123Berita – 09 April 2026 | Sejumlah 19 pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum Partai Berkarya (PB) Daerah XIV Purboyo resmi mengundurkan diri dari proses persidangan yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Solo. Keputusan kolektif ini mengejutkan publik dan menimbulkan pertanyaan besar tentang latar belakang serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul.
Tim kuasa hukum tersebut sebelumnya ditunjuk untuk membela sejumlah terdakwa dalam sebuah perkara yang melibatkan dugaan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan jabatan oleh oknum pejabat daerah. Persidangan yang digelar di ruang sidang PN Solo sejak awal bulan ini telah menarik perhatian media lokal dan nasional karena melibatkan tokoh politik tingkat provinsi.
Pihak PB XIV Purboyo sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan alasan di balik penarikan dukungan terhadap tim hukum tersebut. Namun, beberapa sumber dalam lingkaran partai menilai bahwa keputusan ini mungkin berkaitan dengan dinamika internal partai, termasuk persaingan antar faksi dan upaya mengendalikan citra publik menjelang pemilihan serentak yang dijadwalkan akhir tahun ini.
Reaksi dari kalangan hukum dan pengamat politik pun beragam. Sebagian mengkritik langkah mundur tersebut sebagai tindakan yang dapat melemahkan hak pembelaan terdakwa, sementara yang lain menyoroti bahwa penarikan diri pengacara berhak dilakukan bila mereka merasa tidak dapat menjamin kualitas pembelaan. Seorang ahli hukum publik menambahkan, “Jika pengacara mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas, hakim berwenang menugaskan pengacara pengganti atau meminta pihak terdakwa mencari kuasa hukum baru, sehingga proses tidak harus terhenti.”
Dalam konteks hukum, PN Solo memiliki wewenang untuk menunda atau melanjutkan persidangan sampai kuasa hukum baru ditunjuk. Hingga kini, majelis hakim belum mengumumkan jadwal baru, namun diperkirakan akan ada penyesuaian waktu untuk memberi kesempatan kepada terdakwa mencari representasi yang baru.
Kasus ini tidak lepas dari spekulasi politik. Beberapa analis menilai bahwa mundurnya pengacara dapat menjadi strategi partai untuk mengurangi eksposur negatif yang muncul selama persidangan. Di sisi lain, lawan politik partai tersebut menuduh PB XIV Purboyo mencoba menghalangi jalannya proses hukum dengan cara mengosongkan tim pembela.
Apapun motivasinya, keputusan 19 pengacara tersebut menambah lapisan kompleksitas dalam dinamika kasus yang sudah sensitif. Pemerintah daerah dan lembaga peradilan diharapkan dapat menjamin proses peradilan tetap berjalan adil, transparan, dan tidak terpengaruh oleh intervensi politik.
Ke depan, perhatian publik akan beralih pada siapa yang akan menggantikan tim kuasa hukum yang mundur serta bagaimana strategi pembelaan akan disusun kembali. Hal ini menjadi indikator penting bagi kredibilitas sistem peradilan di Jawa Tengah, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan tokoh politik.
Secara keseluruhan, penarikan diri 19 pengacara PB XIV Purboyo menandai babak baru dalam persidangan yang menegangkan di PN Solo. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para terdakwa, tetapi juga oleh partai, lembaga peradilan, dan masyarakat yang menuntut keadilan tanpa bias. Pengembangan langkah selanjutnya akan menjadi sorotan utama hingga akhir proses persidangan selesai.
