123Berita – 05 April 2026 | Pemerintah Kota Singkawang (Pemkot Singkawang) menegaskan komitmen untuk tidak memutuskan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di tengah hebohnya perbincangan nasional tentang keberlanjutan skema tersebut. Dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan pada hari Selasa, 2 April 2026, Wali Kota Singkawang menegaskan bahwa semua kontrak PPPK paruh waktu yang telah ditetapkan akan tetap dilanjutkan hingga masa berakhirnya, tanpa ada intervensi yang dapat mengganggu kestabilan tenaga kerja dan keuangan daerah.
Isu pemutusan kontrak PPPK paruh waktu muncul setelah beberapa daerah di Indonesia mengumumkan rencana restrukturisasi atau bahkan penghentian skema kerja paruh waktu karena tekanan fiskal dan kebijakan pusat. Namun, Pemkot Singkawang menolak untuk mengikuti jejak tersebut. Menurut Wali Kota, keputusan tersebut diambil berdasarkan kajian menyeluruh terhadap kondisi keuangan kota, kebutuhan pelayanan publik, serta kepastian hukum bagi para pegawai yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
“Kami memahami pentingnya stabilitas anggaran, namun kami juga menghargai profesionalisme dan dedikasi PPPK paruh waktu yang selama ini menjadi bagian integral dalam penyediaan layanan publik,” ujar Wali Kota dalam sambutan yang dihadiri oleh perwakilan DPRD, unsur birokrasi, serta perwakilan serikat pekerja. “Tidak ada rencana untuk memutus kontrak secara sepihak. Kami akan memastikan bahwa semua hak dan kewajiban tetap dilindungi sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku,” tambahnya.
Untuk menegaskan keseriusan pemerintah kota, sejumlah langkah konkret telah dirumuskan. Langkah‑langkah tersebut meliputi:
- Peninjauan kembali seluruh perjanjian PPPK paruh waktu untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan anggaran daerah.
- Peningkatan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja pegawai paruh waktu melalui sistem informasi manajemen yang terintegrasi.
- Transparansi anggaran dengan mempublikasikan alokasi dana PPPK paruh waktu secara berkala melalui portal resmi Pemkot Singkawang.
- Penguatan dialog antara pemerintah, DPRD, dan serikat pekerja guna menyelesaikan potensi permasalahan secara preventif.
Pengendalian anggaran menjadi fokus utama dalam kebijakan ini. Berdasarkan data keuangan yang dirilis oleh Dinas Keuangan Kota Singkawang, alokasi anggaran untuk PPPK paruh waktu tahun anggaran 2026 diperkirakan mencapai Rp 45,2 miliar, yang merupakan sekitar 2,3% dari total belanja kota. Angka tersebut berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak mengganggu prioritas pengeluaran lain seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Selanjutnya, Wali Kota menegaskan bahwa anggaran tersebut telah diatur dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan telah mendapat persetujuan DPRD. “Setiap rupiah yang dialokasikan untuk PPPK paruh waktu telah melalui proses perencanaan yang ketat, termasuk simulasi dampak fiskal dan skenario kontinjensi,” jelas Kepala Sekretaris Daerah (Sekda) Singkawang.
Selain aspek finansial, kepastian hukum juga menjadi poin penting. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah mengeluarkan regulasi terbaru yang menegaskan perlindungan kontrak PPPK, termasuk yang bersifat paruh waktu. Dengan demikian, Pemkot Singkawang tidak hanya berpegang pada regulasi nasional, tetapi juga menyesuaikannya dengan kondisi lokal melalui peraturan daerah yang relevan.
Serikat pekerja PPPK paruh waktu di Singkawang menyambut baik keputusan tersebut. Ketua Serikat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK Singkawang, Budi Santoso, menyatakan, “Keputusan ini memberikan rasa aman bagi rekan‑rekan kami yang telah mengabdi dengan dedikasi tinggi. Kami berharap pemerintah tetap menjaga komunikasi terbuka dan terus meningkatkan kesejahteraan pegawai.”
Di sisi lain, beberapa pengamat kebijakan publik menilai langkah Pemkot Singkawang sebagai contoh kebijakan yang seimbang antara efisiensi fiskal dan kepastian kerja. “Singkawang berhasil menunjukkan bahwa tidak semua daerah harus menurunkan standar layanan demi menghemat anggaran. Dengan manajemen yang baik, kontrak PPPK paruh waktu dapat tetap berjalan tanpa menimbulkan beban fiskal yang berlebihan,” ujar Dr. Rizki Hartono, dosen Fakultas Administrasi Publik Universitas Tanjungpura.
Keputusan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi daerah lain yang tengah mempertimbangkan perubahan kebijakan PPPK. Dengan menekankan transparansi, dialog konstruktif, dan perencanaan anggaran yang matang, Pemkot Singkawang menegaskan bahwa keberlanjutan layanan publik tidak harus mengorbankan stabilitas keuangan.
Secara keseluruhan, kebijakan Pemkot Singkawang untuk mempertahankan kontrak PPPK paruh waktu sekaligus memastikan anggaran tetap terkendali mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menyeimbangkan antara kepentingan pegawai, pelayanan publik, dan disiplin fiskal. Langkah‑langkah konkret yang telah direncanakan, serta dukungan dari serikat pekerja dan pengamat, menambah keyakinan bahwa kebijakan ini akan berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Singkawang.
