123Berita – 04 April 2026 | Ketegangan di kawasan Teluk Persia kembali memuncak ketika tiga anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) – Rusia, China, dan Prancis – menyatakan penolakan mereka terhadap rancangan resolusi yang berupaya memberikan mandat penggunaan kekuatan militer untuk membuka kembali Selat Hormuz. Selat yang sepanjang 21 mil ini menjadi jalur strategis utama bagi transportasi minyak dunia, dan setiap gangguan dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi global yang signifikan.
Rusia, melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri, menekankan pentingnya penyelesaian perselisihan melalui dialog diplomatik dan menolak intervensi militer yang dapat memperburuk situasi keamanan regional. “Kita mendukung upaya perdamaian yang berlandaskan pada Hukum Internasional,” ujar juru bicara tersebut, menegaskan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata harus menjadi pilihan terakhir, bukan langkah proaktif.
China, sebagai negara dengan kepentingan ekonomi yang besar di jalur pelayaran tersebut, mengungkapkan keprihatinannya terkait potensi dampak negatif terhadap perdagangan internasional. Dalam sebuah konferensi pers, diplomat Beijing menegaskan bahwa China akan terus mendorong solusi multilateral yang menitikberatkan pada penyelesaian damai, serta menolak setiap usulan yang dapat menimbulkan eskalasi militer di wilayah yang sudah sensitif.
Sementara itu, Prancis, yang memegang peran penting dalam keamanan Eropa dan memiliki kepentingan strategis di Timur Tengah, menolak resolusi tersebut dengan alasan bahwa tindakan militer tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kedaulatan negara-negara di kawasan. Menteri Luar Negeri Prancis menambahkan bahwa Paris lebih memilih pendekatan diplomatik dan kerja sama dengan negara-negara regional untuk menjaga kelancaran lalu lintas laut.
Rancangan resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya mengusulkan pemberian otoritas kepada pasukan multinasional untuk mengamankan jalur pelayaran, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan bersenjata untuk melindungi kapal-kapal komersial dari ancaman. Usulan tersebut muncul setelah laporan-laporan mengenai peningkatan serangan terhadap kapal-kapal tanker oleh milisi yang diduga didukung oleh Iran, yang menuduh kebijakan Barat menindas kepentingan Iran di wilayah tersebut.
Ketegangan ini bukan pertama kalinya Selat Hormuz menjadi titik fokus geopolitik. Selat tersebut menyumbang lebih dari 20% produksi minyak dunia, menjadikannya medan strategis bagi negara-negara pengimpor energi. Setiap gangguan, baik yang disengaja maupun yang tidak, dapat memicu lonjakan harga minyak secara global, memengaruhi pasar keuangan, serta menimbulkan tekanan pada ekonomi negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi.
Penolakan Rusia, China, dan Prancis menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan aksi kolektif PBB dalam menanggapi krisis ini. Para pengamat internasional menilai bahwa ketegangan geopolitik yang melibatkan kekuatan besar ini dapat menghambat kemampuan Dewan Keamanan untuk mengambil keputusan cepat dan efektif. “Jika anggota tetap tidak dapat menyepakati langkah bersama, maka ruang gerak bagi diplomasi konvensional menjadi sangat terbatas,” ujar seorang analis kebijakan luar negeri yang tidak disebutkan namanya.
Di sisi lain, Amerika Serikat menegaskan bahwa resolusi tersebut penting untuk menegakkan kebebasan navigasi dan melindungi kepentingan ekonomi serta keamanan global. Dalam pernyataannya, pejabat senior Departemen Keamanan Nasional menekankan bahwa kegagalan untuk bertindak dapat memberi sinyal kelemahan kepada pihak-pihak yang mengancam stabilitas jalur pelayaran.
Reaksi Iran terhadap situasi ini juga menjadi faktor penting. Pemerintah Teheran menuduh Barat melakukan provokasi dan memanfaatkan ketegangan untuk menekan ekonomi Iran melalui sanksi. Iran menolak semua bentuk intervensi militer asing di wilayahnya, dan menegaskan komitmennya untuk melindungi kepentingan nasionalnya, termasuk mengamankan jalur pelayaran yang berada dalam zona pengaruhnya.
Situasi ini menyoroti kompleksitas hubungan internasional di tengah persaingan besar antara blok Barat dan Timur, serta peran negara-negara Eropa yang berusaha menyeimbangkan antara kepentingan keamanan dan diplomasi. Keputusan Dewan Keamanan selanjutnya akan menjadi indikator penting tentang kemampuan PBB dalam mengelola krisis energi dan keamanan maritim di era multipolaritas.
Selama beberapa minggu ke depan, dunia akan menyaksikan dinamika negosiasi di antara anggota Dewan Keamanan, dengan tekanan kuat dari pihak-pihak yang mengandalkan kelancaran transportasi energi. Apabila resolusi tidak dapat disepakati, kemungkinan besar akan muncul inisiatif regional atau bilateral untuk menjaga keamanan Selat Hormuz, termasuk melalui dialog langsung antara Iran dan negara-negara Barat.
Ke depan, stabilitas wilayah tersebut tetap menjadi prioritas utama bagi komunitas internasional. Tanpa adanya kesepakatan yang jelas, risiko eskalasi militer atau penurunan drastis dalam volume perdagangan minyak dapat mengakibatkan gejolak ekonomi yang meluas, memengaruhi tidak hanya negara-negara produsen tetapi juga konsumen energi di seluruh dunia.
