123Berita – 06 April 2026 | Ruang rapat di kantor Kementerian Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKP) pada Senin (5/4/2026) menjadi saksi terobosan baru dalam upaya percepatan Program Hunian Layak. Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, melakukan inspeksi ke sejumlah lahan milik KAI yang berpotensi dijadikan kawasan permukiman yang terjangkau.
Agenda inspeksi tersebut tidak sekadar observasi visual, melainkan langkah awal inventarisasi lahan yang direncanakan akan mendukung target pemerintah untuk menyediakan 1,5 juta unit rumah layak huni hingga tahun 2028. Dalam pertemuan itu, ketiga pemimpin menekankan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta, khususnya dalam hal pemetaan, penilaian nilai tanah, serta penyusunan rencana penggunaan lahan yang berkelanjutan.
Maruarar Sirait menegaskan, “Program Hunian Layak bukan sekadar slogan, melainkan agenda pembangunan yang harus terintegrasi dengan kebijakan transportasi, infrastruktur, dan pengelolaan lahan. Inventarisasi lahan KAI memberikan peluang strategis karena jaringan rel kami tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk area yang masih belum tergarap secara optimal.” Sementara Dony Oskaria, yang memimpin Danantara—sebuah perusahaan pengembang properti yang berfokus pada konsep hunian terjangkau—menyampaikan kesiapan timnya untuk mengolah data hasil inventarisasi menjadi masterplan yang selaras dengan standar lingkungan dan mobilitas.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menambahkan bahwa kerjasama ini sejalan dengan kebijakan korporasi KAI yang berupaya memanfaatkan aset non‑operasional. “Lahan di sekitar stasiun atau koridor rel kami memiliki nilai strategis tinggi untuk pengembangan perumahan. Dengan mengoptimalkan aset tersebut, kami tidak hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga menciptakan ekosistem transit‑oriented development (TOD) yang dapat mengurangi tekanan permintaan transportasi pribadi,” ujarnya.
Inventarisasi lahan yang sedang berlangsung melibatkan tiga tahapan utama:
- Pemetaan geografis menggunakan citra satelit dan drone untuk menentukan batas-batas properti serta aksesibilitas.
- Penilaian teknis meliputi kondisi tanah, potensi kontaminasi, serta kebutuhan rehabilitasi lingkungan.
- Penyusunan database terintegrasi yang dapat diakses oleh Kementerian PKP, Danantara, dan KAI untuk perencanaan detail.
Proses ini diharapkan selesai dalam enam bulan ke depan, dengan laporan komprehensif yang akan menjadi dasar penetapan lokasi prioritas pembangunan hunian layak. Seluruh data akan dipublikasikan secara transparan melalui portal resmi pemerintah, sehingga masyarakat dapat memantau progres dan memberikan masukan.
Langkah inventarisasi ini muncul di tengah tekanan tinggi pada pasar perumahan nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal terakhir 2025, tingkat kekurangan rumah layak di Indonesia masih mencapai 6,7 juta unit, terutama di wilayah perkotaan besar. Dengan mengoptimalkan lahan milik KAI yang berada di dekat titik-titik transportasi massal, diharapkan dapat mengurangi kebutuhan perjalanan harian, menurunkan emisi karbon, dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Para pemangku kepentingan lain, termasuk asosiasi pengembang perumahan, LSM lingkungan, dan komunitas lokal, menyambut positif inisiatif ini. Mereka menilai bahwa kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang selama ini menjadi hambatan utama. Namun, beberapa pihak juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, agar proyek hunian tidak menimbulkan konflik lahan atau mengabaikan kebutuhan sosial budaya setempat.
Jika berhasil, model inventarisasi dan pengembangan lahan KAI ini dapat dijadikan contoh bagi lembaga lain yang memiliki aset tidak produktif. Pemerintah berencana memperluas skema serupa ke jaringan kereta api di provinsi lain, sekaligus mengintegrasikan rencana transportasi wilayah dengan program perumahan terjangkau.
Secara keseluruhan, langkah bersama antara Kementerian PKP, Danantara, dan KAI menandai fase kritis dalam upaya mempercepat realisasi Program Hunian Layak. Dengan pemetaan yang akurat, penilaian teknis yang mendalam, dan komitmen kuat dari semua pihak, harapan akan terciptanya ribuan rumah layak huni yang terhubung dengan jaringan transportasi publik menjadi lebih realistis. Keberhasilan inisiatif ini tidak hanya akan mengurangi kesenjangan perumahan, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
