123Berita – 09 April 2026 | Jakarta, 9 April 2026 – Gubernur Jawa Tengah sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, memberikan respons positif terhadap usulan yang dilontarkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Deddy Sitorus. Usulan tersebut menekankan pentingnya anggota DPR menempatkan kantor kerja mereka di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dibangun sebagai pusat pemerintahan baru negara ini.
Dalam pernyataannya, Gibran menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif tersebut. Ia menegaskan bahwa kehadiran pejabat legislatif di IKN tidak hanya akan memperkuat sinergi antar‑lembaga, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam mewujudkan kota baru yang modern, efisien, dan ramah lingkungan. Gibran menambahkan bahwa IKN dirancang untuk menjadi pusat administrasi yang terintegrasi, sehingga kehadiran semua elemen pemerintahan – eksekutif, yudikatif, maupun legislatif – menjadi hal yang sangat strategis.
Gibran juga mengajak seluruh elemen eksekutif, yudikatif, dan legislatif untuk secara kolektif menyiapkan kantor cabang atau perwakilan mereka di IKN. Menurutnya, konsentrasi lembaga‑lembaga negara di satu lokasi akan mempercepat proses pengambilan keputusan, mengurangi birokrasi yang berbelit, serta meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Ia menekankan bahwa IKN bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebuah ekosistem pemerintahan yang menuntut kolaborasi lintas sektor.
Sementara itu, Deddy Sitorus, yang merupakan salah satu anggota DPR yang mengusulkan inisiatif tersebut, menyatakan harapannya agar kehadiran anggota DPR di IKN dapat menjadi contoh bagi institusi lain. Ia menilai bahwa kehadiran legislatif di kota baru akan memperkuat kontrol dan keseimbangan kekuasaan, sekaligus memberikan akses yang lebih mudah bagi konstituen dalam mengawasi kinerja pemerintah pusat.
Berbagai kalangan politik menanggapi inisiatif ini dengan beragam sudut pandang. Beberapa pihak melihat langkah Gibran sebagai upaya mempercepat relokasi institusi negara, sementara pihak lain mengingatkan pentingnya penataan logistik, transportasi, dan fasilitas pendukung bagi para pegawai negeri yang akan dipindahkan. Namun secara umum, mayoritas menilai bahwa usulan tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang terintegrasi.
Berikut beberapa poin utama yang diangkat dalam diskusi terkait kehadiran DPR di IKN:
- Penguatan koordinasi antar‑lembaga melalui kedekatan geografis.
- Penghematan biaya operasional jangka panjang dengan mengurangi kebutuhan perjalanan antar kota.
- Peningkatan akses publik terhadap proses legislasi dan pengawasan.
- Pengembangan infrastruktur pendukung seperti ruang kerja, transportasi publik, dan fasilitas kebugaran bagi aparatur negara.
Selain manfaat administratif, kehadiran anggota DPR di IKN juga diharapkan dapat mempercepat proses legislasi terkait pembangunan kota baru. Dengan berada di satu lokasi, para legislator dapat lebih mudah melakukan rapat-rapat koordinasi dengan kementerian terkait, mengadakan hearing, serta menyusun regulasi yang mendukung percepatan proyek infrastruktur, perumahan, dan layanan publik.
Pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah kebijakan insentif bagi aparatur negara yang bersedia relokasi ke IKN, termasuk paket tunjangan perumahan, fasilitas pendidikan bagi anak-anak, serta dukungan kesehatan. Gibran menegaskan komitmen untuk memastikan bahwa proses relokasi berjalan secara adil dan transparan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam perencanaan.
Secara keseluruhan, respons positif Gibran terhadap usulan Deddy Sitorus mencerminkan tekad bersama untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara bukan hanya simbol perubahan, tetapi juga ruang kerja yang efektif bagi seluruh institusi negara. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat integrasi antar‑lembaga, mempercepat pengambilan keputusan, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan publik bagi seluruh rakyat Indonesia.
