123Berita – 08 April 2026 | Sejak pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) pada 28 Maret 2026, sorotan internasional pun mengalir ke negara-negara lain yang mengimplementasikan kebijakan serupa. Australia, sebagai salah satu negara maju di kawasan Asia‑Pasifik, menjadi objek penilaian kritis terkait langkahnya dalam membatasi delapan platform media sosial yang dinilai berpotensi membahayakan anak dan remaja. Artikel ini menelaah secara mendalam kebijakan Australia, mengaitkannya dengan kebijakan Indonesia, serta menilai efektivitasnya dalam melindungi generasi digital.
Australia telah mengumumkan serangkaian regulasi yang menargetkan platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, dan empat aplikasi lainnya. Pemerintah berargumen bahwa pembatasan ini diperlukan untuk mengurangi paparan konten eksploitasi, cyber‑bullying, serta penyebaran berita palsu yang dapat merusak mental dan emosional anak. Kebijakan tersebut meliputi pembatasan akses bagi pengguna di bawah usia 13 tahun, penegakan verifikasi identitas, serta kewajiban bagi penyedia layanan untuk memfilter konten yang tidak sesuai.
Langkah Australia ini mendapat sambutan beragam. Di satu sisi, lembaga perlindungan anak mengapresiasi upaya pemerintah yang berani menempatkan kesejahteraan anak di atas kepentingan komersial. Di sisi lain, pihak industri teknologi menilai regulasi tersebut dapat mengekang inovasi dan menimbulkan beban administratif yang berat. Kritik utama mengarah pada kurangnya transparansi dalam proses penetapan platform mana yang masuk daftar larangan, serta potensi pelanggaran kebebasan berekspresi.
Berbeda dengan Australia, Indonesia mengambil pendekatan yang lebih terstruktur lewat PP TUNAS. Regulasi tersebut tidak hanya mencakup pembatasan usia, tetapi juga menekankan tata kelola data, audit keamanan, serta kolaborasi lintas sektoral antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Perlindungan Anak, serta penyedia layanan internet. Kelebihan pendekatan Indonesia terletak pada penetapan mekanisme evaluasi berkala, sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan dinamika teknologi yang cepat berubah.
Namun, menilai rapor Australia tidak dapat lepas dari konteks kebijakan yang sudah berjalan. Sejak 2022, pemerintah Australia menerapkan “Online Safety Bill” yang memberikan wewenang kepada Australian eSafety Commissioner untuk memblokir konten berbahaya dalam waktu 24 jam. Pada tahun 2024, peraturan tersebut diperluas dengan menambahkan daftar hitam platform yang dianggap tidak mematuhi standar keamanan anak. Implementasi ini menghasilkan penurunan signifikan dalam kasus grooming dan penyebaran materi eksploitasi anak, menurut data eSafety Commissioner yang mencatat penurunan 27% dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, tantangan masih tetap ada. Salah satu isu utama adalah cara platform mengelola data pengguna anak. Banyak aplikasi masih menggunakan model bisnis berbasis iklan yang mengandalkan data pribadi, sehingga risiko pelanggaran privasi tetap tinggi. Selain itu, adanya penggunaan VPN dan jaringan privat membuat kontrol pemerintah menjadi kurang efektif, terutama bagi remaja yang cerdas dalam menghindari pembatasan.
Untuk menilai efektivitas kebijakan, beberapa indikator dapat dijadikan acuan:
- Penurunan kasus eksploitasi online: Statistik resmi menunjukkan penurunan 27% sejak kebijakan diterapkan, namun angka masih berada pada level yang memerlukan perhatian.
- Kepatuhan platform: Dari delapan platform yang masuk daftar, hanya lima yang secara aktif mengadopsi verifikasi umur dan filter konten; tiga sisanya menolak atau mengajukan banding.
- Reaksi publik: Survei independen pada akhir 2025 mengungkapkan 62% orang tua mendukung kebijakan, sementara 28% mengkhawatirkan dampak terhadap kebebasan berekspresi.
- Efektivitas penegakan hukum: Penegakan melalui perintah pengadilan digital berhasil memblokir akses pada 94% kasus yang dilaporkan, namun proses verifikasi identitas masih memakan waktu rata-rata tiga hari kerja.
Jika dibandingkan dengan Indonesia, Australia menunjukkan progres yang lebih cepat dalam menurunkan angka kasus, namun kurangnya mekanisme evaluasi berkelanjutan menjadi titik lemah. Indonesia, dengan PP TUNAS, menekankan evaluasi tahunan dan melibatkan pihak akademisi serta LSM dalam proses revisi kebijakan, sehingga kebijakan lebih adaptif terhadap perubahan teknologi.
Selanjutnya, penting bagi Australia untuk memperkuat dialog dengan penyedia platform, memperjelas kriteria penetapan larangan, serta meningkatkan literasi digital di kalangan orang tua dan anak. Program edukasi yang mengajarkan penggunaan media sosial secara aman dapat menjadi pelengkap yang efektif bagi kebijakan teknis.
Secara keseluruhan, kebijakan pelarangan media sosial di Australia menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi anak dari bahaya digital, namun masih memerlukan penyempurnaan dalam hal transparansi, kolaborasi lintas sektoral, dan penyesuaian regulasi yang responsif. Belajar dari model Indonesia yang menekankan tata kelola terintegrasi dan evaluasi berkelanjutan, Australia dapat memperkuat rapornya dan memberikan contoh bagi negara‑negara lain di kawasan.
Dengan meningkatnya peran teknologi dalam kehidupan sehari‑hari, kebijakan perlindungan anak di dunia maya menjadi agenda yang tak dapat diabaikan. Keberhasilan Australia maupun Indonesia akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat luas. Hanya dengan pendekatan holistik, generasi digital dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, produktif, dan penuh peluang.
