123Berita – 07 April 2026 | Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hadi Taufik, mengajukan rekomendasi penggunaan teknologi biometrik dalam mekanisme penyaluran LPG subsidi 3 kilogram. Ide tersebut muncul setelah Hadi menyoroti adanya potensi pemborosan dana publik akibat distribusi yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, penerapan sistem identifikasi berbasis sidik jari atau data biometrik dapat menurunkan angka kebocoran subsidi sekaligus memastikan bantuan mencapai rumah tangga yang memang berhak.
Dalam rapat internal Komisi IX DPR, Hadi memaparkan data yang menunjukkan bahwa kebutuhan riil masyarakat terhadap LPG subsidi 3 kg masih jauh di bawah alokasi yang dikeluarkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa “kebutuhan subsidi LPG 3 kg sebenarnya dapat ditekan jika distribusi dilakukan secara tepat”. Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengintegrasikan sistem biometrik pada setiap titik penjualan LPG bersubsidi.
Implementasi biometrik, kata Hadi, tidak hanya meminimalisir risiko penyalahgunaan, tetapi juga meningkatkan transparansi proses distribusi. Sistem tersebut akan memverifikasi identitas penerima secara real‑time, memotong akses bagi pihak yang tidak terdaftar, dan mencatat jejak transaksi secara digital. Dengan begitu, data historis dapat dipantau oleh regulator untuk menilai efektivitas kebijakan serta mengidentifikasi potensi kebocoran secara lebih cepat.
Berikut langkah‑langkah yang diusulkan Hadi untuk mengoperasikan mekanisme biometrik pada penyaluran LPG subsidi:
- Registrasi data biometrik rumah tangga penerima subsidi melalui kantor desa/kelurahan yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial.
- Integrasi data biometrik ke dalam sistem ERP BPH Migas, sehingga setiap penjual LPG dapat mengakses verifikasi secara online.
- Penerapan perangkat pembaca sidik jari atau pengenalan wajah di masing‑masing agen LPG bersubsidi.
- Pencatatan transaksi secara otomatis dalam basis data terpusat, yang dapat diakses oleh auditor independen.
- Pelaporan berkala kepada Komisi IX DPR untuk evaluasi kebijakan dan penyesuaian alokasi subsidi.
Penggunaan teknologi biometrik memang menuntut investasi awal yang tidak sedikit, termasuk pembelian perangkat keras, pelatihan tenaga kerja, serta pengembangan infrastruktur TI. Namun, Hadi menekankan bahwa manfaat jangka panjang—penghematan miliaran rupiah, peningkatan kepercayaan publik, serta penurunan tingkat kemiskinan energi—akan jauh melebihi biaya implementasi. Ia juga mengingatkan bahwa beberapa negara maju telah berhasil mengadopsi sistem serupa dalam program bantuan sosial, menghasilkan penurunan kebocoran hingga 30 persen.
Para pengamat kebijakan publik menyambut baik usulan tersebut, meski menekankan perlunya regulasi yang jelas mengenai perlindungan data pribadi. Menurut Institut Teknologi Kebijakan Publik, penggunaan data biometrik harus diatur dalam kerangka Undang‑Undang Perlindungan Data Pribadi (PDPA) agar tidak menimbulkan pelanggaran privasi. Selain itu, mereka menekankan pentingnya sosialisasi intensif kepada masyarakat agar tidak menolak verifikasi karena kekhawatiran keamanan data.
Jika usulan Hadi mendapat persetujuan, proses implementasi diperkirakan akan memakan waktu enam hingga delapan bulan, meliputi fase pilot di lima provinsi dengan tingkat konsentrasi LPG subsidi tertinggi, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Hasil evaluasi pilot akan menjadi acuan untuk roll‑out nasional. Pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan regulasi serta menyediakan anggaran khusus untuk pembelian peralatan biometrik dan pelatihan SDM.
Kesimpulannya, usulan penggunaan biometrik dalam penyaluran LPG subsidi 3 kg yang diajukan Ketua Banggar DPR berpotensi menjadi terobosan dalam upaya memperbaiki efisiensi anggaran publik. Dengan menggabungkan teknologi identifikasi modern, pemerintah dapat menekan kebocoran, memastikan bantuan tepat sasaran, dan pada akhirnya mengurangi beban subsidi bagi negara. Tantangan utama tetap pada penyusunan regulasi perlindungan data serta koordinasi lintas lembaga, namun prospek keberhasilan program ini semakin kuat seiring dukungan politik dan teknis yang terus menguat.
