123Berita – 07 April 2026 | Nilai tukar rupiah kembali menembus level kritis, yakni Rp17.105 per dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan hari ini. Lonjakan tersebut menimbulkan keprihatinan di kalangan pelaku pasar, pemerhati ekonomi, dan publik luas. Menanggapi situasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan penjelasan komprehensif mengenai faktor-faktor yang memicu pelemahan rupiah serta langkah-langkah pemerintah untuk menstabilkan mata uang nasional.
Sementara itu, faktor internal meliputi defisit neraca berjalan yang masih berada di atas target, serta ketergantungan impor energi yang tinggi. Harga minyak dunia yang tetap tinggi menambah beban impor, sementara ekspor komoditas belum sepenuhnya mengimbangi kebutuhan devisa. Airlangga menekankan bahwa meski terdapat peningkatan volume ekspor, struktur ekspor yang masih didominasi oleh komoditas mentah membuat pendapatan devisa kurang stabil.
Untuk menanggapi situasi ini, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan serangkaian kebijakan penyeimbang. Salah satu langkah utama adalah intervensi pasar valas melalui penjualan dolar resmi guna menahan depresiasi rupiah. BI juga memperketat likuiditas di pasar uang dengan menyesuaikan suku bunga acuan, sekaligus meningkatkan operasi pasar terbuka (OPT) guna menstabilkan nilai tukar.
Selain intervensi pasar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyoroti pentingnya diversifikasi ekspor serta peningkatan nilai tambah produk domestik. Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang memperkuat program pengembangan industri manufaktur berorientasi ekspor, termasuk insentif pajak dan kemudahan perizinan bagi perusahaan yang berinvestasi pada sektor teknologi tinggi. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas basis devisa dan mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah.
Selanjutnya, pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat transisi energi bersih, mengurangi impor minyak mentah, dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Pengurangan impor energi berpotensi menurunkan defisit neraca berjalan, yang pada gilirannya memberi ruang lebih leluasa bagi BI dalam mengelola nilai tukar.
Airlangga juga menegaskan bahwa stabilitas makroekonomi tetap menjadi prioritas utama. Kebijakan fiskal tetap disiplin, dengan upaya menurunkan rasio utang terhadap PDB melalui optimalisasi belanja publik dan peningkatan penerimaan pajak. Ia menambahkan bahwa pemerintah tengah meninjau kembali kebijakan tarif impor guna melindungi industri dalam negeri tanpa menimbulkan tekanan berlebih pada neraca perdagangan.
Di samping kebijakan makro, peran sektor swasta dan masyarakat juga diharapkan aktif dalam menjaga kestabilan nilai tukar. Airlangga mengajak pelaku usaha untuk memanfaatkan fasilitas hedging yang disediakan bank, serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan devisa. Ia menegaskan bahwa edukasi literasi keuangan menjadi kunci agar masyarakat dapat memahami dinamika pasar valas dan menghindari spekulasi yang dapat memperburuk volatilitas.
Menanggapi pertanyaan tentang prediksi nilai tukar ke depan, Airlangga menyatakan bahwa meskipun tekanan eksternal masih tinggi, pemerintah memiliki buffer kebijakan yang cukup untuk menahan fluktuasi tajam. Ia menambahkan bahwa jika kondisi global membaik, terutama dengan pelonggaran kebijakan moneter di Amerika Serikat, rupiah diperkirakan akan kembali menguat secara bertahap.
Secara keseluruhan, pernyataan Menko Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah dalam menanggulangi volatilitas nilai tukar melalui koordinasi lintas kementerian, kebijakan moneter yang adaptif, serta upaya struktural untuk memperkuat fondasi ekonomi. Masyarakat dan pelaku pasar diharapkan tetap tenang, mempercayakan pada kebijakan yang telah dipersiapkan, serta berpartisipasi aktif dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional.
