123Berita – 08 April 2026 | Direktur Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan bahwa hingga akhir Maret 2026, sekitar 7 persen Zona Musim (ZOM) di seluruh kepulauan telah memasuki fase awal kemarau. Penilaian ini didasarkan pada data observasi suhu, curah hujan, serta indeks kelembapan tanah yang terus dipantau secara intensif sejak awal tahun.
Berikut adalah daftar wilayah yang telah teridentifikasi sebagai zona rawan kemarau berkepanjangan berdasarkan laporan BMKG terbaru:
- Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Kabupaten Sumbawa dan Lombok Utara
- Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), meliputi Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan
- Provinsi Jawa Barat, terutama wilayah Ciamis, Garut, dan Sukabumi
- Provinsi Jawa Tengah, mencakup Kabupaten Banyumas dan Cilacap
- Provinsi Kalimantan Selatan, daerah Banjar dan Tanah Bumbu
- Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Bone dan Pinrang
- Provinsi Lampung, wilayah Lampung Selatan dan Lampung Tengah
Wilayah-wilayah tersebut menunjukkan penurunan curah hujan harian rata-rata sebesar 15-25 persen dibandingkan periode normal Musim Kemarau (Desember-Februari). Selain itu, suhu maksimum harian mencatat kenaikan 1,5-2,3 derajat Celsius, yang berpotensi meningkatkan evaporasi dan mempercepat kekeringan tanah.
Akibat penurunan curah hujan, petani di daerah-daerah tersebut melaporkan penurunan hasil panen padi, jagung, dan kedelai. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip BMKG, produksi padi di Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan 12 persen pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Situasi serupa juga terdeteksi di Jawa Barat dan Jawa Tengah, di mana petani mengandalkan irigasi tambakau yang kini menghadapi penurunan debit air.
BMKG menekankan pentingnya penggunaan teknologi pertanian berbasis iklim, seperti varietas padi tahan kering, sistem irigasi tetes, serta pemantauan kelembapan tanah secara real‑time. Pemerintah Kementerian Pertanian telah merencanakan bantuan subsidi pupuk dan bibit tahan kekeringan untuk mengurangi tekanan pada petani yang terdampak.
Dari sisi kesehatan, peningkatan suhu dan penurunan kelembapan dapat memperburuk kondisi pernapasan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Laporan Kementerian Kesehatan mengindikasikan peningkatan kasus penyakit pernapasan atas (PPOK) dan diare di wilayah yang mengalami kemarau ekstrem.
BMKG juga menyoroti bahwa fenomena kemarau yang lebih lama dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Daerah Nusa Tenggara, khususnya Lombok Utara, telah mencatat peningkatan titik panas pada citra satelit selama tiga bulan terakhir. Upaya pencegahan kebakaran, termasuk patroli darat dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pembakaran terbuka, menjadi prioritas utama.
Untuk membantu masyarakat mengantisipasi perubahan cuaca, BMKG akan meningkatkan frekuensi penyebaran prakiraan cuaca harian melalui aplikasi mobile resmi serta media sosial. Selain itu, portal daring BMKG akan menyediakan data historis dan proyeksi jangka panjang yang dapat diakses oleh peneliti, perencana kebijakan, dan warga umum.
Secara keseluruhan, laporan ini menegaskan bahwa kemarau di Indonesia tidak lagi bersifat singkat dan terlokalisasi, melainkan berkembang menjadi fenomena yang meluas dan berkelanjutan. Koordinasi lintas sektor antara BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ini. Langkah-langkah mitigasi yang tepat, seperti pengelolaan sumber daya air yang efisien, diversifikasi tanaman, dan edukasi masyarakat tentang adaptasi iklim, diharapkan dapat meminimalisir dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan.
Dengan pemantauan yang terus menerus serta kebijakan yang responsif, diharapkan Indonesia dapat memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim dan menjaga kesejahteraan rakyat di tengah tekanan kemarau yang semakin panjang.
