123Berita – 05 April 2026 | Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Nusa Tenggara Barat (NTB) kini mengalami penutupan sementara. Keputusan ini diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah preventif untuk memastikan setiap makanan yang disajikan dalam rangka Program Makan Bergizi Gratis memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat.
Langkah penutupan tersebut tidak bersifat permanen. BGN menegaskan bahwa tujuan utama adalah melakukan audit menyeluruh terhadap proses persiapan, penyimpanan, hingga distribusi makanan di tiap SPPG. Pemeriksaan difokuskan pada kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higiene (SLH), sebuah dokumen wajib yang menandakan bahwa fasilitas makanan telah lolos uji kebersihan sanitasi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Tanpa SLH yang sah, setiap unit layanan tidak dapat melanjutkan operasionalnya, mengingat potensi risiko kontaminasi yang dapat membahayakan konsumen, terutama anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan inisiatif pemerintah daerah NTB yang digencarkan sejak awal tahun ini. Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada warga miskin, pelajar, dan keluarga berpenghasilan rendah. Menurut data internal BGN, lebih dari 200.000 porsi makanan telah disalurkan melalui jaringan SPPG selama enam bulan pertama pelaksanaan. Namun, muncul laporan insiden kecil terkait kebersihan peralatan dapur dan prosedur penyimpanan bahan baku, yang memicu keprihatinan dari otoritas kesehatan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BGN mengirim tim inspeksi ke setiap SPPG di NTB, mulai dari pusat administratif di Mataram hingga cabang-cabang di daerah terpencil seperti Sumbawa, Lombok Barat, dan Sumba. Tim inspeksi melakukan pengecekan fisik, pengujian mikrobiologi pada sampel makanan, serta verifikasi dokumen SLH. Bila ditemukan pelanggaran, SPPG akan diberikan waktu tertentu untuk melakukan perbaikan, seperti perbaikan sanitasi, pelatihan ulang staf dapur, atau penggantian peralatan yang tidak layak pakai.
Penutupan sementara ini juga berdampak pada para pekerja SPPG. BGN berjanji akan memberikan kompensasi dan pelatihan tambahan bagi staf yang terlibat, khususnya dalam hal prosedur kebersihan pangan (Good Hygiene Practice) dan penanganan makanan aman (Food Safety Management). Selain itu, BGN bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB untuk mengadakan workshop intensif tentang penerapan standar SLH, dengan harapan seluruh jaringan SPPG dapat kembali beroperasi secara penuh dalam waktu tiga bulan ke depan.
Pengawasan ketat ini mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Warga NTB, terutama orang tua yang mengandalkan program tersebut untuk gizi anak-anak mereka, menyatakan rasa lega karena keamanan makanan menjadi prioritas utama. Seorang ibu rumah tangga di Mataram, Siti Aminah, mengatakan, “Saya merasa lebih tenang karena pemerintah memastikan makanan yang diberikan bersih dan aman. Anak saya tidak perlu khawatir lagi tentang risiko penyakit akibat makanan yang tidak higienis.”
Di sisi lain, beberapa pihak mengkritisi keputusan penutupan sebagai langkah yang dapat mengganggu kontinuitas distribusi makanan gratis, terutama di wilayah yang memang sangat bergantung pada bantuan tersebut. Namun, BGN menegaskan bahwa penutupan bersifat sementara dan akan diakhiri setelah semua SPPG memenuhi persyaratan higienitas. Pemerintah daerah NTB juga berjanji akan meningkatkan alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur dapur dan penyediaan peralatan sanitasi modern.
Secara keseluruhan, penutupan SPPG di NTB mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kualitas gizi serta keamanan pangan. Langkah ini diharapkan tidak hanya menegakkan standar kebersihan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap program sosial yang vital bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan upaya bersama antara BGN, Dinas Kesehatan, dan pengelola SPPG, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat kembali beroperasi penuh, memberikan manfaat maksimal bagi warga NTB tanpa mengorbankan standar kesehatan.
