berusaha menelusuri apakah ada pola transaksi yang mencurigakan, seperti transfer sejumlah besar uang ke rekening yang tidak terkait langsung dengan operasi bisnis resmi. Selain itu, penyidik meneliti apakah terdapat indikasi pencucian uang yang melibatkan perusahaan-perusahaan rokok sebagai front untuk menyalurkan dana ilegal.
Kasus ini menimbulkan keprihatinan luas di kalangan masyarakat dan kalangan industri. Di satu sisi, industri rokok merupakan salah satu kontributor pajak terbesar di Indonesia, namun di sisi lain, praktik korupsi dapat merusak integritas sistem perpajakan dan menurunkan kepercayaan publik. Pemerintah telah lama berupaya memperketat regulasi cukai rokok, termasuk penerapan sistem digitalisasi pita cukai untuk mengurangi peluang manipulasi. Namun, keberadaan jaringan perantara seperti Salisa menunjukkan bahwa tantangan masih tetap besar.
Reaksi dari kalangan politik dan lembaga pengawas juga muncul. Sekretaris Jenderal KPK, Hadi Susanto, menegaskan bahwa penyelidikan ini masih dalam tahap awal dan menolak spekulasi yang belum didukung bukti kuat. “Kami berkomitmen menuntaskan setiap indikasi korupsi, termasuk yang melibatkan sektor industri strategis seperti tembakau,” ujarnya dalam konferensi pers pada Senin pagi.
Di sisi lain, DJBC menyatakan kerjasama penuh dengan KPK. Kepala DJBC, Arifin Hidayat, menegaskan bahwa institusi mereka tidak mentolerir praktik korupsi dan siap memberikan segala data yang diperlukan. “Kami berkomitmen meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengeluaran pita cukai. Setiap penyimpangan akan ditindak tegas,” jelasnya.
Para pengamat menilai bahwa kasus ini dapat menjadi titik balik dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor cukai. “Jika KPK berhasil mengungkap jaringan suap ini, akan memberi sinyal kuat bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi, bahkan di industri yang memiliki pengaruh ekonomi besar,” kata Dr. Rina Widyawati, pakar kebijakan publik Universitas Indonesia.
Selama pemeriksaan, Salisa menolak semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia menyatakan bahwa semua transaksi yang dilakukan bersifat legal dan tidak ada bukti konkret yang mengaitkannya dengan suap. Namun, penyidik KPK tetap melanjutkan penyelidikan dengan memperluas lingkup pencarian bukti, termasuk wawancara dengan saksi potensial, audit keuangan perusahaan rokok, serta pemeriksaan dokumen internal DJBC.
Penting untuk dicatat bahwa kasus ini tidak hanya menyangkut satu individu, melainkan mencerminkan dinamika hubungan antara pemerintah, penegak hukum, dan sektor swasta. Penguatan regulasi, peningkatan pengawasan digital, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk mengurangi praktik korupsi yang merugikan negara.
Ke depan, KPK berjanji akan menyelesaikan penyelidikan dengan transparan dan mengumumkan hasilnya kepada publik. Sementara itu, masyarakat diharapkan terus mengawasi proses ini dan menuntut akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat. Upaya bersama antara lembaga penegak hukum, institusi pemerintah, serta publik akan menjadi fondasi penting untuk memastikan integritas sistem cukai rokok dan mencegah kerugian negara yang lebih besar di masa mendatang.
