123Berita – 03 April 2026 | Kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang berada di Terminal Kampung Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, kini menjadi sorotan publik setelah sejumlah warga melaporkan kerusakan serius pada struktur jembatan tersebut. Lantai jembatan yang mengamplas, atap yang hampir seluruhnya lepas, serta rel kereta yang berkarat menimbulkan rasa tidak aman bagi para pengguna, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Warga sekitar mengeluhkan bahwa sejak beberapa bulan terakhir, JPO yang seharusnya memudahkan penyeberangan pejalan kaki antara terminal dan area pemukiman, justru berubah menjadi “zona horor“. Salah satu warga, Budi Santoso (45), menyatakan, “Setiap kali saya melewati JPO ini, saya merasa seperti berada di atas jurang. Lantainya goyah, dan atapnya hampir terlepas. Tidak ada rasa aman sama sekali.”
Berikut beberapa keluhan utama yang disampaikan warga:
- Lantai jembatan mengamplas dan berderak, menyebabkan getaran yang kuat ketika dilalui.
- Atap jembatan sebagian besar sudah lepas, meninggalkan celah yang memudahkan masuknya hujan lebat.
- Pegangan rel penyangga berkarat, menimbulkan risiko kegagalan struktural.
- Pencahayaan jalan pada malam hari tidak memadai, menambah rasa tidak aman.
- Tanda peringatan bahaya tidak terpasang secara jelas.
Keluhan tersebut kemudian disampaikan ke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melalui kanal layanan pengaduan masyarakat. Pada tanggal 20 Maret 2024, Dinas Perhubungan mengirimkan tim inspeksi lapangan. Hasil inspeksi menyatakan bahwa JPO tersebut masuk dalam kategori “rusak berat” dan memerlukan perbaikan menyeluruh atau bahkan rekonstruksi total.
Pejabat Dinas Perhubungan, Dra. Siti Maulani, dalam pernyataan resmi menjelaskan, “Kami telah menerima banyak laporan terkait kondisi JPO Kampung Rambutan. Tim teknis kami telah melakukan survei dan menemukan bahwa kerusakan pada struktur atap serta lantai sudah mencapai titik kritis. Prioritas kami adalah menjamin keselamatan pengguna, sehingga kami akan mengajukan rencana perbaikan dalam waktu terdekat.”
Namun, proses perbaikan tidak serta merta dapat dilaksanakan. Beberapa faktor menghambat, antara lain:
- Anggaran: Pemerintah daerah harus mengalokasikan dana khusus untuk renovasi JPO, yang bersaing dengan proyek infrastruktur lainnya.
- Perizinan: Rekonstruksi membutuhkan persetujuan dari beberapa lembaga, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Cipta Karya.
- Gangguan operasional: Selama proses perbaikan, akses pejalan kaki harus dialihkan, yang berpotensi menambah beban lalu lintas di sekitar terminal.
Sementara itu, masyarakat setempat menyerukan tindakan cepat. Kelompok warga membentuk forum diskusi daring untuk memantau perkembangan perbaikan dan menggalang dukungan. Salah satu inisiatif mereka adalah mengajukan petisi daring yang telah mengumpulkan lebih dari 3.500 tanda tangan, menuntut pemerintah daerah menindaklanjuti masalah ini dalam waktu satu bulan.
Di sisi lain, pihak keamanan lalu lintas (Polantas) telah menempatkan petugas di area JPO untuk mengawasi kondisi dan mencegah kecelakaan. Mereka juga menegur para pengendara kendaraan bermotor yang mencoba melintasi jembatan dengan kecepatan tinggi, karena hal tersebut dapat memperparah kerusakan.
Analisis teknis menunjukkan bahwa jika tidak segera diperbaiki, risiko terjadinya kecelakaan serius sangat tinggi. Pada bulan Januari 2024, terjadi insiden hampir jatuhnya seorang ibu hamil di JPO tersebut karena lantainya melorot ketika ia sedang melangkah. Insiden tersebut tidak berujung fatal, namun menambah urgensi perbaikan.
Berbagai pihak berharap bahwa perbaikan JPO Kampung Rambutan dapat menjadi contoh keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Sebagai langkah awal, Dinas Perhubungan berencana mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) serta mengundang perwakilan warga untuk menyusun rencana kerja yang realistis.
Kesimpulannya, JPO Kampung Rambutan yang semula dirancang sebagai sarana penyeberangan aman kini berubah menjadi zona berbahaya akibat kurangnya perawatan dan beban struktural yang berlebihan. Tindakan perbaikan yang cepat dan terkoordinasi sangat diperlukan untuk mengembalikan rasa aman bagi pejalan kaki serta mencegah potensi kecelakaan di masa mendatang. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya yang cukup, menyelesaikan perizinan, dan melibatkan komunitas lokal dalam proses perbaikan demi menciptakan infrastruktur publik yang berkelanjutan dan dapat diandalkan.
