123Berita – 09 April 2026 | Direktorat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) memberikan penilaian yang kontras terhadap dua raksasa teknologi global dalam hal kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Google mendapat teguran serius, sementara Meta memperoleh pujian karena program Pengembangan Pengguna (PP) Tunas yang dinilai selaras dengan regulasi nasional.
Kementerian menilai bahwa layanan Google, khususnya platform pencarian dan iklan, masih menunjukkan celah dalam penerapan persyaratan data pribadi dan transparansi iklan yang diatur oleh PP 17. Dalam rapat evaluasi yang dilaksanakan pada awal minggu ini, Komdigi menyoroti beberapa temuan utama, antara lain kurangnya mekanisme verifikasi identitas pengguna pada layanan iklan, serta ketidaksesuaian prosedur pelaporan konten ilegal yang dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan data.
Penegasan ini berujung pada dikeluarkannya surat peringatan resmi kepada Google, yang meminta perusahaan tersebut untuk segera memperbaiki proses kepatuhan dalam jangka waktu tiga bulan. Jika tidak ada perbaikan signifikan, Komdigi berhak mengajukan sanksi administratif yang dapat mencakup denda atau pembatasan operasional di wilayah Indonesia.
Berbeda dengan Google, Meta Platforms Inc. mendapat apresiasi khusus atas inisiatif PP Tunas, sebuah program yang dirancang untuk memberdayakan pengguna muda Indonesia melalui edukasi digital, keamanan online, serta pelatihan keterampilan teknologi. Program ini melibatkan kolaborasi antara Meta, Komdigi, serta lembaga pendidikan non‑formal untuk menyasar generasi digital native yang tengah menapaki masa transisi ke dunia kerja.
Komdigi menilai PP Tunas berhasil menyesuaikan diri dengan ketentuan PP 17, terutama dalam hal perlindungan data pribadi anak-anak dan remaja, serta penyediaan mekanisme pelaporan konten yang tidak sesuai. Pihak kementerian menekankan bahwa keberhasilan program tersebut menjadi contoh terbaik bagaimana perusahaan teknologi multinasional dapat beroperasi secara bertanggung jawab di Indonesia.
- Google: Diberi teguran karena kurangnya verifikasi identitas iklan, prosedur pelaporan konten yang belum optimal, dan potensi pelanggaran data pribadi.
- Meta: Dipuji karena PP Tunas yang selaras dengan PP 17, memberikan edukasi keamanan digital, dan memfasilitasi pelaporan konten secara transparan.
Penilaian ini juga menimbulkan diskusi luas di kalangan pakar regulasi digital. Beberapa ahli menilai bahwa tindakan Komdigi merupakan langkah progresif untuk menegakkan kedaulatan digital Indonesia, sementara yang lain memperingatkan pentingnya dialog konstruktif antara regulator dan perusahaan teknologi untuk menghindari konflik regulasi yang berlarut.
Dalam konteks persaingan global, perbedaan perlakuan terhadap Google dan Meta mencerminkan dinamika kebijakan yang semakin mengutamakan kepatuhan lokal. Google, yang menguasai pangsa pasar pencarian dan periklanan digital di Indonesia, kini harus menyesuaikan diri dengan regulasi yang menuntut transparansi lebih tinggi. Sementara Meta, melalui inisiatif sosialnya, berhasil menunjukkan komitmen terhadap regulasi serta tanggung jawab sosial perusahaan.
Pemerintah Indonesia melalui Komdigi menegaskan komitmennya untuk menegakkan PP 17 secara konsisten, tanpa pandang bulu. Kementerian menambahkan bahwa semua perusahaan teknologi yang beroperasi di tanah air wajib mematuhi standar perlindungan data, keamanan siber, dan tata kelola konten yang telah ditetapkan. Kegagalan untuk mematuhi dapat berujung pada tindakan hukum yang tegas.
Google diperkirakan akan menanggapi surat teguran tersebut dengan mengajukan rencana remediasi yang mencakup peningkatan sistem verifikasi identitas, pembaruan kebijakan privasi, serta penguatan kanal pelaporan konten. Jika rencana tersebut disetujui oleh Komdigi, maka perusahaan dapat menghindari sanksi lebih lanjut.
Di sisi lain, keberhasilan PP Tunas membuka peluang bagi Meta untuk memperluas program serupa di wilayah lain, sekaligus meningkatkan citra perusahaan sebagai mitra strategis pemerintah dalam upaya digitalisasi masyarakat.
Kesimpulannya, perbedaan penilaian Komdigi terhadap Google dan Meta mencerminkan penegakan regulasi yang lebih tegas serta penghargaan terhadap inisiatif yang selaras dengan kepentingan publik. Sementara Google harus memperbaiki kepatuhannya, Meta dapat menjadikan PP Tunas sebagai model bagi perusahaan teknologi lain dalam menavigasi regulasi Indonesia.
