123Berita – 04 April 2026 | Pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) kembali menarik sorotan internasional setelah sejumlah laporan mengungkap praktik rekrutmen anak-anak untuk tugas militer. Menurut saksi mata, dokumen internal, dan organisasi hak asasi manusia, anak-anak bahkan berusia 12 tahun telah ditempatkan di posisi yang berisiko tinggi, termasuk pengintaian, penyebaran propaganda, dan bahkan peran langsung dalam pertempuran di wilayah perbatasan.
Berbagai sumber media internasional, termasuk laporan khusus dari France 24, BBC, Human Rights Watch, Wall Street Journal, dan Fox News, menegaskan bahwa strategi IRGC menargetkan generasi muda sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan nasional di tengah meningkatnya ketegangan regional. Anak-anak yang direkrut diklaim “menjaga tanah air” dan “menjadi simbol keberanian” dalam retorika resmi, namun kenyataannya mereka ditempatkan dalam situasi yang mengancam nyawa serta melanggar konvensi internasional tentang perlindungan anak di masa konflik.
Beberapa fakta kunci yang terungkap meliputi:
- Usia minimal anak yang direkrut berkisar antara 12 hingga 16 tahun, dengan sebagian besar berasal dari daerah pedesaan yang rentan terhadap tekanan ekonomi.
- Para anak tersebut dilatih dalam taktik dasar militer, termasuk penggunaan senjata ringan, pemasangan ranjau, serta tugas logistik di medan perang.
- IRGC menempatkan rekrut ini pada posisi yang berada dalam “garis tembak”, seperti pos perbatasan dan wilayah yang sering menjadi sasaran serangan udara atau artileri musuh.
- Organisasi tersebut juga memanfaatkan anak-anak sebagai propaganda, menampilkan mereka dalam video resmi untuk menegaskan komitmen nasional terhadap pertahanan.
Pengungkapan ini menimbulkan kecaman tajam dari komunitas internasional. Human Rights Watch menilai bahwa tindakan ini melanggar Konvensi Hak Anak (CRC) dan Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (OPAC). PBB sebelumnya telah mengeluarkan resolusi yang menegaskan larangan penggunaan anak di bawah usia 18 tahun dalam operasi militer, kecuali dalam peran non-kombat yang terbatas. Praktik yang dilakukan IRGC jelas melampaui batas tersebut, menempatkan anak-anak pada bahaya langsung.
Di dalam negeri, pemerintah Iran menolak tuduhan tersebut, menyatakan bahwa program rekrutmen merupakan “inisiatif sukarela” dan “upaya melindungi masa depan bangsa”. Namun, saksi-saksi yang mengungkapkan pengalaman pribadi menegaskan bahwa banyak anak dipaksa atau diberikan insentif ekonomi yang sangat rendah untuk bergabung, mengingat tingkat kemiskinan yang tinggi di daerah-daerah seperti Khuzestan, Khorasan, dan wilayah barat laut negara tersebut.
Para ahli keamanan regional menilai bahwa kebijakan rekrutmen anak ini bukan sekadar taktik defensif, melainkan bagian dari strategi IRGC untuk memperkuat moral pasukan melalui simbolisme patriotik. Dengan menampilkan anak-anak di depan publik, IRGC berusaha menumbuhkan citra perlawanan total melawan ancaman eksternal, sekaligus menimbulkan rasa bersalah moral pada pihak lawan yang mungkin menembak anak-anak tersebut.
Selain dampak langsung pada keselamatan anak, kebijakan ini juga menimbulkan konsekuensi psikologis jangka panjang. Anak-anak yang terpapar konflik bersenjata cenderung mengalami trauma, gangguan stres pasca trauma (PTSD), serta kehilangan kesempatan pendidikan dan pertumbuhan sosial. Organisasi non-pemerintah di dalam Iran melaporkan peningkatan kasus gangguan mental di antara rekrut muda, meskipun data resmi pemerintah tidak tersedia secara publik.
Reaksi internasional mencakup panggilan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan badan PBB untuk menghentikan praktik rekrutmen anak secara segera. Sanksi tambahan telah dipertimbangkan terhadap pejabat IRGC yang terlibat dalam program tersebut, termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan. Namun, Iran menolak menanggapi tekanan tersebut secara terbuka, menganggapnya sebagai intervensi dalam urusan domestik.
Dalam konteks geopolitik yang semakin kompleks, terutama dengan ketegangan di antara Iran dan Israel serta konflik di Yaman dan Suriah, kebijakan rekrutmen anak dapat memperburuk persepsi internasional terhadap Iran sebagai negara yang melanggar norma kemanusiaan. Sejumlah negara sekutu Iran, seperti Rusia dan China, belum mengeluarkan pernyataan tegas, namun tekanan diplomatik terus meningkat.
Jika kebijakan ini tidak dihentikan, potensi eskalasi konflik dapat melibatkan generasi muda dalam siklus kekerasan yang berkelanjutan, mengancam stabilitas regional dan menambah beban kemanusiaan. Komunitas internasional diharapkan dapat menegakkan mekanisme pengawasan yang lebih kuat, termasuk inspeksi independen dan pelaporan transparan mengenai rekrutmen anak di wilayah konflik.
Upaya penghapusan praktik ini memerlukan kombinasi tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, serta dukungan terhadap program pendidikan dan bantuan sosial di daerah-daerah yang menjadi sumber rekrutmen. Tanpa intervensi yang efektif, anak-anak Iran yang berada di garis depan dapat menjadi korban selanjutnya dalam konflik yang sudah berlangsung lama.
