123Berita – 09 April 2026 | Dogiyai, kabupaten di provinsi Papua Tengah, kembali berada di sorotan publik setelah munculnya keputusan drastis yang mengakhiri masa jabatan Komandan Polisi (Kompol) Y Mince Mayor sebagai Kapolres. Keputusan pencopotan tersebut dituangkan dalam Surat Perintah Kapolda Papua Tengah Nomor Sprin/295/IV/KEP./2026, menandai akhir rotasi kepolisian yang dipicu oleh situasi tegang yang melanda wilayah itu selama beberapa minggu terakhir.
Ketegangan di Dogiyah bermula dari perselisihan antara aparat kepolisian dengan sebagian elemen masyarakat setempat. Berbagai laporan mengindikasikan adanya protes yang meluas, demonstrasi di depan kantor polisi, serta pertikaian kecil yang mengakibatkan kerusuhan. Meskipun pihak berwenang berupaya menenangkan keadaan melalui dialog, dinamika sosial‑ekonomi yang kompleks di daerah tersebut memperparah situasi.
Kompol Y Mince Mayor, yang menjabat sejak awal tahun 2025, menjadi sorotan utama karena kebijakannya yang dianggap sebagian pihak terlalu keras, sementara yang lain menilai kurang tegas dalam menanggapi aksi-aksi kekerasan. Pada akhir Maret 2026, ketegangan mencapai puncaknya ketika sekelompok warga menggelar aksi unjuk rasa di alun‑alun utama Dogiyai, menuntut transparansi dalam penanganan kasus-kasus kriminal dan pemukiman kembali warga yang terdampak konflik lahan.
Reaksi aparat kepolisian beragam. Sejumlah petugas menguatkan pos keamanan, sementara yang lain berusaha meredakan ketegangan melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat. Namun, upaya tersebut tidak cukup untuk menurunkan suhu konflik, sehingga pimpinan kepolisian provinsi memutuskan untuk mengambil langkah tegas.
Surat Perintah Kapolda Papua Tengah yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2026 menegaskan bahwa Kompol Y Mince Mayor akan direlokasi dari jabatan Kapolres Dogiyai. Rotasi ini tidak hanya mencakup perubahan posisi, melainkan juga penempatan kembali ke satuan lain yang belum diumumkan secara resmi. Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa perubahan kepemimpinan dapat menjadi katalisator bagi pemulihan situasi keamanan dan kepercayaan publik.
Berbagai pihak memberikan reaksi beragam terhadap keputusan tersebut. Pemerintah Kabupaten Dogiyai menyambut baik langkah ini, menyatakan harapan bahwa kepemimpinan baru akan membawa pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap aspirasi masyarakat. Sementara itu, beberapa kelompok warga mengkritik proses yang dianggap tidak transparan, menuntut penjelasan lebih lanjut mengenai alasan pencopotan dan siapa yang akan menggantikan Kompol Y Mince Mayor.
Pengamat keamanan menilai bahwa rotasi kepolisian di daerah dengan dinamika sosial yang rumit merupakan strategi yang lazim dalam upaya meredam ketegangan. “Penggantian pimpinan dapat memberikan sinyal bahwa pemerintah serius menanggapi permasalahan di lapangan dan bersedia melakukan penyesuaian strategi,” ujar Dr. Andi Prasetyo, pakar keamanan dalam sebuah wawancara.
Selain faktor keamanan, aspek politik juga turut memengaruhi keputusan ini. Dogiyai berada dalam fase persiapan menjelang pemilihan kepala daerah, dan stabilitas keamanan menjadi prioritas utama bagi semua pemangku kepentingan. Dengan mengakhiri masa jabatan Kompol Y Mince Mayor, diharapkan proses politik dapat berjalan tanpa gangguan signifikan.
Selama masa jabatannya, Kompol Y Mince Mayor mencatat sejumlah prestasi, antara lain peningkatan angka penyelesaian kasus kejahatan ringan sebesar 12 persen dan penurunan indeks kriminalitas di wilayah perkotaan. Namun, kritik utama yang diarahkan kepadanya berkisar pada penanganan kasus konflik agraria yang melibatkan perusahaan tambang dan warga adat, yang dianggap tidak memadai.
Ke depan, fokus utama pemerintah daerah Dogiyai adalah memperkuat dialog antara aparat keamanan, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat sipil. Rencana kerja bersama mencakup pembentukan forum koordinasi mingguan, pelatihan sensitivitas budaya bagi anggota kepolisian, serta program rehabilitasi ekonomi bagi warga yang terdampak konflik.
Penggantian Kapolres diharapkan tidak hanya menjadi perubahan nama, melainkan transformasi pendekatan penegakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Pemerintah provinsi Papua Tengah menyatakan komitmen untuk mengawasi proses transisi ini secara ketat, memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang dapat menimbulkan celah keamanan.
Situasi di Dogiyai pada akhirnya menunjukkan betapa pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam mengelola konflik. Pencopotan Kompol Y Mince Mayor menjadi contoh nyata bagaimana dinamika lokal dapat memaksa institusi negara untuk beradaptasi, demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
Dengan langkah ini, diharapkan Dogiyai dapat kembali ke jalur pembangunan yang lebih damai, di mana kepolisian berperan sebagai mitra strategis, bukan sebagai sumber ketegangan. Masyarakat pun dapat menatap masa depan dengan harapan baru, menunggu kepemimpinan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka.
