123Berita – 09 April 2026 | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mengeluarkan seruan keras kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menyiapkan langkah-langkah jangka panjang dalam mengatasi krisis kekeringan yang kini menjadi musibah tahunan di wilayah tersebut. Tekanan itu muncul setelah serangkaian laporan menunjukkan penurunan debit sungai, menurunnya cadangan air tanah, serta meningkatnya kelangkaan pasokan air bersih di sejumlah kota dan kabupaten.
Dalam rapat pleno yang digelar pada hari Senin, para anggota DPRD menyoroti dampak luas kekeringan terhadap kehidupan masyarakat, pertanian, serta ketahanan pangan. Mereka menekankan bahwa kondisi ini bukan sekadar masalah musiman, melainkan gejala yang harus dihadapi dengan kebijakan struktural dan investasi berkelanjutan.
“Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan upaya darurat seperti penyaluran air tanker atau bantuan sementara,” ujar Ketua Fraksi Golkar di DPRD Jatim, Hadi Susanto. “Jika tidak ada strategi permanen, warga akan terus menderita, lahan pertanian akan kehilangan produktivitasnya, dan harga pangan akan terus naik, merugikan ekonomi daerah secara keseluruhan.”
Berbagai data yang dipaparkan dalam rapat mengindikasikan penurunan curah hujan rata‑rata selama lima tahun terakhir, terutama di wilayah timur laut Jawa Timur. Penurunan ini berimbas pada penurunan debit sungai Brantas, Solo, dan Bengawan Solo, yang merupakan sumber utama penyediaan air bagi jutaan orang. Selain itu, tingkat penurunan muka air tanah di beberapa daerah pertanian mencapai lebih dari 30 centimeter dalam satu tahun.
Anggota DPRD juga menyoroti ketergantungan daerah pada sistem irigasi tradisional yang sudah tidak memadai. “Sistem irigasi kanal yang ada sejak era kolonial tidak mampu menjawab kebutuhan modern,” tambah Rini Wulandari, anggota DPRD dari Fraksi PDIP. “Kita perlu mengintegrasikan teknologi modern, seperti pompa tenaga surya, sistem pengelolaan air hujan, dan pemanfaatan kembali limbah cair untuk irigasi.
Berikut beberapa usulan solusi permanen yang diusulkan oleh DPRD:
- Pembangunan reservoir tambahan di daerah pegunungan untuk menampung curah hujan tinggi pada musim penghujan.
- Pengembangan jaringan pipa distribusi air bersih yang menjangkau daerah‑daerah terpencil, mengurangi ketergantungan pada sumur dangkal.
- Implementasi program konservasi tanah dan air, termasuk penanaman kembali hutan hujan mikro di daerah aliran sungai (DAS) kritis.
- Penggunaan teknologi sensor dan data real‑time untuk memantau tingkat ketersediaan air, sehingga keputusan kebijakan dapat diambil secara proaktif.
- Insentif bagi petani yang beralih ke tanaman tahan kekeringan serta praktik pertanian presisi untuk mengurangi konsumsi air.
Para anggota DPRD menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor, melibatkan kementerian terkait, lembaga penelitian, serta pihak swasta. Mereka berharap Pemprov Jatim dapat menyusun roadmap terperinci dalam waktu tiga bulan ke depan, dengan target implementasi fase pertama dalam satu tahun.
Menanggapi seruan tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan komitmen pemerintah provinsi untuk mengakselerasi program mitigasi kekeringan. Dalam pernyataannya, Gubernur menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus dalam APBD 2026 untuk proyek infrastruktur air, termasuk pembangunan waduk baru dan revitalisasi sistem irigasi lama.
“Kami menyadari urgensi situasi ini dan akan bekerja sama dengan DPRD, Bappeda, serta pihak akademis untuk merumuskan kebijakan yang berbasis data,” ujar Gubernur. “Selain itu, kami juga akan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan, agar solusi yang diambil benar‑benar mencerminkan kebutuhan lapangan.
Pengamat lingkungan, Dr. Ahmad Fauzi, menilai bahwa langkah-langkah tersebut harus diiringi dengan kebijakan pengelolaan DAS yang lebih ketat. “Pembangunan industri dan urbanisasi yang tidak terkontrol di daerah DAS memperparah erosi dan menurunkan kemampuan penyerapan air tanah,” jelasnya. “Kebijakan zonasi dan penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci utama.
Selain aspek teknis, DPRD juga menekankan pentingnya edukasi publik tentang konservasi air. Kampanye penyuluhan di sekolah, pelatihan bagi petani, serta program insentif bagi rumah tangga yang mengurangi pemakaian air menjadi bagian integral dari rencana aksi.
Jika tidak ada tindakan cepat, para legislator memperingatkan bahwa konsekuensi sosial‑ekonomi akan semakin parah. Kekeringan berkelanjutan dapat memicu migrasi penduduk ke kota‑kota besar, menambah tekanan pada infrastruktur perkotaan, serta meningkatkan potensi konflik sumber daya air antar wilayah.
Kesimpulannya, tekanan DPRD Jatim kepada Pemprov Jatim mencerminkan kebutuhan mendesak akan strategi air yang holistik dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan investasi infrastruktur, teknologi modern, pengelolaan DAS yang ketat, serta partisipasi masyarakat, Jawa Timur diharapkan dapat mengurangi kerentanan terhadap kekeringan, menjamin pasokan air bersih, dan memperkuat ketahanan pangan di masa depan.
