123Berita – 10 April 2026 | Kejaksaan Tinggi Jakarta (Kejati) melancarkan operasi penyitaan massal pada Senin (10/04/2026) yang menargetkan sejumlah ruang kerja direktur jenderal (Dirjen) di gedung Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Tim penyidik menahan ratusan dokumen resmi, berkas kontrak, serta perangkat elektronik termasuk laptop, hard disk eksternal, dan smartphone yang diduga menyimpan bukti-bukti dugaan praktik korupsi di lingkungan kementerian. Penyelidikan ini merupakan langkah cepat setelah munculnya indikasi kuat adanya penyalahgunaan anggaran publik pada proyek-proyek infrastruktur yang berada di bawah pengawasan Dirjen tersebut.
Kasus ini bermula dari laporan whistleblower yang menyebutkan adanya manipulasi proses tender dan penggelapan dana pada proyek jalan tol dan jembatan strategis. Laporan tersebut kemudian memicu audit internal Kementerian PU serta pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan audit menyingkap adanya perbedaan signifikan antara nilai kontrak yang tercatat dan realisasi fisik pekerjaan, menimbulkan kecurigaan adanya kolusi antara pejabat kementerian dengan kontraktor swasta.
Dalam operasi penyitaan, tim Kejati yang dipimpin oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ir. Ahmad Fauzi bersama aparat kepolisian melakukan penggeledahan pada tiga ruangan utama Dirjen, yaitu ruang arsip, ruang kerja pribadi, dan ruang penyimpanan data elektronik. Seluruh barang yang disita didokumentasikan secara terperinci, termasuk nomor seri perangkat, tanggal pembuatan berkas, dan identitas pemilik sah. Berikut adalah ringkasan barang yang berhasil diamankan:
- 5 unit laptop merek Dell dan Lenovo, masing-masing dilengkapi hard drive berkapasitas 1 TB.
- 3 hard disk eksternal berkapasitas 2 TB, berisi backup data proyek tahun 2022-2024.
- 12 smartphone Android tipe premium, yang pernah digunakan untuk komunikasi internal.
- 250 lembar dokumen resmi, meliputi surat keputusan, notulen rapat, dan kontrak kerja sama dengan perusahaan konstruksi.
- 45 file PDF yang berisi laporan keuangan dan analisis biaya proyek.
Penggeledahan ini dianggap memiliki implikasi strategis bagi proses penyidikan karena dokumen dan data elektronik dapat mengungkap alur alokasi dana, mekanisme persetujuan, serta jejak komunikasi antara pejabat kementerian dengan pihak ketiga. Ahli forensik digital yang ditugaskan oleh Kejati akan melakukan analisis mendalam pada perangkat yang disita, mengidentifikasi email, pesan singkat, serta jejak log sistem yang dapat membuktikan adanya perintah atau instruksi korupsi.
Menanggapi aksi penyitaan, juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan kesiapan penuh untuk bekerja sama dengan penegak hukum. “Kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk menyediakan semua dokumen yang diperlukan demi transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya dalam konferensi pers. Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam mengusut kasus yang melibatkan penggunaan dana publik dalam skala besar.
Operasi ini menegaskan tekad pemerintah Indonesia dalam memberantas praktik korupsi, terutama pada sektor infrastruktur yang menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Dengan menahan dokumen strategis dan perangkat elektronik, Kejari Jakarta berharap dapat mempercepat proses hukum, menuntut pertanggungjawaban pejabat yang terlibat, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Penyelidikan selanjutnya akan dilanjutkan dengan analisis data yang disita, serta pengajuan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.
