123Berita – 06 April 2026 | Parlemen Indonesia akan memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim pada semester kedua tahun 2026. RUU ini dirancang untuk menanggapi tekanan global dalam menurunkan emisi gas rumah kaca serta memperkuat kesiapan nasional dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Dengan menempatkan mitigasi, adaptasi, dan sanksi bagi pelanggaran lingkungan pada inti legislasi, pemerintah berharap dapat mengintegrasikan kebijakan iklim ke dalam semua sektor ekonomi.
Pengajuan RUU ini merupakan langkah penting setelah serangkaian konsultasi publik, riset ilmiah, serta rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sebelum mencapai tahap pembahasan, draft undang-undang telah melalui proses evaluasi oleh tim ahli iklim, lembaga swadaya masyarakat, serta perwakilan industri. Semua masukan tersebut dirangkum dalam dokumen utama yang menyoroti tiga pilar utama: mitigasi, adaptasi, dan penegakan hukum.
Mitigasi Emisi
Bagian mitigasi menekankan pengurangan emisi karbon di sektor energi, transportasi, pertanian, dan industri. RUU mengusulkan target penurunan emisi sebesar 45% pada tahun 2030 dibandingkan level 2005, selaras dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris. Untuk mencapainya, undang-undang mewajibkan:
- Penerapan standar emisi yang lebih ketat pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil.
- Pengembangan infrastruktur energi terbarukan, termasuk tenaga surya, angin, dan bioenergi, dengan insentif fiskal bagi investor.
- Peningkatan efisiensi energi pada sektor industri melalui program audit energi wajib.
- Promosi kendaraan listrik dan transportasi publik yang ramah lingkungan.
Selain itu, RUU menekankan perlunya mekanisme perdagangan emisi (ETS) yang transparan, memungkinkan perusahaan yang berhasil mengurangi emisi menjual kredit karbon kepada pihak yang masih berada di atas batas yang ditetapkan.
Adaptasi dan Ketahanan
Adaptasi menjadi fokus utama karena dampak perubahan iklim sudah terasa di banyak wilayah Indonesia, mulai dari naiknya permukaan laut hingga intensitas curah hujan yang tidak menentu. RUU mengatur langkah-langkah berikut:
- Pemetaan risiko iklim secara nasional yang diperbarui setiap lima tahun.
- Pembangunan infrastruktur tahan iklim, seperti sistem drainase berbasis alam dan bendungan mikro.
- Penguatan kapasitas daerah dalam perencanaan tata ruang berbasis risiko iklim.
- Dukungan finansial bagi petani melalui asuransi cuaca dan program diversifikasi tanaman.
Program adaptasi juga mencakup pelatihan bagi tenaga kerja di sektor konstruksi dan perencanaan kota, agar mereka dapat mengintegrasikan prinsip desain hijau dalam setiap proyek.
Sanksi dan Penegakan Hukum
Untuk memastikan kepatuhan, RUU menetapkan rangkaian sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggar. Pelanggaran yang meliputi pencemaran air, udara, atau tanah tanpa izin dapat dikenai denda hingga 10 miliar rupiah atau penutupan sementara operasional. Bagi perusahaan yang secara konsisten melanggar, dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa kurungan atau pencabutan izin usaha.
Selain sanksi, undang-undang memperkenalkan mekanisme laporan publik (whistleblowing) yang memungkinkan warga melaporkan pelanggaran lingkungan secara anonim. Laporan tersebut akan diproses oleh Komisi I DPR yang memiliki wewenang mengawasi implementasi kebijakan iklim.
Dukungan Politik dan Ekonomi
Langkah legislatif ini mendapat dukungan luas dari partai-partai koalisi serta kelompok bisnis yang berkomitmen pada ekonomi hijau. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Budi Susilo, menyatakan bahwa RUU Perubahan Iklim akan menjadi landasan hukum bagi Indonesia mencapai net zero emission pada 2050. Ia menambahkan bahwa pemerintah siap mengalokasikan anggaran tambahan sebesar 3% dari PDB untuk proyek-proyek mitigasi dan adaptasi.
Di sisi lain, asosiasi industri energi mengingatkan perlunya kebijakan yang realistis agar tidak mengganggu pasokan listrik nasional. Diskusi intensif antara legislatif dan sektor swasta diperkirakan akan berlangsung selama masa pembahasan, memastikan keseimbangan antara target iklim dan kebutuhan ekonomi.
Harapan Masyarakat dan LSM
Berbagai organisasi lingkungan sipil menilai bahwa RUU ini merupakan tonggak penting, namun menekankan pentingnya implementasi yang konsisten. LSM GreenFuture menyoroti bahwa tanpa mekanisme monitoring yang kuat, target ambisius dapat tetap menjadi wacana. Mereka menuntut transparansi dalam penggunaan dana dan pelaporan realisasi target emisi secara berkala.
Selain itu, masyarakat adat di wilayah pesisir mengharapkan RUU memberi ruang bagi hak adat dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam program rehabilitasi mangrove dan hutan bakau yang berperan penting dalam penyerapan karbon.
Dengan agenda pembahasan yang dijadwalkan pada pertengahan 2026, RUU Perubahan Iklim diharapkan dapat selesai dibahas dan disahkan sebelum akhir tahun. Keberhasilan proses ini akan menjadi indikator kesiapan Indonesia dalam menanggapi tantangan iklim global serta menegaskan komitmen negara sebagai kontributor utama upaya mitigasi di Asia Tenggara.
Jika undang-undang ini diimplementasikan secara efektif, Indonesia tidak hanya akan memperkuat ketahanan klimanya, tetapi juga membuka peluang investasi baru di sektor energi terbarukan, mempercepat transisi ekonomi hijau, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang selama ini paling rentan terhadap perubahan iklim.
