123Berita – 07 April 2026 | Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau lebih dikenal dengan Gus Yahya, memimpin sebuah rapat terbatas pada Senin, 6 April 2026, yang bertujuan menggerakkan masyarakat Jakarta untuk memperkuat ketahanan sosial. Pertemuan yang berlangsung di kantor pusat PBNU, Jakarta Pusat, melibatkan tokoh-tokoh kunci dari berbagai lapisan organisasi keagamaan, perwakilan komunitas, serta para pakar kebijakan sosial. Gus Yahya menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan warga dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks.
Agenda rapat berfokus pada identifikasi faktor‑faktor yang mengancam ketahanan sosial, seperti meningkatnya kesenjangan ekonomi, polarisasi politik, serta pergeseran nilai‑nilai tradisional akibat urbanisasi cepat. Gus Yahya menyampaikan, “Ketahanan sosial bukan sekadar respons terhadap krisis, melainkan fondasi berkelanjutan yang memungkinkan masyarakat tetap bersatu, toleran, dan produktif di tengah perubahan.” Ia menambahkan bahwa PBNU berkomitmen menjadi katalisator perubahan dengan mengoptimalkan jaringan masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan lainnya.
Dalam sesi diskusi, para peserta menyoroti beberapa tantangan utama yang dihadapi Jakarta. Pertama, tekanan ekonomi yang membuat sebagian besar keluarga beralih ke pekerjaan informal dengan pendapatan tidak menentu, berpotensi menurunkan rasa aman dan kepercayaan sosial. Kedua, meningkatnya kasus intoleransi antar‑kelompok agama dan budaya, yang seringkali dipicu oleh misinformasi di media sosial. Ketiga, degradasi lingkungan fisik, seperti kurangnya ruang publik yang ramah keluarga, yang berujung pada berkurangnya interaksi antar‑warga.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Gus Yahya mengusulkan serangkaian langkah strategis. Langkah pertama adalah pembentukan “Pusat Ketahanan Sosial” di setiap kecamatan, yang akan berfungsi sebagai hub koordinasi antara lembaga keagamaan, LSM, dan kantor kelurahan. Pusat ini akan mengelola program pelatihan kepemimpinan, dialog lintas agama, serta penyuluhan ekonomi produktif. Kedua, PBNU akan meluncurkan kampanye edukasi digital yang menekankan literasi media, guna menurunkan penyebaran hoaks yang dapat memicu konflik. Ketiga, melalui jaringan pesantren, PBNU berencana menyebarkan modul penguatan nilai-nilai gotong‑royong, toleransi, dan solidaritas yang sudah terbukti efektif di daerah‑daerah pedesaan.
Tak hanya itu, rapat tersebut juga menandai komitmen PBNU untuk memperkuat peran ekonomi mikro berbasis komunitas. Gus Yahya menyoroti pentingnya menggerakkan koperasi berbasis masjid yang dapat menyediakan akses permodalan bagi usaha kecil, sekaligus menjadi wadah pembelajaran manajemen keuangan yang bersifat islami. “Ketika ekonomi rakyat kuat, ketahanan sosial pun ikut menguat,” ujarnya.
Berbagai tokoh yang hadir, termasuk Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan perwakilan Dinas Sosial DKI Jakarta, menyambut baik inisiatif ini. Mereka menekankan perlunya kebijakan yang mendukung kolaborasi lintas sektoral, serta alokasi anggaran khusus untuk program‑program yang bersifat preventif, bukan sekadar reaktif. Salah satu usulan konkret adalah penciptaan “Dana Ketahanan Sosial” yang dapat dipakai untuk mendanai proyek‑proyek kecil seperti renovasi taman warga, penyediaan fasilitas bermain anak, dan program beasiswa untuk anak kurang mampu.
Dalam konteks nasional, langkah PBNU ini sejalan dengan agenda Pemerintah Indonesia yang menekankan pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Gus Yahya menegaskan bahwa peran organisasi keagamaan tidak boleh dipandang sebelah mata dalam upaya memperkuat kohesi sosial. Ia menambahkan, “Kita harus menjadi ujung tombak dalam membangun masyarakat yang tidak hanya tangguh secara ekonomi, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Ini adalah tantangan zaman modern yang menuntut sinergi semua pihak.”
Rapat ditutup dengan penetapan timeline implementasi selama 12 bulan ke depan, dimulai dengan pilot project di tiga kecamatan terpilih: Menteng, Cengkareng, dan Pasar Rebo. Evaluasi berkala akan dilakukan setiap kuartal, dengan melibatkan akademisi untuk menilai dampak program terhadap indeks ketahanan sosial wilayah tersebut. Diharapkan, keberhasilan pilot project dapat direplikasi ke seluruh Jakarta dan bahkan menjadi model bagi kota‑kota lain di Indonesia.
Dengan tekad kuat dan jaringan luas yang dimiliki PBNU, gerakan peningkatan ketahanan sosial masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan berdaya saing. Upaya ini tidak hanya menjadi respons terhadap dinamika sosial saat ini, melainkan investasi jangka panjang bagi generasi mendatang, yang akan mewarisi sebuah kota yang mampu mengatasi tantangan dengan kebersamaan dan keadilan.
