123Berita – 09 April 2026 | Jakarta, 9 April 2026 – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa peningkatan kualitas tenaga pendidik di Sekolah Rakyat (Sare) harus didukung dengan mekanisme monitoring dan evaluasi (Monev) yang sistematis dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian pertemuan yang dihadiri perwakilan kementerian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pendidikan, serta kepala sekolah di beberapa daerah prioritas.
Dalam paparan resmi yang dibacakan, Priyono menguraikan tiga pilar utama yang harus dioptimalkan: peningkatan kompetensi pedagogik, penyediaan sarana belajar mengajar yang memadai, dan pelaksanaan Monev yang berbasis data. Ia menambahkan bahwa setiap pilar saling terkait, sehingga pendekatan terintegrasi menjadi keharusan.
Berikut rangkuman langkah-langkah strategis yang diusulkan:
- Pembekalan Kompetensi Guru: Menyelenggarakan pelatihan intensif berbasis modul digital yang mencakup metodologi pembelajaran aktif, penggunaan teknologi informasi, serta strategi inklusif untuk siswa dengan kebutuhan khusus.
- Peningkatan Sarana Prasarana: Mengalokasikan dana khusus untuk renovasi kelas, penyediaan perangkat belajar (tablet, proyektor), serta akses internet yang stabil di wilayah terpencil.
- Monitoring dan Evaluasi Berbasis Indikator: Mengembangkan sistem pelaporan real‑time yang mengukur capaian kompetensi guru, kepuasan siswa, dan tingkat pencapaian standar nasional.
- Kolaborasi Multi‑Stakeholder: Membentuk forum koordinasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, LSM, dan perwakilan masyarakat lokal untuk meninjau hasil Monev secara periodik.
Priyono menekankan bahwa data yang dihasilkan dari Monev harus dijadikan dasar perbaikan kebijakan, bukan sekadar formalitas. “Jika kita menemukan adanya kesenjangan kompetensi, langkah selanjutnya adalah intervensi cepat, seperti mentoring atau penempatan kembali guru yang lebih berpengalaman,” ujarnya.
Selain itu, Wamensos mengusulkan adanya insentif bagi guru yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam hasil evaluasi. Insentif tersebut dapat berupa tunjangan kinerja, sertifikat penghargaan, atau kesempatan mengikuti program pertukaran internasional.
Pihak Kementerian Sosial juga menyampaikan komitmen untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dalam hal penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal. Hal ini diharapkan dapat menurunkan tingkat putus sekolah dan meningkatkan kualitas lulusan Sekolah Rakyat.
Para kepala sekolah yang hadir menyambut baik inisiatif tersebut, meskipun mengingat tantangan logistik di daerah pedesaan. “Kami siap mendukung, namun diperlukan dukungan teknis yang kuat, terutama dalam hal pelatihan digital bagi guru yang masih awam dengan teknologi,” kata seorang kepala sekolah dari Kabupaten Lampung.
LSM yang berfokus pada pendidikan juga menambahkan bahwa partisipasi orang tua dan komunitas harus lebih dioptimalkan. “Keterlibatan mereka dapat menjadi faktor penunjang keberhasilan program Monev, karena mereka berada di garis depan pengawasan harian,” ujar perwakilan LSM.
Secara keseluruhan, agenda ini selaras dengan target Nasional Pendidikan 2025 yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pemerataan akses pendidikan. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya, dan masyarakat, diharapkan Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat menampung anak-anak, tetapi juga pusat inovasi pembelajaran yang dapat bersaing secara global.
Penerapan sistem Monev yang terintegrasi diharapkan dapat menjadi model bagi program lain di sektor sosial, termasuk kesehatan dan perlindungan sosial. Wamensos menutup pertemuan dengan harapan bahwa semua pihak dapat berkomitmen pada agenda ini demi masa depan generasi penerus yang lebih kompeten.
Dengan fokus pada penguatan kapasitas guru melalui monitoring dan evaluasi berkelanjutan, diharapkan kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat akan meningkat secara signifikan, memberikan dampak positif bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
