123Berita – 09 April 2026 | Bandung Barat – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, melakukan kunjungan inspeksi ke sejumlah lokasi di wilayah Bandung Barat pada pekan lalu. Hasil sidak mengungkap temuan mengejutkan: sejumlah bangunan yang dipergunakan sebagai dapur Masakan Bergizi (MBG) tidak memenuhi standar kelayakan teknis maupun kebersihan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen.
Berikut beberapa temuan utama yang dicatat dalam laporan inspeksi:
- Beberapa bangunan masih menggunakan bahan konstruksi yang tidak tahan api dan tidak dilengkapi sistem pemadam kebakaran.
- Ventilasi udara tidak memadai, mengakibatkan akumulasi uap dan bau yang dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme.
- Area penyimpanan bahan baku tidak terpisah secara jelas dari area produksi, melanggar prinsip kebersihan pangan.
- Peralatan dapur, termasuk kompor dan oven, berusia lebih dari 10 tahun tanpa adanya perawatan rutin atau penggantian suku cadang kritis.
- Kondisi kebersihan umum, seperti lantai yang kotor dan adanya sarang serangga, tidak memenuhi standar sanitasi yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Kami menemukan bahwa tidak semua fasilitas yang mengklaim sebagai dapur MBG mematuhi standar keselamatan dan kebersihan yang seharusnya. Hal ini dapat mengancam kualitas gizi yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia,” ujar Nanik S. Deyang dalam sambutan singkat setelah sidak selesai.
Inspeksi tersebut juga menyoroti kurangnya dokumentasi resmi mengenai izin operasional dan sertifikasi kebersihan pada beberapa lokasi. Tanpa bukti legalitas yang memadai, BGN menilai bahwa proses audit lanjutan perlu dilakukan untuk menilai kelayakan operasional secara menyeluruh.
Reaksi dari pihak pengelola dapur MBG beragam. Sebagian mengakui bahwa bangunan mereka memang belum optimal dan berjanji akan melakukan perbaikan sesuai rekomendasi BGN. Sementara yang lain menolak temuan tersebut, mengklaim bahwa mereka telah menerapkan prosedur kebersihan internal yang ketat meskipun tidak terdaftar secara resmi di dinas terkait.
Untuk menanggapi temuan tersebut, BGN berencana meluncurkan program pendampingan teknis kepada pemilik dapur MBG yang belum memenuhi standar. Program ini akan mencakup pelatihan tentang perbaikan struktural, pengelolaan ventilasi, serta prosedur sanitasi yang sesuai dengan standar internasional. Selain itu, BGN akan memperkuat mekanisme monitoring dengan melakukan inspeksi berkala dan memperkenalkan sistem pelaporan berbasis aplikasi digital untuk memudahkan verifikasi kepatuhan.
Direktur Utama BGN, Dr. Ahmad Rizal, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menegakkan standar kebersihan makanan. “Dapur MBG tidak hanya sekadar tempat memasak, melainkan ujung tombak upaya pemerintah dalam meningkatkan status gizi bangsa. Oleh karena itu, setiap celah keamanan pangan harus segera ditutup,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga menyatakan keseriusan dalam menindaklanjuti temuan ini. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, Budi Santoso, menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan BGN untuk melakukan evaluasi bersama serta menyiapkan regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan bangunan komersial sebagai dapur MBG.
Secara keseluruhan, temuan inspeksi ini menandai titik balik dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur produksi makanan bergizi di tingkat daerah. Diharapkan dengan langkah-langkah perbaikan yang direncanakan, kepatuhan terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan akan meningkat, sehingga program MBG dapat lebih efektif dalam menurunkan angka kekurangan gizi di Indonesia.
Dengan komitmen kuat dari semua pihak, diharapkan bangunan-bangunan yang sebelumnya tidak layak dapat diubah menjadi fasilitas produksi yang aman, higienis, dan berdaya saing, sekaligus memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat Bandung Barat dan sekitarnya.
