123Berita – 06 April 2026 | Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, menegaskan urgensi pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi menyeluruh pada sistem transportasi publik nasional. Dalam rangka mengantisipasi dampak krisis energi yang semakin terasa, ia menekankan bahwa perbaikan infrastruktur, regulasi, dan kebijakan tarif harus dilakukan secara revolusioner. Menurut Huda, ketergantungan pada bahan bakar fosil dan kurangnya alternatif transportasi massal menempatkan negara pada risiko ekonomi dan lingkungan yang serius.
Krisis energi yang dirasakan sejak awal tahun ini memicu lonjakan harga BBM, menambah beban pada rumah tangga dan sektor industri. Peningkatan tarif bahan bakar tidak hanya menggerogoti daya beli konsumen, tetapi juga mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar global. Dalam konteks ini, transportasi publik yang masih terfragmentasi, tidak terintegrasi, dan kurang efisien menjadi salah satu faktor utama yang memperparah situasi.
Seruan Syaiful Huda mencakup beberapa poin strategis. Pertama, pemerintah harus mempercepat pembangunan jaringan transportasi massal, seperti kereta cepat, LRT, dan bus rapid transit (BRT), yang dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Kedua, regulasi tarif harus disusun agar harga tiket tetap terjangkau bagi lapisan masyarakat menengah ke bawah, sekaligus memberikan insentif bagi operator yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Ketiga, integrasi sistem pembayaran digital dan satu kartu nasional diharapkan dapat menyederhanakan akses penumpang ke berbagai moda transportasi.
Selain itu, Huda menyoroti pentingnya transisi energi dalam sektor transportasi. Ia mengusulkan peningkatan investasi pada kendaraan listrik (EV) serta pembangunan infrastruktur pengisian daya yang tersebar luas. Langkah ini tidak hanya akan menurunkan emisi karbon, tetapi juga mengurangi beban impor bahan bakar minyak. Menurut data Kementerian Energi, potensi pasar EV di Indonesia diproyeksikan mencapai 2 juta unit pada 2030, asalkan kebijakan pendukung diberikan secara konsisten.
Respons dari kementerian terkait menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi panggilan tersebut. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengungkapkan rencana percepatan proyek LRT dan MRT di beberapa kota besar, serta penambahan armada bus listrik di Jakarta dan Surabaya. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, menegaskan komitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran pada pengembangan infrastruktur pengisian daya EV, serta mengusulkan skema subsidi untuk pembelian kendaraan listrik komersial.
Pakar transportasi, Dr. Rina Susanti dari Institut Teknologi Bandung, menilai bahwa reformasi yang diusulkan harus dilengkapi dengan kebijakan tata ruang yang mendukung pengembangan corridor publik, serta penegakan regulasi yang mengurangi praktik transportasi informal yang belum terintegrasi. “Tanpa koordinasi antar‑lembaga, upaya perbaikan akan terfragmentasi,” ujar Rina, menambahkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan standar layanan yang konsisten.
Langkah-langkah konkret yang diusulkan antara lain:
- Peningkatan anggaran nasional untuk proyek transportasi massal sebesar 30% dalam lima tahun ke depan.
- Penerapan tarif subsidi bagi penumpang dengan pendapatan di bawah ambang tertentu.
- Pengembangan jaringan stasiun pengisian daya EV yang mencakup 1.500 titik pada 2027.
- Integrasi sistem tiket elektronik berbasis QR code yang dapat dipakai lintas moda.
- Peningkatan standar keselamatan dan kenyamanan pada armada publik melalui audit berkala.
Jika rekomendasi ini dilaksanakan, dampak positif yang diharapkan meliputi penurunan konsumsi BBM nasional hingga 12% dalam jangka menengah, pengurangan emisi CO2 sebesar 8 juta ton per tahun, serta peningkatan mobilitas penduduk terutama di daerah perkotaan. Lebih jauh, reformasi transportasi publik dapat membuka lapangan kerja baru di sektor konstruksi, teknologi informasi, dan layanan operasional.
Kesimpulannya, seruan Syaiful Huda menyoroti kebutuhan mendesak bagi pemerintah Indonesia untuk mengadopsi kebijakan transportasi publik yang inovatif, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan menggabungkan investasi infrastruktur, regulasi tarif yang adil, serta transisi energi bersih, negara dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Implementasi yang terkoordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta akan menjadi kunci keberhasilan strategi ini dalam menghadapi tantangan krisis energi yang terus berkembang.
