123Berita – 07 April 2026 | Juru bicara Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhasil menyumbang penerimaan pajak sebesar tiga sampai lima persen dari total anggaran negara yang mencapai Rp 335 triliun. Pernyataan tersebut menjadi sorotan utama dalam rapat evaluasi kebijakan fiskal yang digelar pada awal bulan ini.
Secara teknis, kontribusi pajak MBG berasal dari dua sumber utama. Pertama, pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibebankan pada barang makanan yang dibeli oleh pemerintah untuk program tersebut. Kedua, pajak penghasilan (PPh) yang dihasilkan oleh perusahaan penyedia logistik, produksi, dan distribusi makanan yang berpartisipasi dalam program. Kombinasi keduanya menghasilkan tambahan penerimaan yang signifikan bagi kas negara.
“Program MBG bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan juga strategi fiskal yang cerdas,” ujar Purbaya dalam sambutannya. “Kami melihat bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan nutrisi yang cukup juga berpotensi memperluas basis pajak melalui rantai pasok yang terlibat. Hasilnya, kontribusi pajak dari program ini mencapai antara tiga hingga lima persen dari total anggaran negara.”
Anggaran nasional tahun anggaran berjalan sebesar Rp 335 triliun, dan tambahan penerimaan pajak dari MBG diperkirakan berada pada kisaran Rp 10 hingga Rp 16,75 triliun. Angka ini, meskipun terlihat kecil dibandingkan total anggaran, memiliki dampak yang signifikan dalam menutupi defisit dan mendukung program prioritas pemerintah lainnya, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Para pengamat ekonomi menilai langkah ini sebagai contoh kebijakan sinergis yang menggabungkan tujuan sosial dengan kebutuhan fiskal. “Pemerintah berhasil mengoptimalkan pengeluaran publik menjadi sumber pendapatan tambahan,” kata Dr. Andi Prasetyo, dosen ekonomi di Universitas Indonesia. “Hal ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang efek multiplier ekonomi dari program-program sosial yang terintegrasi dengan sistem perpajakan.”
Implementasi MBG juga memberikan manfaat tambahan bagi sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang terlibat dalam rantai pasok. Produsen bahan makanan lokal, transportasi, serta usaha katering mendapatkan peluang pasar yang stabil, sehingga meningkatkan omzet dan pada gilirannya meningkatkan pembayaran pajak mereka.
Namun, tidak semua pihak menyambut baik kebijakan ini tanpa pertanyaan. Beberapa lembaga swadaya masyarakat menyoroti perlunya transparansi dalam penggunaan dana dan pengawasan yang ketat untuk menghindari potensi penyalahgunaan. “Kami mendukung inisiatif pemerintah dalam menggabungkan kebijakan sosial dan fiskal, namun penegakan akuntabilitas harus tetap menjadi prioritas,” ujar Rina Widyasari, ketua LSM Transparansi Anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa semua tahapan program MBG diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan unit audit internal kementerian. Laporan audit rutin akan dipublikasikan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar mengarah pada peningkatan gizi anak dan penerimaan pajak.
Keberhasilan MBG dalam menghasilkan kontribusi pajak sebesar 3-5 persen dari total anggaran menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal ke depan. Menteri Keuangan Purbaya menyebutkan bahwa program serupa dapat dikembangkan pada sektor lain, seperti program kesehatan gratis atau subsidi energi terbarukan, yang juga memiliki potensi meningkatkan basis pajak.
Dengan target anggaran 2025 yang diproyeksikan naik menjadi Rp 380 triliun, kontribusi pajak dari program-program sosial yang terintegrasi diharapkan dapat membantu menyeimbangkan neraca fiskal tanpa harus meningkatkan beban pajak langsung pada masyarakat. Purbaya menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan bersama: meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat keuangan negara.
Secara keseluruhan, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya memberikan dampak positif pada kesehatan anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen fiskal yang efektif. Dengan kontribusi pajak yang signifikan, MBG memperlihatkan bagaimana kebijakan publik dapat dirancang secara holistik untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi secara bersamaan.
